eorotogel

trik bermain slot rezeki nomplok 457Jutaan kata 327799Orang-orang telah membaca serialisasi

《eorotogel》

Pj Gubernur Jatim pastikan pasokan beras aman 6 bulan ke depan******

Setelah kontrol di dua pasar, maka masyarakat tidak perlu khawatir

Sidoarjo (ANTARA) - Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memastikan pasokan beras di Jatim aman hingga 6 bulan ke depan  untuk itu masyarakat diimbau agar tidak panik dan khawatir.

Adhy mengatakan bahwa hingga saat ini pasokan beras di Jatim aman. Sebab, Bulog yang memiliki 40 gudang dan 13 cabang di Divisi Regional Jatim memiliki stok beras mencapai hampir 135 ribu ton.

"Setelah kontrol di dua pasar, maka masyarakat tidak perlu khawatir. Kita sudah diskusi dan hitung bahwa jumlah tersebut Insya Allah cukup hingga 6 bulan ke depan," kata  usai meninjau pasokan beras di Gudang Bulog Banjar Kemantren Buduran, Sidoarjo, Sabtu (17/2). Ia mengatakan, pasokan beras di Gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Jatim sebanyak 60.477 ton. Sedangkan pasokan beras yang sedang dalam pengiriman sebesar 41.017 ton dan pasokan beras yang ada di pelabuhan sebesar 32.868 ton. Sementara, secara keseluruhan, per tanggal 16 Februari 2024 saat ini pasokan beras yang tersebar di 40 gudang dan 13 cabang Bulog yang ada di Jatim secara rinci sebesar 134.363 ton. Dalam peninjauan ini, Adhy turut mengecek beras dengan menggunakan alat tusuk beras secara acak di tumpukan beras yang ada. "Beras ini kualitasnya bagus, saya coba ambil secara acak, dan Insya Allah di sini sudah tidak ada beras cadangan beras pemerintah atau CBP yang mengendon lama," katanya. Adhy melanjutkan, setiap harinya di gudang beras ini sangat tinggi distribusi (keluar masuknya). Sehingga stok CBP juga tidak mengendon banyak dan lama. "Informasi dari Bulog memang keluar masuknya beras sangat padat setiap harinya. Wajar saja jika stoknya tidak menimbun banyak,” ujar Adhy. Kepala Bulog Jatim, Adhy berpesan untuk memastikan suplai beras di masyarakat mendekati atau sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Ini yang harus disesuaikan oleh Bulog serta harus tersuplai dengan baik. Baik di kios TPID, Pasar Tradisional hingga retail dan pasar modern. Harapannya kalau stoknya banyak bisa mempengaruhi pasar bahwa harganya tidak tinggi,” ucapnya. Menjelang bulan Ramadhan, Adhy mengungkapkan bahwa Jatim mendapat keuntungan dengan pergeseran bulan Ramadhan yang bertepatan pula dengan masa panen raya yakni di Maret dan puncaknya pada April. “Pasti stok berlimpah dari petani hingga pasar. Mestinya harga akan stabil meskipun ada kenaikan karena stoknya melimpah,” ujar Adhy. “Maka ini penting bagaimana mata rantai distribusi harus dikawal dan dipastikan agar tidak ada lonjakan tajam dari harga beras. Karena meskipun harga Gabah Kering Giling (GKG) Rp7.410 per kilogram namun harga beras di Jatim baik medium dan premium terendah se Pulau Jawa," katanya. Saat ini harga beras premium di Jatim yakni Rp15.430 per kilogram dengan HET Rp13.900 dan untuk beras medium Rp12.980 per kilogram dengan HET Rp10.900 per kilogram dan harga ini merupakan terendah se Pulau Jawa. "Ini menunjukkan bahwa pengendalian dan kerja pemerintah berjalan dengan baik. Juga diiringi dengan kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah Provinsi hingga kabupaten atau kota. Apresiasi untuk Kabupaten Sidoarjo yang cepat tanggap dalam merespon tiap lonjakan harga dengan operasi pasar murah," ujarnya.

Baca juga: 33.632 KPM di Kediri Jawa Timur dapat bantuan beras 
 

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

KLHK ungkap pencapaian deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan RI******

... beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan ... salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto memastikan pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor kehutanan yang tidak hanya menekan laju deforestasi tapi juga pemanfaatan hutan berkelanjutan.

"Atas langkah kerja yang telah ditempuh oleh pemerintah, sebagai contoh beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan dapat diturunkan menjadi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, yang salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia selama ini," kata Dirjen PHL KLHK Agus saat membuka seminar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data KLHK per Januari 2024, deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu hektare. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibanding periode 2020-2021 yang mencapai 113,5 ribu hektare.

Deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996 sampai 2000 sebesar 3,5 juta hektare per tahun, sementara periode 2002-2014 tercatat 0,75 juta hektare per tahun. Titik terendah laju deforestasi tercapai pada 2022 sebesar 104 ribu hektare.

Baca juga: KLHK kaji metodologi deforestasi Global Forest Watch
 

Selain konservasi dan pengurangan deforestasi, lanjutnya, pemerintah terus melakukan transformasi dalam konteks pemanfaatan hutan, salah satunya lewat skema multiusaha kehutanan yang berfokus tidak hanya pada produksi kayu tapi pengelolaan hutan berbasis lanskap.

Multiusaha kehutanan merupakan implementasi dari sistem pemanfaatan hutan yang terintegrasi yang mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui berbagai usaha kehutanan baik berupa produk maupun jasa lingkungan.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memperluas akses pemanfaatan hutan tidak hanya kepada korporasi, tapi juga masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Menurut data KLHK, sampai saat ini telah dikeluarkan 9,642 SK perhutanan sosial yang memberikan 1.288.004 kepala keluarga akses legal untuk memanfaatkan 6,3 juta hektare kawasan hutan tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan pemerintah telah secara nyata mengimplementasikan kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan yang berpihak kepada masyarakat," kata Agus.

Baca juga: Tiga negara kehilangan jutaan hektare hutan setiap tahun
Baca juga: KLHK ingatkan kegiatan ekonomi perlu perhatikan kelestarian ekologi

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：dewa389、persyaratan pengajuan akulaku、qqgobet

Terkait：kredivo bisa pinjam berapa kali、bonus new member 50+50、survey mendapatkan uang、slotgacorjp789、olo4d、asiabet188、vegas567、12 situs slot gacor、togel taiwan 2023、jadwal slot gacor

---

---

bab terbaru：cicilan hp tanpa bunga（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07