situs slot cepat menang 734Jutaan kata 158450Orang-orang telah membaca serialisasi
《kuota4d》
Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******Jakarta, CNN Indonesia--
Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.
"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.
Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.
Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.
"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1).
Lihat Juga :JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari |
Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.
"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.
Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.
Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.
"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.
Pengusaha Ingin Dapat Keamanan Berbisnis di Tahun Politik******Jakarta, CNN Indonesia--
Direktur Finance & IT PT. Mattel Indonesia Nyoman Widiastuti yang mewakili pengusaha di wilayah Cikarang, Jawa Barat, mengatakan para pengusaha berharap mendapat keamanan untuk berbisnis ketika memasuki tahun politik.
Hal tersebut ia sampaikan di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan yang mengunjungi pabrik PT Samsung Electronic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).
Adapun keamanan berbisnis yang Nyoman maksud adalah kepastian agar situasi politik saat pemilu tidak berimbas pada perekonomian nasional.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani tak menampik bahwa menjelang pemilu suhu politik bakal memanas. Meski demikian, ia mengklaim pemerintah sudah berpengalaman dalam beberapa kali pemilu dan terbukti bisa menjaga situasi tetap kondusif.
Dengan begitu, ia mengimbau para pengusaha, termasuk investor tidak perlu khawatir.
Lihat Juga :Minyakita Akan Setop Produksi, Harga Tembus Rp16 Ribu per Liter |
"Sehingga ini tidak menjadi alasan apakah untuk investor atau masyarakat semuanya khawatir," ujarnya.
Bendahara negara menambahkan pemerintah terus berkomitmen membuat pemilu tetap aman, damai, bebas, jujur, dan adil. Apalagi, Presiden Jokowi pun sudah menjadi hal tersebut.
"Bapak presiden mengatakan Indonesia akan terus dijaga dan tidak perlu dikhawatirkan," kata Sri Mulyani.
[Gambas:Video CNN]
Phillips Bakal PHK 6.000 Karyawan Imbas Rugi Rp26,1 T******Jakarta, CNN Indonesia--
Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 karyawannya di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu.
Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025. CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.
"Apa yang kami hadirkan hari ini saya pikir adalah rencana terbaik untuk mengamankan masa depan Philips. Tantangan yang kami hadapi sangat berat dan kami mencoba mengatasinya secara serius," kata Jakobs, dikutip dari Reuters, Selasa (31/1).
Meski begitu, di kuartal keempat 2022 Philips tercatat kehilangan 105 juta euro. Dengan begitu, secara keseluruhan perusahaan mencatat rugi 1.605 miliar euro alias Rp26,1 triliun sepanjang tahun lalu.
Ini juga menjadi tantangan berat bagi Jakobs yang baru menjabat Oktober lalu. Terlebih, kepimpinan awal Jakobs dimulai dengan melakukan PHK terhadap 4.000 karyawannya.
Lihat Juga :Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga |
Keputusan PHK tahun lalu terhadap 5 persen tenaga kerja Philips disebabkan karena penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran. Perusahaan pun mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.
Pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) Philips dalam tiga bulan terakhir pada 2022 mencapai 651 juta euro, hampir stabil dibandingkan 647 juta euro setahun sebelumnya.
Namun, rata-rata analis dalam jajak pendapat yang disusun oleh perusahaan memperkirakan akan turun menjadi 428 juta euro.
[Gambas:Video CNN]
Label:aplikasi kredit hp bunga rendah、slot138 vip、bonus new member 25 25
Terkait:gilaslot1 slot、mpobos、3 macan slot online、situs slot ter gacor、trik supaya maxwin、game slot yang lagi gacor sekarang、bo slot gampang maxwin、buku mimpi 24、gilaslot1 terbaru、slot 5000 via dana
bab terbaru:market898(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《kuota4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,daftar situs resmi slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kuota4d》bab terbaru。