petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara melihat limit kredivo

gacor88 472Jutaan kata 692562Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara melihat limit kredivo》

Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar******

Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar
Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Hasil riset dari PwC Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan sejumlah film Indonesia berbiaya produksi di atas 4 juta Dolar AS atau setara Rp60 miliar.

Film yang masuk kategori film beranggaran besar ini seperti Buya Hamka (2023), Foxtrot Six (2019), Trilogi Merdeka (2011), The Raid 2: Berandal (2014) dan Gunung Emas Almayer (2014).

"Film lebih dari sekadar komoditas, pendanaan stabil diperlukan," kata Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2) malam.

Baca juga: Film nasional berpotensi berkembang di era layanan streaming

Film beranggaran rendah biasanya merupakan produksi independen, dengan anggaran berkisar 7.000 Dolar AS sampai 66.000 Dolar AS atau Rp100 juta sampai Rp1 miliar.

Umumnya, biaya produksi film berkisar 140.000 Dolar AS sampai 1.600.000 Dolar AS atau Rp2 miliar sampai Rp25 miliar.

Produser di Indonesia secara umum mengalokasikan 10 sampai 20 persen dari total anggaran untuk kegiatan pemasaran.

Di Indonesia, terdapat skema pendanaan dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan skema hibah untuk mendukung produksi film nasional serta kegiatan promosi dan distribusi internasional melalui Dana Abadi Kebudayaan Indonesia.

Baca juga: Dua insentif modal produksi film agar sineas produktif

Dana Abadi Kebudayaan Indonesia telah mengalokasikan 10 juta Dolar AS sebagai dana pendamping one-to-one untuk mendukung proyek film produksi bersama.

Ada juga dana abadi pendidikan sebesar 8 miliar Dolar AS atau Rp127 triliun untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan perfilman dan Dana Indonesiana yang didirikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan senilai 215 juta Dolar AS atau Rp3 triliun untuk peningkatan skala bisnis di industri layar.

Lalu riset juga menampilkan apa saja usaha yang diklasifikasikan sebagai industri layar. Klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI) bisa dilihat dalam gambar tabel berikut:
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
 
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal​​​​


​​​​Denny menyampaikan bahwa ketiadaan definisi tunggal yang diterima secara universal selama ini di Indonesia tentang "industri layar" menyebabkan keterbatasan dalam klasifikasi dan analisis usaha industri tersebut.

Kondisi itu juga menghadirkan tantangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk industri tersebut.

Baca juga: Film "Heartbreak Motel" akan gunakan tiga format produksi

Sehingga kajian literatur dan perbandingan dari berbagai negara perlu ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Penelitian yang bertajuk "Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia - Sebuah Peluang" itu pun menunjukkan KBLI dalam dua lampiran halaman 36 sampai 40.

Untuk melihat isi lengkap riset tersebut, pembaca bisa mengakses secara bebas dengan klik laman berikut.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot yang lagi gacor hari ini

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
pinjol legal terbaik
slot mandiri
raja 79 slot
power4d
rtp untung138
tata cara pinjaman kur bri
halo88
rtp juragan69 hari ini
info situs slot terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot yang mudah maxwin
Bab 2 slot rtp
Bab 3 cicilan shopee pinjam 2 juta
Bab 4 sayabet
Bab 5 hoki123
Bab 6 rogslot88
Bab 7 ducati777
Bab 8 tante4d
Bab 9 jonpoker
Bab 10 mastercasino88
Bab 11 erek32
Bab 12 cara pinjam kur bri tanpa jaminan
Bab 13 pinjaman ojk
Bab 14 tepat88 slot
Bab 15 sinarbet358
Bab 16 mansion88 slot
Bab 17 desa88
Bab 18 imdobet
Bab 19 bwo99
Bab 20 slot yakin maxwin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah798bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Penyihir penyakit aneh

cara pendaftaran kredivo
Jakarta diprakirakan hujan disertai petir pada siang hari
Arsip foto - Petir menyambar di langit Jakarta, Jumat (20/5/2022). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/aa.
Jakarta (ANTARA) - DKI Jakarta diprakirakan terjadi hujan disertai petir di siang hari hampir di seluruh wilayah dengan potensi awan tebal pada pagi hari dan cerah berawan saat malam hari, Senin.

Berdasarkan data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dikutip di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa hampir seluruh wilayah DKI Jakarta mengawali pagi hari dengan berawan tebal, hujan petir di siang hari, dan mulai cerah berawan di malam hari.

Baca juga: Waspadai hujan angin dan petir di sejumlah wilayah Jakarta pada sore

Hanya wilayah Kepulauan Seribu yang mengalami hujan ringan pada pagi, siang hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat diprediksi turun hujan lebat, sementara untuk wilayah lainnya hujan ringan.

Kondisi hujan sedang pada pagi hari dan dilanjutkan hujan lebat pada siang harinya diperkirakan terjadi pada hampir seluruh kota penyangga DKI Jakarta. Wilayah Bekasi, Depok, dan Bogor, diprakirakan turun hujan sedang di pagi hari, hujan lebat pada siang hari dan berawan di malam hari.

