petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

voucher alfamart gratis

pinjol bunga rendah 2022 506Jutaan kata 300144Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher alfamart gratis》

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

WN Jepang buronan Polri ditangkap di Batam******

WN Jepang buronan Polri ditangkap di Batam
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan siaran pers dalam mengungkap kasus buron Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, seorang warga negara asal Jepang berinisial YY yang tertangkap di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Jessica/aa.
Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau mengungkap seorang warga negara asal Jepang berinisial YY yang menjadi buronan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, ditangkap di wilayah Kota Batam.

Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau I Nyoman Gede Surya Mataram di Batam, Rabu mengatakan penetapan YY sebagai buron dikarenakan terlibat kasus penipuan di negara asalnya.

Selain itu, ia menjelaskan YY ini telah berada di Indonesia sejak 2 April 2021 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan ditangkap pada 31 Januari 2024 saat hendak berlayar dari Batam ke Malaysia.

"YY merupakan presiden perusahaan Nishiyama Farm di Kota Akaiwa. YY diduga melakukan penipuan di Jepang dengan modus investasi dalam bisnis penjualan buah," ujar Surya.

Ia menyebutkan YY datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata dengan melakukan perjalanan wisata dan berpindah-pindah.

"Yang bersangkutan merasa bersalah di negaranya dan dia berusaha melarikan diri, dia turun di Jakarta terbang kesana sini dan sampailah dia di Batam," kata dia.

Adapun kronologi penangkapan pada 31 Januari 2024, personel Satpolairud Polresta Barelang melakukan patroli di perairan Pulau Bulang, Kota Batam, dan menemukan kapal yang berisi 7 orang terdiri dari 2 orang pria yang bertugas sebagai tekong dan ABK, 4 orang penumpang WNI, dan seorang penumpang WN Jepang.

"Setelah dilakukan interogasi secara mendalam, diduga kapal itu akan mengirim pekerja migran Indonesia non prosedural dan seorang buron Interpol menuju Malaysia," ujar Surya.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:daftar pinjol yang terdaftar di ojk 2022

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
rtp btv 168
tauslot88 com
paito raja
pasar jackpot slot
tokeqq
slot panas99
slot5000 via dana
judi bola bonus new member 100
tahun4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 josbet
Bab 2 group 88 slot
Bab 3 sharing prediksi togel
Bab 4 slot slot88
Bab 5 lotus303
Bab 6 pinjaman bulanan online langsung cair
Bab 7 slot emas 77
Bab 8 bandar slot deposit dana
Bab 9 copy paste dapat uang
Bab 10 togel indo
Bab 11 tafsir mimpi 84
Bab 12 deposit 25 bonus 25 slot
Bab 13 murah4d demo
Bab 14 slot org
Bab 15 halusbet77
Bab 16 depe4d
Bab 17 emas168 slot
Bab 18 kuatjp
Bab 19 slot gacor 2022 mudah jackpot
Bab 20 promo slot natal
Klik untuk melihattersembunyi di tengah27bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

warganet99
AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR
Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah tiba di Istana Negara Jakarta, Rabu pagi, didampingi istri Annisa Pohan, untuk menjalani pelantikan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

AHY sudah berada di dalam Istana Negara saat wartawan masuk ke dalam ruang pelantikan sekitar pukul 10.30 WIB.

Ia tampak mengenakan setelan pakaian sipil lengkap berupa jas hitam, celana hitam dan kopiah hitam.

AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Tadi malam, Mas AHY sudah bertemu Bapak SBY yang baru tiba di Cikeas, untuk memohon doa restu dalam tugas yang baru sebagai Menteri ATR/Kepala BPN," kata Ossy melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan.

Menurut Ossy, SBY tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas dari perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR
Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Setan Fana

pola trik olympus hari ini
Ricky Soebagdja gantikan Rionny Mainaky sebagai Kabid Binpres PBSI
Legenda bulu tangkis Indonesia Ricky Soebagdja yang kini menjabat sebagai kepala bidang pembinaan dan prestasi PP PBSI yang diumumkan, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-PP PBSI/am.
Ricky yang aktif di kepengurusan sejak lama dan pernah menjadi kepala sub bidang pelatnas tahun 2013, tentunya tidak asing dengan posisi ini
Jakarta (ANTARA) - Legenda bulu tangkis Indonesia Ricky Soebagdja resmi ditunjuk sebagai kepala bidang pembinaan dan prestasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) baru, menggantikan Rionny Mainaky yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Dikutip dari keterangan resmi PP PBSI, Rabu, keputusan ini diambil menyusul pertimbangan federasi untuk menjadikan Rionny sebagai pelatih kepala para atlet elite menuju Olimpiade 2024 Paris.

“Setelah melihat kiprahnya, memang Rionny Mainaky sangat cocok mendampingi pemain-pemain kita di tengah lapangan. Pengalamannya di kepelatihan dibutuhkan saat-saat pertandingan. Dari bagaimana beliau mengatur kedisplinan, strategi, dan bahkan tidak segan untuk turun ke lapangan menemani pemanasan,” jelas Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta.

“Menjelang Paris 2024 nanti, ia kami tugaskan untuk fokus menjadi pelatih kepala tim Olimpiade,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: PBSI pastikan pemain dalam kondisi baik meski jalani jadwal padat

Lebih lanjut, ia mengatakan Ricky terpilih menjadi kabid binpres dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah pengalamannya sebagai mantan atlet maupun sebagai pengurus.

“Sementara untuk kabid binpres PP PBSI yang baru, kami menunjuk Ricky Soebagdja. Ricky yang aktif di kepengurusan sejak lama dan pernah menjadi kepala sub bidang pelatnas tahun 2013, tentunya tidak asing dengan posisi ini,” kata Alex.

“Secara manajerial juga cukup kuat. Selain itu, dari visi dan misi yang ia sampaikan juga selaras dengan program PP PBSI,” ujar Alex melanjutkan.

Alex pun berharap perubahan ini dapat membawa banyak hal positif untuk bulu tangkis Indonesia.

“Semoga perubahan ini membawa angin segar dan hal positif untuk pengembangan bulutangkis Indonesia di tahun ini dan tahun-tahun ke depan,” ujar Alex.

“Dan karena Rionny dan Ricky sudah berteman sejak lama, semoga transisi pekerjaan berjalan mulus dan lancar. Saya yakin mereka berdua akan mudah bekerja sama,” imbuhnya.

Baca juga: PBSI siap kerja ekstra untuk hasil lebih baik pada kompetisi 2024
Baca juga: Bulu tangkis sisakan 12 turnamen untuk kumpulkan poin menuju Paris

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Ada hantu di hatiku

situs slot gampang jackpot
Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang seni instalasi memperingati empat tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Karier Pesawat Dandy

gacor 138 slot
Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang akan diperbaiki

manilabet365
S.Coups dan Jeonghan SEVENTEEN siap kembali beraktivitas usai hiatus
Arsip foto - Grup idola SEVENTEEN saat tampil dalam acara GDA ke-38 di Jakarta International Stadium, Sabtu (6/1/2024). ANTARA/Vinny Shoffa Salma/pri.
Jakarta (ANTARA) - Dua anggota dari grup idola SEVENTEEN, S.Coups dan Jeonghan siap menjalani aktivitas grup kembali setelah hiatus sejenak karena kondisi kesehatan mereka.

“Halo. Ini adalah PLEDIS Entertainment. Kami ingin memberikan pembaruan tentang anggota SEVENTEEN S.Coups dan Jeonghan dan dimulainya kembali kegiatan mereka,” tulis PLEDIS Entertainment melalui akun Weverse resminya, Jumat.

PLEDIS mengungkap bahwa S.Coups dan Jeonghan telah menerima perawatan rutin setelah menjalani operasi untuk cedera lutut dan pergelangan kaki masing-masing pada bulan Agustus dan Desember tahun lalu.

Sebagai hasil dari perawatan yang konstan dan mengambil istirahat yang cukup, keduanya berhasil pulih dengan baik. Mereka juga telah diizinkan oleh para tenaga medis untuk melanjutkan aktivitas di dunia hiburan kembali setelah hiatus kemarin.

Baca juga: Rekomendasi serial vlog "Going SEVENTEEN" untuk para fans pemula

Baca juga: SEVENTEEN jadi grup K-Pop ketiga siap gelar konser di Nissan Stadium

“Dengan demikian, S.Coups dan Jeonghan akan berpartisipasi dalam kegiatan SEVENTEEN mulai Maret, termasuk SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON, sambil menerima pemeriksaan kesehatan rutin,” ungkap PLEDIS.

Mereka menambahkan, “Namun, sejauh mana mereka berpartisipasi dalam tahap atau peristiwa tertentu mungkin dibatasi untuk mencegah ketegangan daerah yang terluka. Kami meminta pengertian penggemar yang murah hati,” tutupnya.

Kini, baik S.Coups maupun Jeonghan telah bersiap untuk bergabung kembali dengan 11 anggota SEVENTEEN lainnya untuk aktivitas grup mereka. Terbaru, SEVENTEEN akan melanjutkan tur konser Korea dan Jepang “FOLLOW” pada bulan Maret mendatang.

Baca juga: Woozi SEVENTEEN rilis lagu "What Kind of Future" untuk kenang Moonbin

Baca juga: Daftar pemenang GDA Jakarta, mulai dari SEVENTEEN hingga NewJeans


 

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Mimpi adalah raja

voucher goride juni 2022
DJP catat 4,39 juta wajib pajak sudah lapor SPT per 21 Februari
Arsip Foto - Pegawai melayani wajib pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (31/3/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/am.
Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari periode yang sama 2023
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 4,39 juta wajib pajak (WP) sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 per 21 Februari 2024.

“Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari jumlah yang diterima DJP di periode yang sama tahun 2023 di angka 4,1 juta,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.

Suryo menjelaskan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4,25 juta atau tumbuh 2,18 persen. Sementara wajib pajak badan sebanyak 139.637 SPT atau tumbuh 1,25 persen.

Menurut Suryo, kebanyakan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan secara elektronik, hanya 89.232 SPT yang dilaporkan secara manual.

Baca juga: Ditjen Pajak kumpulkan PPN PMSE Rp551,7 miliar pada Januari 2024

Baca juga: DJP sebut 3,78 juta wajib pajak telah lapor SPT per 18 Februari

Dia mengatakan DJP telah menyediakan sejumlah opsi untuk melaporkan SPT secara elektronik, seperti melalui e-fillingmaupun e-form. Kendati begitu, DJP tetap menerima laporan SPT yang dilakukan secara manual.

Batas penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2024, sedangkan untuk wajib pajak badan 30 April 2024.

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni senilai Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk mengingatkan masyarakat melaporkan SPT Tahunan, DJP akan mengirimkan email blastkepada 20 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Pengiriman email akan dilakukan secara bertahap.

Namun, Suryo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada email penipuan. Email blastnantinya dikirim melalui email resmi Direktorat Jenderal Pajak dengan domain @pajak.go.id.

Suryo meminta masyarakat untuk jeli dan tidak keliru terjebak pada email yang bukan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga: DJP merinci penghitungan tarif efektif PPh 21

Baca juga: DJP: Tarif efektif rata-rata PPh tidak beri beban baru untuk karyawan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024