jam gacor fafafa hari ini

Tangkap Alam Abadi

Sikat, Tumbler Berkualitas Cuma Rp100 Ribuan di Transmart******

Kamu lagi cari tumbler kece dan berkualitas? Beli aja diTransmart karena produk botol minum lagi promo, harganya cuma Rp103 ribuan!

Botol minum stainless steel vacuum flask di Transmart harganya cuma Rp103.200 dari harga normal Rp169.900 per unit. Udah kece, berkualitas, murah lagi!

Lihat Juga : Merapat ke Transmart, Masih Ada Waktu buat Serbu Diskonnya

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Selain tumbler, ada banyak produk yang didiskon, seperti bahan pangan, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Transmart Full Day Sale ini cuma berlangsung selama dua hari, pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, dari jam buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Daripada menyesal, langsung saja ke Transmart terdekat dan bawa pulang tumbler kece ini!

Dewa Gila Xingtian

Peruri Jadi GovTech Indonesia, Wamen BUMN Bocorkan Tugasnya******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan tugas utama Peruri terkait penugasan baru sebagai GovTech Indonesia.

GovTech bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. Adapun aplikasi super layanan publik itu akan diberi nama INA Digital.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengingatkan, Peruri fokus pada dua elemen dalam kerangka kerja adaptif, yakni transformasi organisasi dan orang-orang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan.

"INA Digital merupakan masa depan Peruri, di samping tetap menjalankan tugasnya dalam mencetak uang rupiah dan dokumen sekuriti lainnya, Peruri harus berfokus pada penyelenggaraan SPBE (Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai GovTech Indonesia," ujar Tiko melalui keterangan resmi, Selasa (13/2).

Tiko turut mengapresiasi Peruri. Menurutnya, meski bergantung pada regulasi pemerintah, Peruri mampu menjaga profitabilitasnya dengan bertransformasi dari sisi teknologi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berkompetisi di bisnis internasional.

INA Digital akan mengintegrasikan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal nasional. Dengan begitu, publik dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan menjadi lebih efisien, cepat, dan efektif melalui adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric.

Tiko menyebut, saat ini beberapa aplikasi SPBE Prioritas yang akan diintegrasikan adalah Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian.

Ilustrasi. Peruri ditunjuk sebagai pelaksana GovTech Indonesia. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

Sementara itu, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, pada 2024 ini Peruri akan fokus untuk menyukseskan proyek SPBE. Fokus ini ditentukan demi mendukung transformasi Peruri sebagai GovTech Indonesia.

Ia mengatakan, dalam rangka menjaga kondisi perusahaan agar tetap sehat, Peruri akan tetap mengoptimalkan bisnis eksisting di bidang security printing.

"Peruri saat ini yang sudah memiliki kapabilitas di bidang security digitaljuga akan membuat produk-produk hybriddari produk konvensionalnya untuk terus memberikan nilai tambah guna menghasilkan produk yang lebih aman," kata Dwina.

Selain itu, dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis baru di bidang digital, Peruri juga terus meningkatkan digital capability-nya di samping tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mendukung suksesnya SPBE, Peruri sedang menyiapkan pembentukan Tim GovTech Indonesia yang berasal dari talenta-talenta profesional dan berpengalaman melalui proses rekrutmen yang telah dibuka ke publik.

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Rincian Tarif Tol Indralaya******

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.

"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).

Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

Indralaya-Prabumulih

Golongab I: Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

KCI Investigasi Sebab Kawat Kasur Bisa Tersangkut di KRL Tanah Abang******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) belum menemukan penyebab kawat kasurbisa tersangkut di bawah rangkaian KRLrelasi relasi Tanah Abang-Rangkasbitung pada pekan laku.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi. Segala hal yang mengganggu perjalanan KRL, katanya, diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Kita sedang lakukan evaluasi dan investigasi. Nanti kalau ada update, kita update," katanya di kantor KCI, Selasa (6/2).

"Yang terpenting kita harus lakukan edukasi masyarakat karena memang ada beberapa pemukiman yang sangat dekat dengan rel," katanya.

Perjalanan KRL relasi Tanah Abang-Rangkasbitung sempat terganggu karena insiden kawat kasus spring bed yang menyangkut di bawah rangkaian kereta pada Selasa (30/1), pukul 18.17 WIB.

Kejadian itu membuat operasional perjalanan Commuter Line No. 1772 relasi Tanah Abang-Rangkasbitung terganggu, hingga penumpang harus terjebak di Stasiun Pondok Ranji, karena petugas di lapangan perlu melepaskan kawat kasur dari kereta.

[Gambas:Video CNN]

Saya kembali dari ruang dewa utama

Bahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Dari sejumlah versi lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul telak dari paslon lain. Rata-rata suara pemilih paslon nomor 2 ini di atas 50 persen.

