67 2d togel

Orang Suci tidak terkalahkan

Proyek Tambahan Patimban Ditargetkan Rampung 2025******

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan proyek tambahan Pelabuhan Patimban bakal rampung akhir 2025.

Mulai dari paket 5 atau proyek penambahan kapasitas terminal kendaraan hingga paket 6 alias konstruksi terminal peti kemas.

"Saya yakin Patimban pasti selesai tepat waktu. Ini loan Jepang walau pelan, tapi progresnya jelas. Contoh, sekarang paket 5 dan 6 itu sesuai, on track. Dari sisi anggaran semua sudah siap. Menurut saya, anggaran itu tahun depan baru kami gunakan. Kalau sekarang kami gunakan IP-577 (nomor kesepakatan pinjaman JICA) dan IP-583," tutur Dian dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Tjahjagama mengatakan lahan tersebut nantinya juga bisa digunakan para pelaku usaha untuk menunjang operasi bisnisnya di Pelabuhan Patimban.

"Bapak/Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi dan berinvestasi serta melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan Patimban. Di samping Patimban yang sedang dalam pengerjaan, juga tersedia back up area kurang lebih 300 hektare dapat digunakan kegiatan pendukung di Patimban karena sangat tersedia lahan cukup luas yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan usaha," kata Arif.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Beberapa potensi bisnis di back up area tersebut, antara lain penyimpanan komponen besar kendaraan, manajemen inventaris, perakitan, pengelolaan suku cadang, hingga jasa pergudangan di sektor fast moving consumer good (FMCG).

Di sisi lain, Dian menilai terkait demonstrasi warga lokal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hal itu merupakan pengaruh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyebut hampir setiap hari dirinya rapat membahas proyek Pelabuhan Patimban. Pembahasannya macam-macam, mulai dari koordinasi dengan kontraktor hingga bicara dengan warga lokal.

"Karena sebentar dikit, LSM dan teman-teman non-governmental organization (NGO), ah sudah tuh. Lalu, masyarakat lokal seperti itu, sebentar-sebentar mau demo," ungkap Dian.

"Tapi kami humble lah, mencoba mencari solusi terbaik. Toh, ke depan ini juga meningkatkan perekonomian dari Patimban atau Subang itu sendiri," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Link Uji Coba Naik LRT Tarif Rp1 Diumumkan Hari Ini******

LRT Jabodebek akan melakukan soft launchingatau uji coba dengan tarif Rp1 pada 12 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Link pendaftaran uji coba akan diumumkan pada Senin (10/7) melalui akun media sosial LRT Jabodebek.

Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram @lrt_jabodebek.

"Buat yang sudah tidak sabar mau mencoba LRT Jabodebek Trial Operation Terbatas, nih ada berita bagus buat kalian, Yuk buruan daftar pada tanggal 10 Juli 2023, jangan sampai ketinggalan!," tulis akun tersebut, Minggu (9/7).

Adapun syarat dan ketentuan uji coba LRT Jabodebek yaitu:

1. Isi formulir atau google form yang tersedia di link pendaftaran

2. Tunggu konfirmasi dari tim LRT Jabodebek terkait jadwal perjalanannya

3. Wajib menunjukan bukti konfirmasi yang diterima melalui SMS/Whatsapp/email dari pihak LRT Jabodebek kepada petugas stasiun

4. Wajib membawa uang elektronik / KMT yang masih berlaku

5. Dilarang makan dan minum di dalam kereta

6. Bersedia mengikuti rute perjalanan yang sudah ditentukan oleh pihak LRT Jabodebek.

Sebelumnya, Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan KAI akan membatasi satu orang hanya bisa ikut sekali perjalanan uji coba kereta untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mencoba LRT Jabodebek.

"Kami mohon kepada siapapun masyarakat yang sudah mendapat kesempatan mohon untuk tidak mendaftar lagi. Beri kesempatan yang lain," kata Kuswardoyo.

Secara keseluruhan, total penumpang pada uji coba LRT dibatasi maksimal 600 orang per hari. Jumlah itu dibagi ke dalam 4 trainset dengan kapasitas 150 orang.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Proyek Tambahan Patimban Ditargetkan Rampung 2025******

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan proyek tambahan Pelabuhan Patimban bakal rampung akhir 2025.

Mulai dari paket 5 atau proyek penambahan kapasitas terminal kendaraan hingga paket 6 alias konstruksi terminal peti kemas.

"Saya yakin Patimban pasti selesai tepat waktu. Ini loan Jepang walau pelan, tapi progresnya jelas. Contoh, sekarang paket 5 dan 6 itu sesuai, on track. Dari sisi anggaran semua sudah siap. Menurut saya, anggaran itu tahun depan baru kami gunakan. Kalau sekarang kami gunakan IP-577 (nomor kesepakatan pinjaman JICA) dan IP-583," tutur Dian dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Tjahjagama mengatakan lahan tersebut nantinya juga bisa digunakan para pelaku usaha untuk menunjang operasi bisnisnya di Pelabuhan Patimban.

"Bapak/Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi dan berinvestasi serta melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan Patimban. Di samping Patimban yang sedang dalam pengerjaan, juga tersedia back up area kurang lebih 300 hektare dapat digunakan kegiatan pendukung di Patimban karena sangat tersedia lahan cukup luas yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan usaha," kata Arif.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Beberapa potensi bisnis di back up area tersebut, antara lain penyimpanan komponen besar kendaraan, manajemen inventaris, perakitan, pengelolaan suku cadang, hingga jasa pergudangan di sektor fast moving consumer good (FMCG).

Di sisi lain, Dian menilai terkait demonstrasi warga lokal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hal itu merupakan pengaruh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyebut hampir setiap hari dirinya rapat membahas proyek Pelabuhan Patimban. Pembahasannya macam-macam, mulai dari koordinasi dengan kontraktor hingga bicara dengan warga lokal.

"Karena sebentar dikit, LSM dan teman-teman non-governmental organization (NGO), ah sudah tuh. Lalu, masyarakat lokal seperti itu, sebentar-sebentar mau demo," ungkap Dian.

"Tapi kami humble lah, mencoba mencari solusi terbaik. Toh, ke depan ini juga meningkatkan perekonomian dari Patimban atau Subang itu sendiri," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa, Gaet Pekerja Informal******

BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC, Kamis (6/7). Sosialisasi ini ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengejar target pada 2026 mendatang, yakni mampu melindungi 70 juta pekerja.

Kampanye KKBC 'masuk desa' ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.

"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7).

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," tambah Anggoro.

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti juga menyebut bahwa kepolisian mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan.

"Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat," terang Puji.

Mengakhiri proses launching tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi dengan tujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal," tutup Yayat.

Seperti diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.

Masuk ke filmnya

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]