Wilayah penyangga ibukota yang diprediksi mengalami berawan pada pagi hari dan hujan ringan di siang harinya adalah Tangerang.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai potensi hujan disertai kilat atau petir dengan intensitas ringan hingga sedang dalam durasi cukup lama di wilayah Jakarta. Peringatan dini itu juga berlaku untuk sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor pada pagi, siang, hingga malam hari.

Baca juga: BMKG ingatkan potensi hujan disertai petir di DKI pada Sabtu sore

Baca juga: Jaksel-Jaktim diprakirakan hujan disertai petir pada Selasa malam

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Bintang Jiwa Dou

rtp ligadewa
Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda
Arsip Foto - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024.

"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).

Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.

Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.

Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.

“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.

Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu
Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Naga kebanggaan satu generasi

bisnis dapat uang cepat
Ahli: Para capres tidak kaitkan kesehatan dengan lingkungan saat debat
Sejumlah mahasiswa dan pemuda Bali nonton bareng (nobar) debat calon presiden di area Taman Kota Denpasar, Bali, Minggu (4/2/2024). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Hamka (Uhamka), Dr Hermawan Saputra mengatakan bahwa dalam debat kelima calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Minggu (4/2), ketiga kandidat tidak fokus mengaitkan masalah kesehatan dengan isu lingkungan.

"Dalam konstitusi kita pasal 28 poin H ayat 1 UUD 1945, dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sini, lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak menjadi bahasan yang fokus," ujar Hermawan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Dia menilai isu lingkungan punya kaitan dengan upaya-upaya dalam bidang kesehatan. Dia mencontohkan keterkaitan tersebut, seperti sempitnya ruang hijau di kota yang menyebabkan polusi. Selain itu, lingkungan kumuh dengan sanitasi yang sulit perlu diatasi, karena di wilayah seperti itu rentan terjadi penyakit.

"Padahal, kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal yang menyangkut seperti itu," ucapnya.

Menurut dia, perlu ada upaya menyeluruh guna membangun infrastruktur berbasis kesehatan, seperti sanitasi, ruang terbuka hijau, guna menghindari polusi.

"Juga perlunya interaksi sosial yang layak agar tidak terjadi gangguan kesehatan mental. Selain itu, perlu berfokus pada promosi kesehatan, edukasi, dan mempertahankan produktivitas. Itu semua menjadi prioritas dalam pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat," katanya.

KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024. KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. KPU menyelenggarakan debat kelima dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Saya dipermainkan oleh dunia

slot gacor login
BAKTI siapkan solusi masalah internet bagi TPS di daerah 3T
Petugas Satlinmas mengikuti simulasi pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 di GOR Jayabaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/tom/am.
Jakarta (ANTARA) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan solusi masalah akses internet di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"BAKTI Kominfo bersama KPU Pusat maupun daerah telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah TPS yang belum terjangkau akses internet," kata Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Fadhilah Mathar dalam keterangan persnya pada Senin.

Perempuan yang akrab disapa Indah itu menyampaikan bahwa BAKTI telah menerima usul penyediaan akses internet di sekitar 80.000 titik di daerah 3T dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama oleh BAKTI dan KPU, strategi disiapkan untuk menghadirkan kombinasi solusi internet dengan teknologi yang tepat di masing-masing titik.

"KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat melakukan peng-input-an data secara online hasil penghitungan suara di TPS. Tentu diupayakan untuk bisa dilakukan BAKTI melalui penyediaan jaringan yang optimal dan memadai," kata Indah.

Baca juga: Kemenkominfo pastikan kesiapan layanan telekomunikasi untuk pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, BAKTI berkoordinasi intensif dengan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan hadirnya solusi internet di TPS-TPS yang belum terjangkau layanan akses internet komersial.

Berdasarkan koordinasi BAKTI dengan KPU dan Bawaslu, dibutuhkan jaringan pengiriman data melalui akses internet dengan kapasitas bandwith 3 hingga 4 Mbps di tempat-tempat pemungutan suara.

BAKTI mengupayakan solusi teknologi di tempat-tempat pemungutan suara di daerah yang belum terjangkau layanan akses internet.

"Kami sedang mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan BTS (Base Transceiver Station), ada juga yang fixed broadband. Untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya, akan menggunakan teknologi ground segmentdari SATRIA-1," kata Indah.

Dia menyampaikan bahwa tugas menghadirkan solusi masalah akses internet dalam pelaksanaan pemilu di daerah 3T merupakan bagian dari tanggung jawab BAKTI untuk menghadirkan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah nonkomersial yang umumnya berada di daerah 3T.

