ojk legal

gadis perunggu di sebelah

Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar******

Eks Direktur Utama PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti melepas kepemilikan 870 ribu saham di emiten berkode UNVR itu. Jumlah ini setara dengan 0,002 persen dari modal yang ditempatkan dan disetorkan perseroan.

Dilansir dari surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (29/11), penjualan saham ini dilakukan untuk "keperluan pendidikan anak".

Harga rata-rata penjualan saham sebesar Rp3.650 per saham.

Ia menjual saham itu pada 2 November 2023. Dari penjualan tersebut, Ira mengantongi dana sebesar Rp3,17 miliar.

Ira mulai memimpin perusahaan multinasional itu dan menjadi presiden direktur sejak 25 November 2020. Sepanjang kepemimpinan Ira, saham UNVR terkoreksi 53,7 persen pada rentang periode 25 November 2020 hingga 1 November 2023.

Harga saham UNVR di posisi Rp10 ribu per lembar saham pada 1 Februari 2019. Sementara, per 1 November 2023, saham UNVR jeblok di harga Rp3.580 per lembar saham. Sepanjang periode ini, berarti saham UNVR telah anjlok 64,2 persen.

Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus pun melaporkan perubahan kepemilikan saham ini kepada OJK dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Ira Noviarti hengkang dari Unilever Indonesia pada 24 Oktober 2023 lalu. Ira menyebut alasan pribadi menjadi dalih ia keluar dari perusahaan tersebut.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga kena imbas aksi boikot itu. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

Harga Tak Cocok, Indonesia Batal Impor Beras dari China******

Pemerintah batal mengimpor 1 juta ton beras dari China karena harga yang kemahalan.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan mengimpor beras dari Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

"Enggak ada (dari China). Enggak masuk harganya. Enggak (jadi dari China), dari Myanmar malahan," kata Arief di Istana Kepresidenan, Rabu (29/11).

Arief menjelaskan dari kuota 1,5 juta beras impor tambahan tahun ini yang sudah masuk sebanyak 1 juta ton. Sisanya ditargetkan rampung masuk pertengahan Januari 2024.

Dari 1 juta ton beras impor yang sudah masuk, mayoritas berasal dari Thailand dan Vietnam.

"Paling besar dari Vietnam sama Thailand Sekitar 40 : 40, sisanya 20 dari negara lain. Jadi 80 persen dari Vietnam dan Thailand," kata Arief.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebelumnya mengatakan China siap membantu Indonesia memenuhi kebutuhan beras di masa paceklik El Nino.

Budi mengatakan Negeri Tirai Bambu tersebut sudah berkomitmen untuk menggelontorkan 1 juta ton beras demi membantu Indonesia. Tawaran bantuan itu sudah disampaikan Presiden China Xi Jinping ke Jokowi.

"Kemarin Presiden (Jokowi) dengan Presiden China sudah berbicara dan dari china itu siap membantu Indonesia di kala Indonesia membutuhkan. China siap membantu sebanyak 1 juta ton," kata Budi di Tanjung Priok, Kamis (12/10) siang.

Budi mengatakan tawaran dari China itu merupakan angin segar bagi Indonesia yang tengah berupaya memperkuat cadangan berasnya.

Apalagi, tawaran diberikan saat India, salah satu pemasok utama beras Indonesia menutup keran ekspornya.

"Saya sampaikan kita harus sering berterima kasih bahwa ada negara yang masih menyediakan dan mau mengekspor berasnya untuk kepentingan Indonesia. Memang India masih menutup ekspornya, jadi kita tidak dapat dari India," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Aksi Boikot Rugikan Dunia Usaha, Kadin Minta Pemerintah Turun Tangan******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) buka suara soal seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi denganIsrael.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan aksi boikot menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang menyerap tenaga kerja.

Para pekerja tersebut, lanjutnya, menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina.

Terkait informasi daftar merek produk-produk yang diduga berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik Palestina, Yukki mengatakan Kadin merujuk pada pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 17 November lalu.

Dalam pernyataan itu, MUI mengatakan tidak pernah pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah.

MUI juga mengatakan tidak punya kompetensi untuk merilis daftar produk Israel dan afiliasinya, sehingga daftar yang beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya.

Yukki menegaskan Kadin mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan apapun, termasuk yang terjadi di Palestina.

"Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi memperkirakan pendapatan sektor ritel bisa tergerus lebih dari 50 persen apabila seruan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel berlangsung terus-menerus.

Selain itu, lanjutnya, seruan boikot juga akan berpengaruh besar terhadap industri ritel dari hulu ke hilir. Akibat lanjutannya, ada potensi mendatangkan penurunan ekonomi Indonesia hingga bisa berujung langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Uswati menambahkan pihaknya sangat mendukung langkah kemanusiaan yang dilakukan semua pihak. Ia pun meminta pemerintah untuk hadir dengan tegas agar seruan ini tidak terjadi terlalu lama. Jika dibiarkan, menurutnya, hak-hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya bisa terabaikan.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Daftar UMK Jabar 2024, Tertinggi Kota Bekasi Rp5,3 Juta******

Penjabat (Pj) GubernurJawa Barat(Jabar) Bey Triadi Machmudin mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di 27 kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Terkait UMK Jawa Barat tahun 2024.

"Hari ini saya telah menandatangani Keputusan Gubernur terkait UMK di Jawa Barat tahun 2024, dan tadi juga saya sudah menerima aspirasi perwakilan Serikat Pekerja dan keputusan sudah ditandatangani. UMK yang tertinggi Kota Bekasi," seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/11).

"Dengan demikian, UMK tertinggi di Kota Bekasi Rp5.343.430. Memang di Jawa Barat ini kan range-nya UMK itu dari Rp2 juta sampai Rp5 juta. (Untuk yang terendah) Kota Banjar Rp2.070.192," ucapnya.

Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2024:

1. Kota Bekasi: Rp5.343.430
2. Kabupaten Karawang: Rp5.257.834
3. Kabupaten Bekasi: Rp5.219.263
4. Kabupaten Purwakarta: Rp4.499.768
5. Kabupaten Subang: Rp3.294.485
6. Kota Depok: Rp4.878.612
7. Kota Bogor: Rp4.813.988
8. Kabupaten Bogor: Rp4.579.541
9. Kabupaten Sukabumi: Rp3.384.491
10. Kabupaten Cianjur: Rp2.915.102
11. Kota Sukabumi: Rp2.834.399

12. Kota Bandung: Rp4.209.309
13. Кota Cimahi: Rp3.627.880
14. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.508.677
15. Kabupaten Sumedang: Rp3.504.308
16. Kabupaten Bandung: Rp3.527.967
17. Kabupaten Indramayu: Rp2.623.697
18. Kota Cirebon: Rp2.533.038
19. Kabupaten Cirebon: Rp2.517.730
20. Kabupaten Majalengka: Rp2.257.871
21. Kabupaten Kuningan: Rp2.074.666
22. Kota Tasikmalaya: Rp2.630.951
23. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.535.204
24. Kabupaten Garut: Rp2.186.437
25. Kabupaten Ciamis: Rp2.089.464
26. Kabupaten Pangandaran: Rp2.086.126
27. Kota Banjar: Rp2.070.192

[Gambas:Video CNN]

Li Shifan

TV, Kulkas, dan AC Diskon Gede******

Aneka produk elektronik, seperti TV, kulkas, sampai AC diskon gede-gedean hari ini, Minggu (29/11) di Transmart Full Day Sale.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja Tambahan di Transmart Hari Ini

• AC Split 1/2 PK, harga diskon Rp2.699.200 dari harga normal mulai Rp4.199.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• AC Split 1/2 PK, harga diskon Rp2.799.200 dari harga normal mulai Rp3.899.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Samsung LED TV 50" UHD Smart, harga diskon Rp5.519.299 dari harga normal Rp8.400.000.
• Samsung LED TV 65" UHD Smart, harga diskon mulai Rp7.679.200 dari harga normal mulai Rp11.209.000.

Gede-gede banget kan diskonnya? Daripada menyesal, mending langsung ke Transmart terdekat sekarang juga. Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Allo Bank, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Belum punya Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Tenang, Allo Bank bisa diunduh di hp masing-masing melalui App Store atau Play Store.

Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime untuk dapat diskon 20 persen. Bisa juga mengaktifkan Allo Paylater dan limitnya langsung dapat digunakan belanja di hari yang sama.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diajukan di gerai pembukaan instan yang ada di setiap gerai Transmart di kota kamu.

Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang!