petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot paling baru

menang 138 442Jutaan kata 743487Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling baru》

Kemenperin: P3DN dongkrak pertumbuhan ekonomi nasional******

Kemenperin: P3DN dongkrak pertumbuhan ekonomi nasional
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Suharti (kedua kiri) meninjau stan peserta pada acara media briefing Business Matching “Belanja Produk Dalam Negeri” di Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Kemenperin.
kami coba mempertemukan antara pengguna anggaran dengan penyedia produk dalam negeri yang tentunya memiliki sertifikat TKDN
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan, hal tersebut dapat dilihat dari menguatnya infrastruktur industri manufaktur, seperti penambahan pabrik baru, dan terserapnya tenaga kerja domestik. Lebih lanjut dirinya menyampaikan, penggunaan produk dalam negeri ini dapat berimbas langsung pada ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil kajian peneliti ekonomi, setiap Rp1 yang digunakan untuk membeli produk dalam negeri, berpotensi mengembalikan nominal tersebut ke negara sebesar Rp2,2 atau lebih dari dua kali lipat. Oleh karena itu, setiap instansi atau lembaga pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri akan kembali membawa keuntungan terhadap perekonomian nasional, sehingga turut mendorong kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Eko mengatakan Kemenperin menggelar Business Matching2024 yang mempertemukan pelaku industri selaku produsen, dengan pengguna produk dalam negeri khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Ia menilai, dari gelaran program P3DN, proyeksi anggaran yang dapat diputar kembali sebesar Rp1.200 triliun. “Kami sudah mengidentifikasi potensi belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri sekitar Rp1.200 triliun. Dari potensi anggaran yang ada di pusat dan daerah ini, kami coba mempertemukan antara pengguna anggaran dengan penyedia produk dalam negeri yang tentunya memiliki sertifikat TKDN,” ujarnya. Menurutnya, selain membantu untuk mendongkrak perekonomian nasional, melalui pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. “Hal ini sejalan dengan kebijakan yang tengah digencarkan oleh Kemenperin, yakni substitusi impor. Jadi, kami optimistis produk industri kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” kata Sekjen Kemenperin Eko.

Baca juga: Menperin minta interkoneksi data perencanaan belanja produk domestik
Baca juga: Kemenperin tekankan kolaborasi pusat dan daerah akselerasi P3DN
Baca juga: Perluas layanan, Kemenperin tingkatkan daya saing industri keramik

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan******

JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan menteri pertanian itu telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.
Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

"SYL meminta Momon untuk pindah mobil karena Momon tidak dapat memenuhi kepentingan terdakwa, yang mana selanjutnya Momon turun dan pindah mobil," ujar Masmudi saat pembacaan dakwaan SYL dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem

Selanjutnya pada Februari 2020, bertempat di ruang kerja Menteri Pertanian, lanjut Masmudi, SYL melalui Panji Harjanto selaku ajudannya memanggil Momon. SYL menyampaikan jika Momon tidak sejalan dengan keinginannya, Momon dipersilakan mengundurkan diri.

Keesokan harinya, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2020 Kasdi Subagyono menyampaikan kepada Momon bahwa atas arahan SYL, Momon tidak perlu mendampingi dan ikut kunjungan kerja bersama SYL, kecuali atas perintah SYL.

"Disampaikan juga oleh Kasdi kalau SYL ke timur, Pak Momon ke barat atau diam di kantor saja," katanya.

Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Dengan demikian, Masmudi menambahkan sejak saat itu tugas Momon sebagai Sekjen Kementan dalam mendampingi SYL selaku Mentan diambil alih oleh Kasdi selaku orang yang lebih dipercaya oleh SYL.

Kemudian pada Mei 2021, Kasdi dipromosikan oleh SYL menjadi Sekjen Kementan menggantikan Momon. Setelah menjabat Sekjen Kementan, Kasdi meneruskan perintah SYL melakukan pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan untuk pembayaran serta kepentingan SYL dan keluarganya.

Atas perintah SYL tersebut, para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan SYL karena khawatir pimpinannya itu marah, takut dipindahtugaskan, demosi jabatan, atau diberhentikan.

Baca juga: SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru-paru

Dalam kasus ini, SYL didakwa JPU KPK melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Pengumpulan uang secara paksa tersebut diduga dilakukan sejak awal SYL menjabat sebagai Mentan pada awal 2020.