Baca juga:
KPU RI sebut puluhan pemantau pemilu asing akan datangi TPS
Bawaslu Yogyakarta kawal ketat distribusi logistik pemilu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

kupon traveloka kereta api 2022
Hujan deras, Jalan DI Panjaitan banjir hingga lebih 50 cm
Sejumlah kendaraan tengah melintas di jalan yang terendam banjir di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim.
Seharusnya dirapikan gorong-gorongnya
Jakarta (ANTARA) - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta menyebabkan ruas jalan di Jalan DI Panjaitan pada kedua arah, baik Kecamatan Makasar maupun Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, menyebabkan banjir hingga lebih 50 sentimeter (cm), Senin sore.
Akibatnya, sejumlah sepeda motor mogok karena nekat melintas di jalan yang terendam banjir tersebut.

Banjir tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di dua arah itu tersendat.
Untuk menghindari kedalaman air, beberapa pengendara yang melintas mengambil sisi jalan paling kanan, yang lebih tinggi permukaannya. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, M Taufik menjelaskan, saat ini air perlahan mulai surut.

Baca juga: Hujan deras, banjir terjadi di lima RT DKI Jakarta "Tadi kan awalnya selutut orang dewasa, sekarang udah hampir semata lagi. Alhamdulillah, tadi perkiraan sempat di atas 50 cm, paling tinggi, surut perlahan sekarang," jelas Taufik.
Ketinggian air, kata dia, juga terjadi di kedua arah, baik sisi di wilayah Kecamatan Jatinegara maupun Kecamatan Makasar.
“Iya dua arah banjirnya kiri kanan, yang satu kanan itu arah dari Tanjung Priok ke Cililitan yang kiri dari arah Cililitan ke Tanjung Priok," ucapnya.
Salah satu pengendara motor, Igo mengaku sepeda motormya mogok karena memaksakan melintas di jalan yang terendam banjir.
"Saya melintas dari arah dari Condet ke Rawamangun, motor saya mati karena banjir lumayan tinggi ada di atas 50 cm," ujarnya.

Baca juga: Hingga Jumat malam, dua ruas jalan masih banjir di Jaktim Dia berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi terkait hal tersebut.
"Seharusnya dirapikan gorong-gorongnya, banyakin karyawan untuk lingkungan untuk mengatur ini, karena terganggu banget mau kerja juga tidak bisa jadi karena terhambat," ujarnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Lima Benua dan Bangsa

bocor88
Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar
Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Hasil riset dari PwC Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan sejumlah film Indonesia berbiaya produksi di atas 4 juta Dolar AS atau setara Rp60 miliar.

Film yang masuk kategori film beranggaran besar ini seperti Buya Hamka (2023), Foxtrot Six (2019), Trilogi Merdeka (2011), The Raid 2: Berandal (2014) dan Gunung Emas Almayer (2014).

"Film lebih dari sekadar komoditas, pendanaan stabil diperlukan," kata Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2) malam.

Baca juga: Film nasional berpotensi berkembang di era layanan streaming

Film beranggaran rendah biasanya merupakan produksi independen, dengan anggaran berkisar 7.000 Dolar AS sampai 66.000 Dolar AS atau Rp100 juta sampai Rp1 miliar.

Umumnya, biaya produksi film berkisar 140.000 Dolar AS sampai 1.600.000 Dolar AS atau Rp2 miliar sampai Rp25 miliar.

Produser di Indonesia secara umum mengalokasikan 10 sampai 20 persen dari total anggaran untuk kegiatan pemasaran.

Di Indonesia, terdapat skema pendanaan dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan skema hibah untuk mendukung produksi film nasional serta kegiatan promosi dan distribusi internasional melalui Dana Abadi Kebudayaan Indonesia.

Baca juga: Dua insentif modal produksi film agar sineas produktif

Dana Abadi Kebudayaan Indonesia telah mengalokasikan 10 juta Dolar AS sebagai dana pendamping one-to-one untuk mendukung proyek film produksi bersama.

Ada juga dana abadi pendidikan sebesar 8 miliar Dolar AS atau Rp127 triliun untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan perfilman dan Dana Indonesiana yang didirikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan senilai 215 juta Dolar AS atau Rp3 triliun untuk peningkatan skala bisnis di industri layar.

Lalu riset juga menampilkan apa saja usaha yang diklasifikasikan sebagai industri layar. Klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI) bisa dilihat dalam gambar tabel berikut:
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
 
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal​​​​


​​​​Denny menyampaikan bahwa ketiadaan definisi tunggal yang diterima secara universal selama ini di Indonesia tentang "industri layar" menyebabkan keterbatasan dalam klasifikasi dan analisis usaha industri tersebut.

Kondisi itu juga menghadirkan tantangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk industri tersebut.

Baca juga: Film "Heartbreak Motel" akan gunakan tiga format produksi

Sehingga kajian literatur dan perbandingan dari berbagai negara perlu ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Penelitian yang bertajuk "Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia - Sebuah Peluang" itu pun menunjukkan KBLI dalam dua lampiran halaman 36 sampai 40.

Untuk melihat isi lengkap riset tersebut, pembaca bisa mengakses secara bebas dengan klik laman berikut.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024