Berdasarkan hasil quick countLitbang Kompas, misalnya, dengan perolehan suara 95,60 persen per Kamis (15/2) pukul 17.01 WIB, Prabowo-Gibran bertengger di posisi pertama dengan raihan suara 58,51 persen.

Jika hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti tak jauh dari hasil quick count, maka Prabowo-Gibran bisa terpilih sebagai pemimpin negara ini. Sebelum mencapai perolehan suara yang tinggi itu, Prabowo-Gibran getol berkampanye soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.

Program ini pun disinyalir jadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan tersebut. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua,4,3 juta santri.Ketiga,4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Sumber pertamadidapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat,digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," kata Drajat beberapa waktu lalu.

Lantas, jika Prabowo-Gibran benar-benar menang benarkah program makan siang dan susu gratis bisa dilaksanakan? Lalu akan dari mana anggarannya?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan jika memang harus dikomparasikan dengan kapasitas fiskal yang ada, ia yakin Prabowo-Gibran akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan keadaan keuangan negara.

Pasalnya, kebutuhan anggaran program itu menurut rancangan awal tim Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun. Tentu, itu akan menimbulkan beban berat bagi APBN.

Dengan begitu, kalau mereka mau benar-benar melaksanakan program itu, besar kemungkinan program makan siang gratis akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan ruang fiskal yang ada.

"Bertahap bisa berarti dilakukan secara segmental, sampai sumber pembiayaannya benar-benar jelas dan terjamin secara multiyear," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya program itu akan dimulai dari kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan. Kelompok ini seperti masyarakat miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) atau di Kementerian Sosial atau di Kementerian Kesehatan dulu.

Setelah itu, program bakal menyasar segmen masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Ronny menilai idealnya sumber anggaran program makan siang dan susu gratis itu berasal dari pajak. Jadi, pemerintah sebisa mungkin jangan menciptakan utang demi program tersebut.

Adapun alokasinya sebaiknya masuk pada program Kementerian Kesehatan. Sebab, program ini sebenarnya ditargetkan untuk menekan angka stunting.

Dengan demikian, anggaran akan masuk ke dalam anggaran wajib negara. Apalagi, sektor kesehatan adalah salah satu sektor publik dan sifatnya adalah layanan dasar, sama dengan pendidikan dan infrastruktur dasar.

Untuk itu, kata Ronny, jika memang bisa dari pajak, maka mau tak mau tax ratioharus terus digenjot ke level dua digit, baik via ekstensifikasi maupun intensifikasi objek pajak. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran sebelumnya.

Lekat di ingatan, semasa kampanye lalu, Gibran menargetkan rasio pajak RI sebesar 23 persen.

"Tax ratioharus ditingkatkan, maka solusi fiskal untuk makan siang gratis seharusnya bisa didapat dari kenaikan penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Tinggal kita tunggu saja apa solusi kongkret mereka dalam menggenjot tax ratiotersebut," tutur Ronny.

Namun, kalau Prabowo-Gibran ingin tancap gas dan siap mencari dukungan penuh di parlemen untuk program ini, maka cara termudah tentu diambil dari penerbitan surat utang baru.

Ronny menilai secara prinsipil tentu tak salah juga, karena program ini masih bisa dikatakan program produktif, tapi jangka panjang.

"Dikatakan produktif karena targetnya adalah perbaikan kualitas SDM, yang dalam jangka panjang tentu akan memberikan kontribusi kepada produktivitas ekonomi nasional," kata dia.

Ia menambahkan bahwa utang ini sifatnya relatif. Selama pertumbuhan ekonomi baik, maka utang tetap bisa dijadikan sumber pembiayaan, tanpa menambah rasio utang terhadap PDB.

Jadi, kata Ronny, kunci utamanya ada pada PDB. Jika pemerintah ingin tetap mendapatkan pembiayaan signifikan dari utang tapi tetap dalam batas aman, maka PDB-nya harus naik cukup tinggi.

Dengan begitu, ruang untuk utang semakin besar, tapi rasionya tetap di bawah batas aman.

"Misalnya di bawah 30 persen atau 40 persen. Jika ini bisa dicapai, tentu ketakutan akan penumpukan utang bisa dicegah," sambung Ronny.

Soal apakah program baru itu akan menjadi sumber korupsi baru, Ronny menilai di sana lah peran DPR dan lembaga pengawasan lainya.

Selain itu, desain program ini harus dideliberasi atau diperdebatkan dulu secara intens, agar mendapatkan desain program yang lebih aman dari korupsi.

Infografis Janji-janji Ekonomi Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Bisa Bahayakan APBN