Pemerasan di lingkungan Kementan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023. Untuk itu, ketiganya didakwa secara bersamaan.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:agen gacor slot

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
kredivo cicilan 3 bulan
aplikasi belanja kredit
mpo asia 88
cuan365 slot
kta kilat
situs judi ceme terpercaya
pinjol resmi ojk 2022 cepat cair limit tinggi
pk1sports
situs slot paling gacor terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 mata303
Bab 2 wd 138 slot
Bab 3 akun kredivo tidak bisa digunakan
Bab 4 bonus new member slot
Bab 5 new member jp paus
Bab 6 jam gacor live casino
Bab 7 situs slot 007
Bab 8 pola maxwin olympus bet 200
Bab 9 goldenbet88 slot login
Bab 10 betwin188
Bab 11 link slot to x3
Bab 12 rajaslot44
Bab 13 daftar kredit hp
Bab 14 rajacuanrtp
Bab 15 vslots88
Bab 16 slot menang banyak
Bab 17 permatabet88
Bab 18 go8et
Bab 19 cara pinjam uang di dana
Bab 20 rtp palu4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5711bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Bintang Jiwa Dou

pinjol ojk 2022 bunga rendah
Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Arsip - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-MPR)
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Perang Surga

pinjol legal tenor 30 hari
Biden: Israel kehilangan dukungan internasional jika teruskan agresi
Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di lokasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Akbar Nugroho Gumay/nym.
Istanbul, Turki (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dalam pernyataannya, Selasa, bahwa Israel akan kehilangan dukungan internasional jika terus melanjutkan agresinya di Gaza.

“Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Jika mereka terus melakukan hal ini dengan pemerintahan yang sangat konservatif yang mereka miliki, dan (Menteri Keamanan Nasional Itamar) Ben-Gvir dan lainnya, mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia, dan itu bukan pada kepentingan Israel,” kata Biden dalam wawancara langsung di NBC seperti dilansir Anadolu.

Biden juga menegaskan bahwa bulan suci Ramadhan akan memberikan peluang untuk gencatan senjata sementara.

“Sudah ada kesepakatan dari pihak Israel bahwa mereka juga tidak akan melakukan aktivitas selama Ramadhan, untuk memberi kami waktu untuk mengeluarkan semua sandera,” kata dia.

“Hal ini memberi kita waktu untuk mulai bergerak ke arah yang telah dipersiapkan oleh banyak negara Arab,” ujar Biden menambahkan.

Lebih lanjut ia menggarisbawahi bahwa Arab Saudi siap mengakui Israel jika pertempuran berhenti.

“Intinya adalah satu-satunya cara Israel akan bertahan pada akhirnya – dan saya telah dikritik karena mengatakan bahwa Anda tidak harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Zionis. Saya seorang Zionis – tetapi ada satu hal: mereka juga perlu memanfaatkan ajakan perdamaian dan keamanan bagi Israel serta Palestina, yang dimanfaatkan oleh Hamas,” kata Biden.

Baca juga: Putin tidak akan temui Hamas, Fatah selama kunjungan ke Moskow
Baca juga: PBB soroti kelaparan yang melanda Gaza

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Naga Terkutuk

kumpulansyairsgp
BMKG: Getaran gempa di Donggala timbul akibat aktivitas sesar lokal
Peta gempa dangkal berkekuatan 4,4 magnitudo dengan pusat episenter berada di Teluk Tomini, pada kedalaman 5 kilometer, atau berjarak 7 kilometer arah Timur Laut Toribulu, Parigi Moutong dan getarannya dirasakaan hingga Sirenja, Donggala, Kamis (29/2/2024) malam. (ANTARA/HO-BMKG)
Hasil pemodelan juga ditemukan gempa tersebut berkekuatan 4,4 magnitudo dan tidak berpotensi tsunami
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan getaran gempa yang dirasakan oleh masyarakat Sirenja, Donggala, Sulawesi Tengah pada Kamis malam, berasal dari aktivitas sesar lokal di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moutong dan tidak berpotensi tsunami.

Pernyataan itu diungkapkan Kepala Stasiun Geofisika Palu Sujabar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, masyarakat Sirenja sempat merasakan getaran gempa skala III MMI, atau getaran dirasakan secara nyata dalam rumah atau seperti truk berlalu beberapa saat pada Kamis (29/2) malam sekitar pukul 23.34 WITA.

Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat setempat untuk tidak khawatir karena getaran yang dirasakan itu berasal dari gempa dangkal yang timbul akibat adanya aktivitas sesar lokal.

