master slot138

keris4d 90Jutaan kata 695227Orang-orang telah membaca serialisasi

《master slot138》

KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo******

Sidoarjo (ANTARA) - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berada di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, yang saat itu di pendopo ada kegiatan perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo.

Penyidik KPK yang datang menggunakan minibus warna hitam itu masuk rumah dinas bupati dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

Informasi yang dihimpun, penyidik yang mengenakan rompi KPK menggeledah rumah dinas saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, depan pendopo kabupaten.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Dikonfirmasi usai upacara, Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan dirinya menghormati semua proses yang dijalankan KPK.

"Pemerintah Kabupaten (Sidoarjo, red) menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," katanya.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini merupakan tindak lanjut dari perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo berinisial SW.

Sebelumnya sebanyak sebelas orang diperiksa hingga akhirnya penyidik KPK menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut.

Tersangka SW ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Januari 2024, dengan barang bukti uang tunai Rp69,9 juta.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai kegiatan OTT itu memastikan jika pelayanan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu dan tetap berjalan normal seperti biasa.

Baca juga: KPK panggil bos kopi Kapal Api terkait korupsi mantan Bupati Sidoarjo
Baca juga: KPK tahan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tim Labfor cari pemicu ledakan di RS Semen Padang******

Padang (ANTARA) - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) gabungan dari pihak kepolisian fokus untuk mencari pemicu ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumbar pada Selasa (30/1) hingga menyebabkan operasional di rumah sakit setempat lumpuh total.

"Ledakan itu ada pemicunya, maka penyelidikan saat ini kita fokus untuk mencari dan menganalisa apa yang penyebab atau pemicu ledakan tersebut," kata Kepala Bidang Labfor Polda Riau AKBP Erik Rezakola di Padang, Rabu.

Ia mengatakan tim yang merupakan gabungan dari Labfor Polda Riau, Mabes Polri, Polda Sumbar, serta Inafis Polresta Padang telah bekerja keras sejak Rabu pagi hingga sekitar pukul 18.00 WIB.

Menurutnya sepanjang pemrosesan itu tim telah mengumpulkan data-data teknis tentang cara kerja dan koneksi AC sentral yang menjadi titik ledakan.

"Data-data itu sudah kita kumpulkan, malam nanti akan kami konsolidasi bersama tim. Besok (Kamis) pagi penyelidikan akan dilanjutkan kembali, objeknya adalah lantai satu dan tujuh rumah sakit," jelasnya.

Selain itu, lanjut Erik, pihaknya telah memintai keterangan kepada empat orang dari pihak rumah sakit yang berkaitan dengan perawatan dan pengoperasian AC sentral.

"Kami terus mengumpulkan bukti-bukti serta petunjuk yang diperlukan, hasilnya nanti akan diserahkan kepada penyidik yang menangani perkara," jelasnya.

Sementara Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kombes Pol Ferry Harahap meminta publik bersabar dan memberikan waktu kepada tim untuk bekerja.

"Sampai sekarang tim terus bekerja keras, perlu diketahui bahwa kegiatan mereka itu adalah crime science investigation(CSI) yang perlu kehati-hatian, ketelitian, dan bersifat teknis," jelasnya.

Pada bagian lain, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah dalam rangka penyelidikan terhadap ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa (30/1) sore.

Ledakan tersebut menimbulkan kerusakan berat pada lantai satu dan lantai tujuh, sehingga operasional rumah sakit lumpuh total hingga Rabu (31/1) malam.

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun seluruh pasien rawat inap terpaksa dipindahkan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Padang. 

Baca juga: Aktivitas RS Semen Padang masih lumpuh, lantai satu rusak parah
Baca juga: Gubernur pastikan semua pasien RS Semen Padang ditangani pascaledakan

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak  petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：jagobet4d、gaskan88、slot gacor jam 5 sore

Terkait：erek27、voucher mola tv gratis、slot demo fafafa、dapat uang dari website、link 268slot、slot gacor hari ini 2023、pecah99、bocoran angka jitu mongolia、papuwa4d、boyaqq

---

---

bab terbaru：judi online24jam deposit pulsa tanpa potongan（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08