indogacor369

Wuzong

Microsoft Tunda Kenaikan Gaji Tahun Ini Demi Hemat Biaya******

Microsoft mengumumkan tak akan ada kenaikan gajiuntuk pekerja tetap mereka pada tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Microsoft Satya Nadella melalui e-mailkepada parastaf.

Langkah ini diambil Microsoft untuk mengurangi biaya karena pendapatan yang tumbuh lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran meningkat.

Selain itu, pada awal Januari kemarin, perusahaan pembuat perangkat lunak ini juga sudah mengumumkan rencana untuk memangkas hingga 10 ribu pekerja atau sekitar 5 persen dari jumlah pegawai nya di seluruh dunia.

Peningkatan pengeluaran Microsoft terjadi karena strategi yang salah pada tahun lalu. Di mana saat ekonomi masih sulit dan inflasi melanda, perusahaan justru menaikkan anggaran untuk prestasi atau bonus bagi karyawan.

Tahun ini, Microsoft akan tetap memberikan bonus seperti tahun lalu, namun memang jumlahnya kembali normal, serta tidak ada kenaikan gaji.

"Kami akan mempertahankan anggaran bonus dan penghargaan saham kami lagi tahun ini, namun, kami tidak akan terlalu banyak mendanai sejauh yang kami lakukan tahun lalu, membawanya lebih dekat ke rata-rata historis kami," tulis Nadella melalui e-mail, dikutip CNBC.com, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Hiburan Korea Band Kecilku

LinkedIn Bakal PHK 716 Karyawan Buntut Pendapatan Merosot******

LinkedIn akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 716 karyawanbuntut penurunan pendapatan.

Media sosial yang fokus pada profesional bisnis itu umumnya menghasilkan pendapatan lewat iklan serta perusahaan yang membuka rekrutmen via LinkedIn.

CEO LinkedIn Ryan Roslansky menjelaskan PHK akan diberlakukan pada tim penjualan, operasi, dan divisi penunjang. Menurutnya, PHK ini bisa memangkas biaya operasional perusahaan

Di sisi lain, ia juga mengatakan pihaknya akan membuka 250 posisi pekerjaan baru. Karyawan yang terkena PHK pun punya kesempatan untuk melamar di posisi tersebut.

Lihat Juga : Blak-blakan Pegawai Bekasi Diajak Staycation Bos Jelang Kontrak Habis

Lebih lanjut, media sosial besutan Microsoft Corp itu juga akan menghapus aplikasi pekerjaan yang beroperasi khusus di China, yakni InCareer. Perusahaan ini akan angkat kaki dari Negeri Tirai Bambu dengan alasan lingkungan yang 'menantang'. InCareer dijadwalkan hanya akan beroperasi di China sampai 9 Agustus 2023 saja.

"Terlepas dari kemajuan awal kami, InCareer menghadapi persaingan yang ketat dan iklim ekonomi makro yang menantang, yang pada akhirnya membawa kami pada keputusan untuk menghentikan layanan," tulis perusahaan.

Meski demikian, LinkedIn menegaskan yang dicabut hanya operasi InCareer. LinkedIn sendiri akan tetap mempertahankan kehadirannya di China untuk membantu perusahaan yang beroperasi di sana dalam merekrut karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

Sulaiman Al Rajhi, Taipan Rp112 T yang Pilih Jatuh 'Miskin' Demi Amal******

Menikmati kekayaandari hasil kerjakeras di masa tua mungkin itu menjadi impian setiap orang. Tapi itu tidak sama halnya dengan yang dilakukan olehSulaiman Al Rajhi.

Pengusaha sukses Arab itu memilih untuk jatuh miskin lagi dengan menyumbangkan hartanya, baik dalam bentuk uang, saham maupun properti untuk beramal.

Lalu siapa sebenarnya Sulaiman Al Rajhi dan bagaimana dia bisa kaya raya dan menyumbangkan banyak hartanya?

Maklum, Al Rajhi kecil memang berasal dari kalangan keluarga miskin. Karena keadaan tersebut, ia sudah harus bekerja sebagai porter di Pasar Al Khadra Riyadh meski baru berusia 9 tahun.

