ceri88

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Zulhas Klaim TikTok Shop Sudah Ikhlas Dilarang Jualan di RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim TikTok Shop sudah ikhlas dengan kebijakan pemerintah melarang mereka berjualan di RI.

Keikhlasan itu katanya, diketahui dari surat yang telah dikirimkan TikTok kepadanya. Dalam surat itu, Zulhas mengklaim TikTok sudah siap mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dengan begitu, TikTok Shop berjanji tidak akan berjualan dan bertransaksi lagi.

Zulhas mengatakan akan memeriksa social commerceyang masih melanggar Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Ia mengatakan tidak akan memberikan kelonggaran.

"Nanti kami cek. Enggak ada kelonggaran. Berlaku sudah (Permendag Nomor 31 Tahun 2023)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan TikTok menerima larangan pemerintah untuk berjualan dan bertransaksi. Hal itu disampaikan langsung oleh CEO TikTok Shou Zi Chew.

"Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Di sisi lain, Luhut meyakini pelarangan TikTok Shop di Indonesia tidak akan mengganggu investasi perusahaan China tersebut. Ia juga menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok.

"TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukan perdagangan dengan media sosial," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Bahlil Ungkap Alasan Proyek Rempang Dipercepat, Singgung Singapura******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco Citydi tengah konflik warga dengan aparat.

Bahlil berjanji negara akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang kudu direlokasi imbas proyek strategis nasional (PSN) ini.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," katanya di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari Antara,Senin (18/9).

Menurutnya, gelontoran duit asing itu bakal berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Bahlil juga mengklaim ada dampak yang akan dirasakan masyarakat setempat berupa melimpahnya lapangan pekerjaan.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," Bahlil khawatir.

Di lain sisi, ia menyinggung kompetisi Indonesia dengan Singapura dalam menarik investor. Menurut Bahlil, keduanya tengah berebut takhta sebagai negara tujuan foreign direct investment(FDI) terbesar di ASEAN.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan, termasuk di Rempang Eco City. Namun, ia menyebut jangan sampai investasi ini menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

"Kami ini berkompetisi, negara tujuan FDI terbesar di ASEAN saat ini diraih Singapura di posisi pertama. Sementara itu, Indonesia dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," tutupnya.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Joko Widodo. Kawasan di Pulau Rempang ini bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Lahan pertanian yang indah

Mengapa India Berpenduduk 1,4 Miliar Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Tidak?******

India merupakan salah satu eksportir beras dunia. Dengan penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa, negara yang berganti nama menjadi Bharat ini mampu mencatat surplus berassekitar 7 juta ton per tahun.

Hal itu membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran. Sebab, Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tak mampu melakukannya.

Karena keheranan itu, Zulkifli bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023 lalu.

Tak ayal, India bisa dua hingga tiga kali panen beras dengan produksi melimpah setiap tahunnya.

"Itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulkifli dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Melihat hal itu, Zulkifli menilai Indonesia perlu belajar dari India. Dalam hal ini, menata sektor pertanian dan pertenakan agar tidak berat ke konglomerasi.

"Tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Secara terpisah, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkap India saat ini mampu menguasai 40 persen pasar beras global.

Berkat sektor pertanian yang terintegrasi dan kebijakan yang konsisten, hasil panen India mampu menyentuh 160 juta ton per tahun dan menyimpan cadangan beras hingga 58 juta ton.

Produksi beras juga didukung oleh luas lahan pertanian India yang mencapai 40 juta hektare atau empat kali lipat dari Indonesia yang hanya 10,6 juta hektare.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," ujarnya.

Namun, India menerapkan kebijakan rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total konsumsi. Sementara, Indonesia hanya dipatok minimal 8 persen. Kondisi ini membuat harga beras lebih fluktuatif di Indonesia.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menambahkan keberhasilan India meningkatkan produksi beras juga berasal dari majunya infrastruktur, terutama irigasi.

"Infrastruktur pengairan Indonesia belum memadai seperti India dan China, dari jumlah reservoir dan bendungan saja sudah beda jauh. Pemerintahnya serius mengurusi pangan, ini terlihat dari total support pertanian, baik di produsen maupun konsumen," ujar Eliza.

India juga diuntungkan oleh pangan pokok yang beraneka ragam. Dalam hal ini, warga India tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga gandum.

[Gambas:Video CNN]

Desainer game serba bisa

KTT Asia Timur Sepakat Perkuat Ketahanan Pangan******

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur atau East Asia Summit (EAS) ke-18 menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk di bidang ketahanan pangan. Keputusan itu tertuang dalam Chairman's Statement of The 18th East Asia Summit.

KTT EAS 2023 kembali menegaskan komitmen untuk menerapkan Deklarasi EAS 2013 untuk menjajaki cara-cara meningkatkan tingkat kerja sama ketahanan pangan di negara-negara yang tergabung di dalamnya.

EAS juga menekankan perlunya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui implementasi Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terintegrasi ASEAN (AIFS) yang baru dan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan (SPA-FS) 2021-2025.

EAS juga mendukung Rencana Aksi ASEAN tentang implementasi Pedoman Regional ASEAN tentang pertanian berkelanjutan yang akan mengidentifikasi langkah-langkah praktis dan konkrit dalam memperkuat rantai pasok pangan dan sistem logistik lokal, regional, dan global. Kemudian menjamin ketahanan pangan dan gizi regional dan global.

"Kami juga mencatat yang sedang berlangsung perayaan Tahun Millet Internasional," bunyi pernyataan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN menghasilkan manfaat ekonomi termasuk 93 proyek senilai US,2 miliar.

Ia menyebut keputusan yang dihasilkan meliputi deklarasi east leaders mengenai epicentrum of growth, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, percepatan cross border paymentdan local currency transaction.

"Ini konkret menghasilkan 93 proyek senilai US,2 miliar. Ini adalah kerja konkret yang bermanfaat untuk rakyat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta Convention Centre, Kamis (7/9).

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]