prediksi togel zhongshan

Keturunan Master Bumi

Jokowi Jajakan 30 Ribu Ha Lahan Kalimantan ke Investor Asing untuk EBT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan 30 ribu hektare (ha) lahan di Kalimantan Utara untuk industri energi baru terbarukan (EBT) kepada investor asingdalam KTT G20di Nusa Dua, Bali.

Jokowi meyakini keberadaan lahan tersebut akan menarik para investor bergabung dalam green industrial farm yang saat ini sedang dirancang.

"Kami menyiapkan Kalimantan Utara, 30 ribu ha lahan untuk green industrial farm, yang nantinya saya yakin akan berbondong-bondong investor datang untuk membangun produk-produk hijau dari Indonesia," ujarnya, Senin (14/11).

"Inilah kesempatan bagi para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Membawa investasi, membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit, untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia," papar Jokowi.

Ia menilai industrialisasi bahan-bahan mentah yang dimiliki memang harus dihentikan untuk mendapatkan nilai tambah yang baik dan meningkatkan pendapatan.

"Baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan sudah kita mulai dengan nikel, dalam rangka membangun ekosistem besar EV baterai listrik untuk mobil listrik," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyentil Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk membawa logam Lithium agar bisa dibawa ke Indonesia. Ia meminta PM Anthony untuk melakukan hilirisasi bersama di Indonesia.

"Saya ingin menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese. Kita punya nikel kalau digabung itu bisa jadi baterai mobil listrik. Saya minta kepada Perdana Menteri Albanese untuk lithiumnya bisa dibawa ke Indonesia," tutur Jokowi disambut gelak tawa peserta.

Diketahui sejumlah kepala negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

Elon Musk 'Ngemis' ke Pengiklan agar Tak Cabut dari Twitter******

Pemilik baru Twitter Elon Musk memohon kepada pengiklan untuk tetap menggunakan platform sosial medianya tersebut.

Orang terkaya di dunia mengatakan akan melakukan berbagai usaha termasuk mengembangkan dan menambah fitur untuk meyakinkan para pengiklan bahwa tak perlu khawatir dengan moderasi konten Twitter ke depannya.

Hal ini diungkapkan Musk dalam audiensi langsung dengan lebih dari 100 ribu pengguna Twitter pada Rabu (9/11), yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Adidas, Chevron, Kate Spade, Nissan dan Walgreens.

"Saya mengerti jika orang ingin memberikan waktu sebentar dan melihat bagaimana segala sesuatunya berubah. Tapi sungguh, cara terbaik untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berubah dan berkembang adalah dengan menggunakan Twitter," ujar Musk dikutip dari CNN, Kamis (10/11).

Musk juga berulang kali menantang para pengkritik yang tidak percaya dengan kebijakannya untuk menggunakan Twitter sambil melihat bagaimana ia menjalankan perusahaan barunya tersebut.

Pendiri Tesla ini juga menekankan bahwa rencana menarik bayaran per bulan dari pengguna centang biru tak perlu dikhawatirkan. Sebab, pengguna tersebut tak akan diminta untuk memberikan informasi pribadi selain kartu kredit dan nomor telepon yang bakal digunakan untuk penagihan.

Sejumlah perusahaan besar diketahui memang telah menghentikan sementara iklan di Twitter dalam beberapa hari terakhir termasuk GM, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen, dan nama besar lainnya yang mewaspadai potensi perubahan kebijakan Twitter.

Kelompok industri lain juga telah menyatakan keprihatinan tentang keamanan merek di bawah naungan Musk. Sehingga mempertimbangkan untuk pergi.

The New York Times melaporkan, salah satu perusahaan periklanan terbesar di dunia, IPG bahkan mengeluarkan rekomendasi bagi klien untuk menghentikan sementara pengeluaran mereka di Twitter.

[Gambas:Video CNN]

pulau beluga

Demi Sehatkan Keuangan Perusahaan, Jasindo PHK Karyawan******

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku anggota holding BUMN asuransidan pembiayaan di bawah Indonesia Financial Group (IFG) dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya.

Kabar PHK Jasindo merebak di sejumlah grup WhatsApp (WA). Kabar tersebut tidak dibantah oleh Komisaris Independen IFG Fauzi Ichsan. Menurutnya, PHK atau rightsizing adalah hal lumrah dilakukan bagi perusahaan yang tengah melakukan program penyehatan keuangan.

"Ini merupakan rightsizing, sesuatu yang lazim, khususnya bagi perusahaan yang sedang melakukan program penyehatan. Namun yang harus dipastikan adalah penting prosesnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," jelas Fauzi, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (11/11). 

Fauzi bahkan menyebut Twitter sebagai salah satu perusahaan yang juga melakukan PHK massal selepas diakuisisi Bos Tesla dan SpaceX Elon Musk.

Terlepas dari keputusan PHK tersebut, Jasindo tercatat mengalami risk based capital (RBC) yang berada dalam teritori negatif atau pada level -84,85 persen.

Catatan itu memburuk dibandingkan periode 2020 dimana RBC perusahaan -77,01 persen. RBC adalah indikator kemampuan perusahaan asuransi menerima risiko mendadak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan RBC minimal perusahaan asuransi positif 120 persen. Jika keadaan memburuk dan perusahaan asuransi harus ditutup seketika, perusahaan memiliki kemampuan 120 persen dari kewajiban yang ada dalam laporan keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, langkah pengurangan operasional ini telah disetujui regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masuk dalam rencana penyehatan perusahaan yang diajukan kepada pemegang saham.

[Gambas:Video CNN]

Loli lich-ku luar biasa

Pabrik Disebut Relokasi karena Upah, Berapa Beda UMP Banten******

Tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Tiga perusahaan itu yakni; PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," kata Firman.

Jika ditelusuri, UMP Banten dan Jawa Tengah memang berbeda jauh. Pada tahun 2022, UMP Banten sebesar Rp2.501.203,11, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.280-huk/2021.

Dari keputusan tersebut juga diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banten 2022 tertinggi ada di Kota Cilegon dengan nilai sebesar Rp4.430.254,18.

Kemudian disusul Kota Tangerang sebesar Rp4.285.789,90, dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp4.280.214,51. Sedangkan, UMK Banten 2022 terendah di Kabupaten Lebak sebesar Rp2.773.590,40.

Sementara, UMP Jateng pada tahun 2022 hanya sebesar Rp1.813.011. Angka ini masih jauh di bawah dari UMK di Kabupaten Lebak, Banten.

UMK tertinggi di Jawa Tengah pada 2022 adalah Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp2.835.021,29.

Kemudian, disusul Kabupaten Demak sebesar Rp2.513.005,89, dan Kabupaten Kendal sebesar Rp2.340.312,28. UMK Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 menjadi yang terendah di Jawa Tengah dengan nominal sebesar Rp1.819.835,17.

Untuk Kota Pekalongan yang jadi lokasi baru PT Nikomas Gemilang, UMK pada tahun 2022 sebesar Rp2.156.213,77.

Kemudian, UMK Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung yang jadi lokasi baru PT KMK Global Sport masing-masing Rp2.128.523,19 dan Rp1,887.832,11.

Selanjutnya, UMK tahun 2022 Kabupaten Pati yang jadi lokasi baru PT PWI I dan II sebesar Rp1.968.339,04.

Pecinta kuliner tidak terbatas

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

PUPR Bangun Gedung VVIP Rp60 M untuk Tamu Penting KTT G20 Bali******

Pemerintah menggelontorkan dana Rp60 miliar untuk membangun Gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pembangunan dilakukan berkaitan dengan gelaran Presidensi G20Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung dibangun untuk mempermudah akses bagi tamu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Basuki menuturkan biaya pembangunan Gedung VVIP ini sepenuhnya memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) PUPR.

Ia menjelaskan meski acara KTT G20 nantinya berakhir,  pemeliharaan Gedung VVIP yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/11) ini akan terus dilanjutkan.

Pemeliharaan gedung nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Bali karena Gedung VVIP yang dibangun di atas tanah milik mereka.

"Bandara VVIP kita serahkan kepada Pemerintah Bali karena tanahnya tanah pemerintah daerah. Pemeliharaannya akan terus dilanjutkan setelah G20 ini," tegas Basuki.