togel vespa

pinjol yang bisa cair ke gopay 915Jutaan kata 28980Orang-orang telah membaca serialisasi

《togel vespa》

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jamaah umrah WNI tak bisa mencoblos di Arab Saudi, kata KPU******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani ibadah umrah di Arab Saudi pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 tidak bisa memberikan suara mereka dalam pemilu.

“Kalau ada jamaah umrah kebetulan di sana tanggal 14 Februari, saya pastikan tidak bisa memilih karena pemungutan suara di Jeddah dilakukan pada Jumat, 9 Februari 2024,” kata Hasyim dalam Konferensi Pers Bersama untuk Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri di Jakarta, Senin.

Selain jadwal pemungutan suara yang lebih awal di Arab Saudi, Hasyim juga menjelaskan bahwa kemungkinan jamaah umrah bisa mencoblos di sana sangat kecil karena keterbatasan surat suara yang disediakan.

Menurut dia, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah hanya menyediakan surat suara sesuai jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di Arab Saudi.

Jumlah WNI yang masuk dalam DPTLN di Arab Saudi sebanyak 54.479 orang. KPU juga menyiapkan surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPTLN untuk WNI yang belum terdaftar.

“Tetapi kami prioritaskan untuk pemilih yang terdaftar di DPT,” tutur Hasyim.

Guna mengantisipasi adanya jamaah umrah yang melakukan pencoblosan di Arab Saudi, KPU telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata terkait imbauan bagi biro-biro perjalanan umrah dan wisata.

“Intinya diharapkan agar pemberangkatan jamaah umrah sebisa mungkin kepulangannya pada 13 Februari 2024 supaya warga negara kita setelah umrah bisa mencoblos di kampung halaman masing-masing,” ujarnya.

Bagi WNI yang akan menjalani umrah, Hasyim menyarankan agar mereka berangkat setelah hari pemungutan suara.

WNI di luar negeri mencoblos dua surat suara, yaitu untuk memilih pasangan presiden-wakil presiden dan untuk memilih anggota DPR.

KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres dalam pemilihan presiden 2024: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: PPLN Stockholm tindak lanjuti laporan WNI belum terima surat suara
Baca juga: WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Sejumlah pendukung debat capres mulai berdatangan di JCC******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pendukung calon presiden dan calon wakil presiden mulai berdatangan ke lokasi debat capres dan cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) di Senayan, Jakarta, Minggu. Menurut informasi yang dihimpun ANTARA, mereka adalah pendukung dari pasangan calon (paslon)  nomor 02 dan nomor 03 mulai datang sekitar pukul 15.50 WIB. "Assalamu'alaikum, Walaikumsalam, Assalamu'alaikum, Walaikumsalam, Ganjar-Mahfud datang bawa pasukan, " begitu bunyi sorak sorai pendukung dari nomor 03. Seperti tidak mau kalah pendukung capres-cawapres dari nomor 02 membalas sorak sorai pendukung 03.

Baca juga: KPU gelar Debat Kelima Capres Pemilu 2024 malam ini "Misi permisi 02 mau lewat kalau gak dikasih urusan bisa gawat... Prabowo-Gibran pasti menang, " bunyi pendukung 03.

Sementara pendukung pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar belum terlihat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Debat Kelima Capres Pemilu 2024 yang akan diikuti oleh tiga capres di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu malam, mulai pukul 19.00 WIB. Debat yang diikuti oleh ketiga capres untuk ketiga kalinya itu mengangkat tema terkait kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Baca juga: Polisi bagi JCC jadi tiga ring pada pengamanan debat terakhir capres Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Kemudian, ada 11 orang panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk ketiga capres peserta Pilpres 2024. Anggota KPU RI August Mellaz mengungkapkan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat urutan pertama untuk memaparkan visi, misi, dan program di debat kelima Pilpres 2024 yang berlokasi di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2). "Kalau yang terakhir debat keempat kemarin dari pasangan calon nomor urut satu . Jadi, nanti akan dimulai dari pasangan calon nomor urut dua dalam hal ini calon presiden ya, dari pasangan calon nomor urut 2 Pak Prabowo Subianto," ujar Mellaz usai rapat final koordinasi penyelenggaraan debat kelima Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (31/1). Dia juga telah memastikan KPU menggunakan format debat yang sama dengan empat debat capres-cawapres sebelumnya.

Baca juga: Kemenkominfo fasilitasi sulih bahasa isyarat pada debat pilpres Durasi debat kelima juga akan sama seperti debat sebelumnya, yakni 150 menit, dengan durasi khusus debat 120 menit dan terdiri atas enam segmen. Segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja; kemudian, segmen kedua, ketiga, keempat dan kelima adalah pendalaman visi, misi dan program kerja. Moderator lalu akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada seorang peserta debat dan peserta lain akan saling menanggapi. Terakhir, segmen keenam atau penutup adalah masing-masing peserta debat menyampaikan pernyataan secara penutup.

Baca juga: Polda Metro Jaya kerahkan 2.292 personel saat debat capres terakhir

Adapun KPU akan menambah waktu segmen keenam dalam debat kelima atau debat terakhir yang mempertemukan antar-capres menjadi empat menit dari semula dua menit.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pola gacor royal domino、kiosgamer、slot gacor wd

Terkait：togel link、slot paling gacor 2022、slot gacor indonesia、lombaqq、pasangnomor2、cara menang main slot pragmatic zeus、pinjol bisa cair hari minggu、ak4d slot game、bonus 4d slot、pinjaman dana tunai

---

---

bab terbaru：hokiplay99（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02