erek erek 21 2d

Zootopia Masa Depan

7 Konglomerat Terlempar dari Daftar 50 Orang Terkaya RI******

Sebanyak tujuh nama konglomeratterlempar dari daftar 50orang terkayaversi Forbes2023.

Dilansir Forbes, Kamis (7/12), konglomerat pertama adalah Jerry Ng, pemilik Bank Jago yang harta kekayaan terdampak penurunan saham bank tersebut. Tahun lalu, ia menduduki peringkat ke-35 dengan total kekayaan US,2 miliar.

Selanjutnya, salah satu pendiri DCI Indonesia Han Arming Hanafia juga tak lagi masuk ke daftar bergengsi itu setelah tahun lalu bertengger di posisi-50.

Berikutnya, keluarga bos Garudafood Putra Putri Jaya, Sudhamek Agoeng Soenjoto, juga tak lagi masuk daftar 50 orang terkaya Indonesia. Tahun lalu, Sudhamek dan keluarga masih menduduki posisi ke-46 dengan total harta US miliar.

Tahun ini, istri dari mendiang pendiri Baramulti Group Athanasius Tossin Suharya, Ghan Jjoe Hiang, juga hengkang dari daftar tersebut. Pada 2022 lalu, Hiang menempati peringkat ke-41.

Selanjutnya, dua nama taipan Boenjamin Setiawan dari Kalbe Farma dan Winarko Sulistyo dari produsen kertas Fajar Surya Wisesa, yang telah meninggal dunia digantikan oleh ahli waris mereka.

Keluarga Setiawan kini berada di peringkat ke-13 dengan kekayaan bersih US,3 miliar, dan keluarga Sulistyo di peringkat ke-48 dengan kekayaan US miliar.

Tahun ini kekayaan kolektif konglomerat Indonesia melonjak 40 persen dari US0 miliar atau sekitar Rp2.797 triliun pada 2022 menjadi US2 miliar atau Rp3.916 triliun.

Peningkatan kekayaan taipan RI tak lepas dari perusahaan energi dan pertambangan yang meraup cuan besar tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

kunci ajaib

Melihat Pundi******

Forbes baru saja merilis daftar orang kayaterbaru di Indonesia pada 2023 ini. Posisi pertama masih diduduki oleh Hartono bersaudara.

Bertahan di posisi puncak, kekayaan Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono tembus US miliar atau setara Rp745,42 triliun (kurs Rp15.529 per dolar AS).

Pada posisi kedua ada Prajogo Pangestu yang memiliki kekayaan US,7 miliar. Mengekor di belakangnya ada Low Tuck Kwong dengan total kekayaan US,2 miliar.

1. Hartono Bersaudara

Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono memiliki kekayaan US miliar yang diperoleh dari berbagai bidang bisnis seperti perusahaan rokok Djarum yang saat ini makin berkembang hingga investasinya di Bank Central Asia (BCA).

Selain itu, kedua kakak adik ini juga pemilik layanan platform belanja online Blibli yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui induknya, Global Digital Niaga pada 2022 lalu.

2. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya nomor dua di Indonesia dengan total kekayaan US,7 miliar.

Ia dikenal sebagai pemilik perkayuan, pupuk, pertambangan hingga energi terbarukan. Beberapa perusahaannya adalah Barito Pacific, Chandra Asri, Petrindo Jaya Kreasi, dan Barito Renewables Energy yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023.

3. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong berada diposisi orang terkaya nomor tiga di Indonesia dengan total kekayaan US,2 miliar.

Pria berusia 75 tahun ini mengumpulkan pundi-pundi dari bisnis dibidang energi. Ia diketahui pemilik dari perusahaan batu bara PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

4. Widjaja family

Widjaja family menjadi orang terkaya nomor empat di Tanah Air dengan kekayaan US,8 miliar.

Kekayaan keluarga ini diperoleh melalui warisan kerajaan bisnis dari pendiri Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja yang telah meninggal pada Januari 2019 lalu.

5. Anthoni Salim & family

Anthoni Salim dan keluarga menjadi orang terkaya nomor lima di Indonesia dengan total kekayaan US,3 miliar.

Anthoni Salim adalah pemilik Grup Salim yang bergerak di bidang makanan, ritel, perbankan, telekomunikasi dan energi. Salah satu perusahaannya yang terkenal adalah Indofood yang tercatat sebagai pembuat mie instan terbesar di dunia.

