erek97

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Viral, Waroeng SS Potong Gaji Karyawan yang Terima BSU******

Waroeng SS (Spesial Sambal) mendadak viralkarena memotong gajikaryawan yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono buka suara atas kegaduhan ini. Dalam isi surat edaran per 21 Oktober di media sosial, Waroeng SS memutuskan memangkas gaji Rp300 ribu bagi karyawan penerima BSU. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

"Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Dalam surat tersebut, ia juga menyinggung soal pembayaran iuran BPJS karyawan Waroeng SS Indonesia yang dibiayai oleh perusahaan, bukan dari pemotongan gaji.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

kaisar kuno

Produk Dapat Izin Edar BPOM, Yarindo Heran Dikaitkan Gagal Ginjal Akut******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama heran ketika obat Flurin produksinya dituduh BPOMmengakibatkan kasus gagal ginjal akut. Padahal, mereka mengantongi izin edar BPOM.

Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus menegaskan bahwa seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," katanya, Senin (31/10).

Yarindo Farmatama mengklaim seluruh bahan pembuat obat sudah diperiksa dengan baik sesuai standar penjamin mutu.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantian supplier) kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactory pembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

Obat sirop produksi perusahaan tersebut bahkan diklaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal akut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kendati, PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Namun, mereka masih menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar.

Vitalis lantas menyinggung BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kepala BPOM Penny K Lukito sebelumnya menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers, Senin (31/10).

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," imbuh Penny.

Kacamata VR tingkat dewa

Menaker Buka Suara Soal Pemotongan BSU oleh Waroeng SS******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah buka suara soal Waroeng SS (Spesial Sambal) yang memotong gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Ida mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta, Senin (31/10).

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal tersebut.

"Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Petani Demo Kementan Tolak Pembangunan Food Estate******

Serikat PetaniIndonesia (SPI) mendemo kantor Kementerian Pertanian (Kementan) salah satunya terkait penolakan pembangunan food estate. 

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan ada banyak tuntutan yang disampaikan petani dalam aksi ini. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pembangunan food estate, apalagi alasannya karena krisis pangan.

"Kita menolak dibangunnya food estate ini atas nama krisis pangan karena sesungguhnya krisis pangan terjadi akibat dari pangan dikelola oleh korporasi besar dan pangan ini jadi bahan spekulasi," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Ia mencontohkan komoditas pangan kelapa sawit. Pada saat itu diekspor besar-besaran, sehingga membuat harga minyak goreng melonjak tinggi.

Ia tak ingin hal serupa terjadi untuk produk pangan lainnya jika dikelola oleh food estate. Karenanya, SPI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengganti food estate dengan Kawasan Daulat Pangan (KDP) sebagaimana selama ini dipraktikkan oleh petani-petani.

"Kita juga nggak mau padi, kacang kedelai, peternakan dan lainnya di urus oleh perusahaan atau food estate tadi, tapi harus dikelola oleh pertanian keluarga, maka di bangun aja koperasi atau kawasan kedaulatan pangan," jelasnya.

Tuntutan lain yang disampaikan petani adalah agar pemerintah membatalkan rencana impor bibit rekayasa genetik (genetically modified organism/ GMO) kedelai. Alasannya, karena kedelai hasil pengembangan teknologi ini bisa berbahaya bagi kesehatan.

"Menolak pengembangan kacang kedelai rekayasa atau GMO di Indonesia karena bahaya bagi kesehatan. Di Eropa aja GMO ini dilarang karena ini benihnya dengan menggunakan teknologi yang akan membuat terganggu kesehatan manusia. Jadi kita menolak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Tony Fernandes Mundur dari Kursi CEO AirAsia X******

Tony Fernandes mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Grup AirAsia X pada Senin (31/10).

Mengutip CNA, Selasa (1/11) pengunduran dirinya terjadi setelah ia menjabat posisi tersebut selama empat bulan.

Dalam pengajuan dengan Bursa Malaysia, maskapai mengatakan bahwa pengunduran diri itu karena komitmen lain Fernandes.

Pengajuan tersebut tidak memberikan alasan lain untuk pengunduran diri tersebut.

Sebelumnya, AirAsia X telah menunjuk kembali Fernandes sebagai CEO grup pada bulan Juli.

Adapun AirAsia X adalah anak perusahaan dari Air Asia, sebuah maskapai penerbangan bertarif murah Malaysia yang di luncurkan pada 200. AirAsia X muncul setelah perusahaan induk bekerja sama dengan Fly Asian Express.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******

Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.

Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.

BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.

Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).

"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).

Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.

"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.

"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.

Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.

"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.

Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.

Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.

Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.

Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.

Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.

"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.

Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.

Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.

Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.

"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.

Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.

"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.

Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.

"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.

Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.

"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.

Berupaya Ikuti Perkembangan Zaman