Berdasarkan analisa petugas BMKG pusat episenter gempa berada di Teluk Tomini, pada kedalaman 5 kilometer, atau berjarak 7 kilometer arah Timur Laut Toribulu, Parigi Moutong.

"Hasil pemodelan juga ditemukan gempa tersebut berkekuatan 4,4 magnitudo dan tidak berpotensi tsunami," kata dia,

Meski demikian kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan bagi masyarakat di Sirenja, Donggala maupun juga di Toribulu, Parigi Moutong yang dari jaraknya terjangkau dari pusat gempa itu.

Penting untuk diingat, menurut dia, bila merasakan getaran seperti maka sebelum kembali ke dalam rumah akan lebih baik periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan.

Baca juga: Pakar: Gempa Kalimantan akibat patahan batuan bergeser dari pasifik
Baca juga: BMKG: Gempa tektonik magnitudo 2,8 guncang Kabupaten Berau

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bagikan catatan sejarah

slot menang di awal
OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah.

Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024.

“Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin offUUS.

Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan.

Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin offterdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026.

OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin offagar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026.

Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.

Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait.

 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Biarkan orang itu pergi

slot gacor garansi kekalahan
Puluhan hiu paus bermigrasi ke perairan Kaimana Papua
Arsip foto - Seorang penyelam merekam aktivitas ikan Whale Shark (Hiu Paus) di Kwatisore, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua Barat, Rabu (12/10/2011). FOTO ANTARA/Jupiter Weku/Roel/ed/aa.
....ikan raksasa tersebut lebih dominan ditemui wisatawan di Teluk Bicari dan Teluk Triton
Kaimana (ANTARA) - Sedikitnya 98 hiu paus (Rhincodon Typus) terpantau bermigrasi ke perairan perairan Teluk Triton dan Teluk Bicari Kaimana, Papua Barat, sejak beberapa waktu belakangan.

Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kaimana-Fakfak Eli Auwe di Kaimana, Kamis, mengatakan sebaran hiu paus di perairan Kaimana diketahui melalui hasil monitoring yang dilakukan Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) dan BLUD UPTD KKP Kaimana pada 2023.

"Tercatat ada 98 ekor hiu paus yang bergerak atau beraktivitas di perairan Teluk Bicari dan Teluk Triton menyesuaikan dengan arah serta pola bagan yang beroperasi di wilayah itu," jelas Eli Auwe.

Baca juga: Balai Besar Teluk Cendrawasih identifikasi 13 spesies hiu paus baru

Untuk mengetahui pola pergerakan dari mamalia tersebut, kata dia, beberapa hiu paus telah dipasangi alat tag gun yang dilakukan oleh tim dari BLUD UPTD KKP Kaimana dan YKI. Selain sebagai pendeteksi, alat itu berfungsi untuk memudahkan pemantauan pola pergerakan dari hiu paus.

"Sewaktu-waktu pergerakannya ke perairan Pulau Adi dan Nusaulan, tetapi tidak lama karena minimnya bagan yang beroperasi di perairan itu, sehingga ikan raksasa tersebut lebih dominan ditemui wisatawan di Teluk Bicari dan Teluk Triton," tutur Eli

Menurut dia, pergerakan hiu paus tidak hanya terbatas di perairan Kaimana, namun sewaktu-waktu ikan tersebut bermigrasi ke Fakfak, Sorong Selatan, Teluk Cenderawasih, Sulawesi, NTT, NTB melalui Selat Banda, bahkan sampai ke Australia dan Samudera Hindia.

Baca juga: TN Teluk Cendrawasih ajak masyarakat jaga populasi hiu paus

Ikan tersebut menghabiskan siklus waktu yang lama di Kabupaten Kaimana.

Sebagai pengelola kawasan, Eli mengimbau masyarakat dan wisatawan yang melakukan kunjungan serta melihat langsung dari dekat mamalia laut tersebut agar tidak menyentuh hiu paus karena pergerakan ekornya bisa membahayakan.

"Ke depan kami akan menerapkan tata tertib bagi pengunjung maupun wisatawan, seperti jarak yang harus terjaga dari hiu paus dan tidak membunyikan mesin perahu long boatsaat ingin berinteraksi untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi hiu paus," kata Eli Auwe.

Baca juga: KKP tandai kemunculan hiu paus di perairan Kaimana Papua Barat

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Abadi

erek 87
Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, ada dugaan melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu.

Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Senin (28/2), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

KPU bakal melakukan PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024. PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Baca juga: Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024
Baca juga: Penelitian temukan Pemilu 2024 tingkatkan risiko kecemasan dan depresi

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024