cara pinjam uang di shopee 2021

Dewa segala alam

Dishub Sebut 7 Negara Minat Biayai Proyek LRT di Bali******

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengungkapkan tujuh calon investordari tujuh negara berminat investasi untuk pembangunan kereta ringan Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata.

Samsi mengatakan minat tersebut sudah disampaikan kepada mantan Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Banyak yang mau. Ada tujuh negara yang sudah menyatakan minat baik ke bapak gubernur, menteri maupun ke kita. Pertama, Korea yang sudah sangat maju prosesnya. Kedua Cina, ketiga Uni Emirat Arab, ada Inggris, ada Malaysia, antara enam atau tujuh negara yang sudah menyampaikan minat untuk ikut membiayai," kata Samsi, saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (6/10).

"LRT di saya posisinya masih FS. Jadi kita mengejar FS ini supaya selesai secepat mungkin, untuk bisa memenuhi kriteria kesiapan untuk bisa dibiayai. Yang sekarang sedang berjalan itu 1B, tapi ini belum kita lakukan evaluasi lebih lanjut dan mereka belum submit juga," ujarnya.

"Yang 1A itu sebetulnya proses pengadaan konsultan, ini yang kita minta percepat karena kalau berlambat-lambat itu bisa repot nanti di 2024. Karena, perintah Bapak Luhut dan arahan Presiden (Jokowi) sudah clear. Jadi mau tidak mau, iya harus mendorong supaya orang kerja lebih cepat," imbuhnya.

Adapun komposisi pembiayaan proyek masih akan ditelaah lebih lanjut.

"Sebetulnya peluangnya ada investor ikut, tapi juga nanti ini yang harus dilihat, positioning dari dana pemerintah, dana investasi, kemudian termasuk pendapatan akan seperti apa," jelasnya.

Ia juga menyebutkan luas lahan yang akan dibebaskan dalam pembangunan LRT di Bali tidak banyak, karena sebagian jalur LRT dibangun di bawah tanah pada kedalaman sekitar 30 meter.

"Paling-paling kita hanya butuh (lahan) untuk keluar stasiun, dan ini masih dihitung. Sekarang itu usulan yang ada bawah tanah," katanya.

Rencananya, LRT di Bali bisa mengangkut 300 penumpang dalam sekali angkut.

"LRT bisa 300 sekali jalan. Di FS pada tahap awal kita hanya punya lima set. Artinya 1500, itu akan dioperasikan dengan headway, bisa 10 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi sangat tergantung pada nanti kebutuhan awalnya seperti apa," ujarnya.

Untuk fase awal pembangunan, jalur LRT membentang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke-Central Parking Kuta-Seminyak. Lalu, fase dua Seminyak-Canggu, dan fase ketiga yaitu Canggu-Mengwi, dan kedepannya akan keliling Bali.

"Bukan cuma fase dua fase tiga, keliling Bali sudah ada perencanaannya. Tapi kan itu panjang-lah, masih lama," jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan LRT di Bali. Namun, pemerintah pusat sudah komitmen untuk pembangunan LRT di Bali.

Ia optimistis groundbreakingpembangunan LRT di Bali akan dimulai Februari 2024.

"Kalau saya harus optimistis, tidak ada pilihan buat saya," ujarnya.

Dari tahap groundbreaking, LRT di Bali kemungkinan akan selesai dua hingga tahun kemudian untuk beroperasi.

"Tergantung, kalau hitung-hitungan pekerjaan, kalau bawah tanah itu kan tidak cepat. Butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk konstruksi. Panjang ini urusan konstruksinya, agak lama," ujarnya.

Ia juga memperkirakan dana yang dihabiskan untuk pembangunan LRT di Bali naik. Pada perhitungan 2019 lalu, jalur Bandara-Central Parking Kuta-Seminyak diperkirakan menghabiskan Rp8 triliun hingga Rp9 triliun.