Di bidang energi, Salim berinvestasi dengan membeli saham Bumi Resources pada 2022 lalu dan juga memiliki saham di Medco Energi dan Amman Mineral.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sri Prakash Lohia hingga Dewi Kam

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Isi Bahasa Langit Kemenkeu Soal Manfaat Tol Usai Anies Kritik JTTS******

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuanganmembantu menjelaskan dengan 'bahasa langit' manfaat pembangunan jalan toldi era Presiden Joko Widodo, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Mulanya, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur menjelaskan strategi pembangunan infrastruktur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ia kemudian merinci dampak pembangunan infrastruktur di Indonesia, yakni menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah ke akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

"Dulu waktu sebelum ada tol, Palembang-Lampung 10 jam atau 11 jam, itu daerah rawan. Jalan lintas Sumatra itu banyak bajing loncat, rampok di tengah jalan, tidak aman, lama lagi. Begitu ada Tol Trans Sumatra, Palembang-Lampung itu ditempuh dalam 2 jam sampai 3 jam. Itu contoh yang sangat terasa dampaknya," tegas Meirijal.

Dia menuturkan para turis Palembang tersebut meningkatkan permintaan oleh-oleh dari Lampung. Bahkan, Meirijal mengklaim ada momen di mana pisang Lampung habis diborong turis Palembang.

"Jadi, nilai tambah ekonominya di situ. Berapa logistic costdan pertumbuhan regional akibat adanya infrastruktur terbangun. Ini tujuan RPJMN kita dan pemerataan ekonomi," pungkasnya.

Proyek tol era Jokowi kerap dikritik beberapa pihak. Salah satu sosok yang vokal mengkritik Jokowi adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Bahkan, Anies terang-terangan menyindir pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Ia mengatakan lebih baik menghadirkan fasilitas transportasi umum kereta double track ketimbang membangun tol.

Anies menganalogikan kereta api merupakan kendaraan untuk semua lapisan masyarakat. Selain hemat biaya, kereta api juga dapat membuat para penggunanya saling berbagi ruang.

"Naik kereta api, kita bisa belajar berbagi ruang. Di dalam kereta api, yang kaya dan miskin duduk setara bersama," ujar Anies saat dialog kebangsaan di Universitas Malahayati di Kota Bandarlampung, Kamis (7/12).

"Tanpa disadari, pembangunan jalan tol membuat terseleksi pemakainya. Kalau kereta api itu, adalah kendaraan rakyat yang mempersatukan sehingga siapa saja bisa menggunakan kereta api," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Penginapan Tiantian Perkotaan

Pedagang Prediksi Harga Sembako Melonjak 75 Persen saat Nataru******

Ikatan PedagangPasar Indonesia (IKAPPI) memprediksi harga bahan pokokbakal melonjak hingga 75 persen pada periode libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024.

Prediksi mereka buat terkait kenaikan harga pangan yang memang sudah terjadi sejak saat ini.

"Kita semua tahu bahwa kita akan menghadapi natal dan tahun baru hari besar yang kami memprediksi akan mengalami kenaikan harga pangan hingga 75 persen," ujar Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/12).

Sedangkan, komoditas daging, telur, sayur mayur dan tomat yang harganya sudah naik dari awal tak kunjung mengalami penurunan. Padahal, IKAPPI melihat belum ada kenaikan permintaan terhadap komoditas tersebut.

Karenanya, IKAPPI melihat kenaikan harga ini lebih disebabkan oleh produksi yang minim dan kurang. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah mencari solusi sebelum periode libur akhir tahun ini.

"Kami mendorong agar pemerintah mempercepat, memperkuat produksi dan melakukan pendataan ulang tentang produksi sebelum permintaan tinggi Natal dan Tahun Baru 2024 terjadi," jelasnya.

Menurut Mansuri, jika pemerintah tidak bisa mendorong pemenuhan stok pasokan, maka ia pastikan harga akan makin tinggi sepekan sebelum akhir tahun.

"Biasanya permintaan nataru itu terjadi satu minggu sampai tiga hari menjelang natal dan itu akan berakhir pasca tahun baru. Kami memohon pemerintah melakukan upaya sehingga di natal dan tahun baru ini beberapa komoditas tidak terlalu tinggi naiknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]