Di usianya yang masih hijau, ia harus mondar mandir membawa barang belanjaan untuk pembeli di pasar tersebut. Kemudian pada saat usianya menginjak 12 tahun, Al Rajhi harus bekerja sebagai pengumpul kurma dengan bayaran tak lebih dari 6 rial per bulan.

Kondisi hidup yang demikian membuatnya juga tidak jarang harus tidur beralas kerikil di tempat kerja. Tak hanya itu, karena kondisi tersebut ia sering tidur dengan mengenakan pakaian yang ia kenakan saat bekerja.

Pada satu titik, Al Rajhi juga pernah bekerja sebagai juru masak di salah satu hotel di Riyadh dan pelayan di salah satu perusahaan kontraktor Saudi dengan bayaran 60 rial sebulan.

Setelah mempunyai tabungan dari hasil jerih payahnya, Al Rajhi banting setir menjadi pedagang grosir minyak tanah impor. Ia kemudian membuka toko kelontong sendiri untuk melancarkan bisnisnya.

Namun, itu tak berlangsung lama. Pada saat berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk menjual tokonya. Langkah tersebut dilakukan terkait keputusannya untuk menikah. Ia memerlukan banyak uang untuk biaya pernikahan sehingga harus menjual tokonya dan menguras tabungannya.

Usai menikah, Sulaiman bekerja di perusahaan penukaran uang milik saudaranya Saleh Al Rajhi. Kolaborasi Al Rajhi dan saudaranya itu membuahkan hasil gemilang. Berkat kerja sama mereka berdua, usaha jasa penukaran uang berkembang pesat.

Mereka memutuskan untuk membuka cabang baru demi menopang perkembangan usaha tersebut. Namun, perkembangan itu tak lantas membuat Al Rajhi berpuas diri.

Pada 1970, Al Rajhi memutuskan untuk mencari tantangan baru; berpisah dengan saudaranya dan kemudian membuka perusahaan penukaran uang sendiri.

Berkat Kepiawaiannya, bisnis tersebut membuat usahanya berkembang pesat. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil mengembangkan usaha penukaran uang yang dikembangkannya menjadi 30 cabang yang tersebar di seluruh Arab Saudi.

Bahkan, ia berhasil melebarkan sayap usahanya ke beberapa negara Arab, seperti Mesir dan Lebanon. Setelah sukses dengan pengembangan jasa penukaran uang itu, pada 1978, Al Rajhi kemudian kembali berkolaborasi dengan ketiga saudara; Saleh Al Rajhi, Mohammed Al Rajhi dan Abdullah Al Rajhi membentuk payung Perusahaan Perdagangan dan Penukaran Al Rajhi.

Setelah dua tahun berjalan, perusahaan tersebut berubah nama jadi Al Rajhi Banking and Investment, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Al Rajhi Bank, salah satu bank syariah terbesar di dunia.

Bank tersebut tumbuh besar hingga memiliki 600 cabang yang tersebar di Arab Saudi, Kuwait, Yordania hingga Malaysia dan memiliki aset hingga US miliar.

Kegemilangan kinerja banknya tersebut membuat kekayaannya melejit. Berdasarkan catatan Forbes, kekayaan Al Rajhi pada 2011 kemarin tembus US,7 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.674 per dolar AS, kekayaan itu tembus Rp112,9 triliun. 

Namun, pada 2015 kekayaan itu turun menjadi tinggal US,1 miliar atau Rp30,8 triliun. Penurunan kekayaan terjadi setelah 2011 lalu, Al Rajhi menyatakan komitmennya untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal, mendanai upaya pengentasan kelaparan dan pendidikan di Arab Saudi. 

Puncak dari komitmen itu, ia mentransfer 20 persen sahamnya di Al-Rajhi Bank pada 2013 lalu ke lembaga amal. 

Karena amalnya tersebut, Al Rajhi harus rela terlempar dari daftar orang kaya versi Forbes.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Undangan Pemerintah Arab dan Hiburan Tak Sesuai Syariat Islam

Mati di Siang Hari

<句子>

Guru hebat dari kedua dunia

<句子>