"Sekarang kan kita harus hitung lagi, harga-harga berubah. Ada kemungkinan akan naik, tapi kan kita belum tahu persis," katanya.

Saat ditanya soal anggapan Bali terlalu buru-buru untuk membangun LRT, Samsi mengingatkan pengguna kendaraan tidak hanya warga lokal tetapi wisatawan.

"Per tahun orang asing saja sudah 6 juta (ke Bali ). Kemudian kedatangan wisatawan domestik sampai 8 juta per tahun. Jumlah ini kan harus diakomodir. Ini yang harus kita lihat, sehingga jangan hitung orang Bali-nya saja. Orang yang tidak bawa kendaraan yang harus kita hitung sebagai penumpang kendaraan umum," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Cerita Wamentan Terakhir Kali Bertemu SYL sebelum 'Hilang' di Eropa******

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku terakhir kali bertemu MentanSyahrul Yasin Limpo (SYL) sebelum keberangkatan kunjungan kerja sang menteri ke Spanyol.

"Terakhir (kontak dengan Mentan SYL) pas keberangkatan, kalau saya ya. Cuma kalo pejabat (Kementan) eselon 1 yang ikut kan terakhir sampai di Spanyol itu masih bersama-sama," kata Harvick di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Sudah hampir seminggu Harvick hilang kontak dengan Mentan Syahrul. Ia mengklaim kabar terakhir dari Syahrul datang saat sang menteri kunjungan kerja di Spanyol.

Menurutnya, ini terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tidak mengetahui keberadaan Syahrul yang 'hilang' di Eropa.

Kementan belum melapor kepada pihak berwajib soal hilangnya Syahrul. Akan tetapi, Harvick menyebut Presiden Joko Widodo sudah tahu kabar tersebut.

"Oh, sudah-sudah, sudah tahu kalau Pak Presiden. Terus juga kawan-kawan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Seskab) juga sudah tahu," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Namun, lembaga antirasuah itu enggan mengumumkannya secara gamblang kepada publik.

Rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan sudah digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Perlakuan serupa juga terjadi di Kantor Kementan.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Pengusaha Berharap MotoGP Mandalika Kerek Okupansi Hotel di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya berharap gelaran MotoGP Mandalika 2023 di Kabupaten Lombok Tengah, pada 13-15 Oktober 2023 berdampak positif ke tingkat keterisian (okupansi) hotel di Bali.

"Mudah-mudahan kalau mendekati (perhelatan) akan ada peningkatan okupasi nanti. Kalau diadakan di Mandalika biasanya tidak begitu banyak, tapi tetap ada, karena banyak suplai dari sana mereka berlanjut berlibur di Bali. Paling peningkatan 5 persen (okupansi hotel)," ujar Suryawijaya saat dihubungi Kamis (5/10).

Pihaknya juga menyebutkan pihak hotel juga bekerjasama dengan travel agent dan event organizer atau EO untuk mempromosikan gelaran itu.

Selain itu, pihaknya juga menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang bisa meningkatkan okupansi hotel di wilayah Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, ke atas 80 persen.

KTT AIS rencananya digelar pada 10 hingga 11 Oktober 2023 mendatang.

"Sudah mulai banyak bookingan. Itu kan ada delapan negara yang ikut. Untuk (hotel) di Nusa Dua areal khususnya meningkat. Kalau Nusa Dua area sangat bagus di atas 80 persen (okupansi hotel) untuk saat ini," ujarnya.

Kemudian, untuk tingkat okupansi hotel di luar kawasan Nusa Dua juga terus meningkat rata-rata mencapai 78 persen. Hal itu tak lepas dari kedatangan turis mancanegara ke Pulau Dewata yang mencapai 19 ribu per hari.

"Kalau okupansi hotel di Bali, lumayan menanjak terus karena kunjungan wisatawan per hari sudah mencapai 19 ribu wisatawan asing. Rata-rata hampir 78 persen," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

sistem perdagangan paksa

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]