petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara memakai kredivo di tokopedia

slot deposit 5000 pulsa 886Jutaan kata 463854Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara memakai kredivo di tokopedia》

Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu******

Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024.

"Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial.

"Bahkan ada, ya, bahkan ada, ada sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa gitu, kan? Enggak mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu RI sudah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap, sehingga akan ditindaklanjuti.

"Nah ini sudah kita temukan ya (permasalahannya), tetapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap tersebut.

"Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini Sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya karena sedang dalam perbaikan," ujarnya.

Walaupun demikian, Lolly mengatakan bahwa masyarakat harus memahami Sirekap merupakan alat bantu saja, bukan penentu hasil Pemilu 2024.

"Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa Sirekap hanya alat bantu. Yang autentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan melalui proses itu dari hari ini, 15 Februari sampai tanggal 20 Maret," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

TKN instruksikan tim kampanye kawal ketat rekapitulasi suara******

TKN instruksikan tim kampanye kawal ketat rekapitulasi suara
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. ANTARA/HO-TKN Prabowo-Gibran.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menginstruksikan tim pemenangan, baik di pusat maupun daerah, untuk mengawal ketat rekapitulasi suara dan tidak terlena atas perolehan posisi pertama pasangan calon 02 tersebut di hitung cepat.

"Justru karena kita menang di versi quickcount,TKN dan Tim Kampanye Daerah (TKD) harus lebih bekerja keras dalam mengawal rekapitulasi suara. Bukan malah sebaliknya jadi terlena. Kita harus terus melakukan pengawalan dengan ketat sampai diumumkan oleh KPU," kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan TKN dan TKD harus ikut memastikan agar tidak ada satupun surat suara masyarakat yang tidak dihitung atau dicurangi. Selain itu, ia meminta Tim Kampanye untuk bersikap disiplin dalam proses administrasi rekapitulasi suara dan berkolaborasi dengan masyarakat yang memantau pemilu.

"Pekerjaan besar hari ini dan ke depan adalah administratif dan dokumen. Tolong berdisiplin dengan setiap dokumentasi, catatan, dan formulir yang ada, mulai dari C1 dan beragama jenis plano, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi," ujarnya.

Baca juga: Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02

Baca juga: Budiman sebut perolehan suara Prabowo-Gibran melebihi target TKN

Nusron juga mengingatkan kepada seluruh Tim Kampanye untuk tidak bersikap jemawa dan sombong atas capaian Prabowo-Gibran yang unggul di urutan pertama pada hitung cepat di sejumlah lembaga survei.

“Seperti yang telah disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran semalam, kemenangan (di hitung cepat) ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, tapi harus menjadi kemenangan semua rakyat Indonesia. Jadi, tidak ada yang namanya bully, kesombongan, atau jemawa. Harus tetap merangkul agar ini menjadi kemenangan rakyat," tuturnya.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

TKN instruksikan tim kampanye kawal ketat rekapitulasi suara******

TKN instruksikan tim kampanye kawal ketat rekapitulasi suara
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. ANTARA/HO-TKN Prabowo-Gibran.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menginstruksikan tim pemenangan, baik di pusat maupun daerah, untuk mengawal ketat rekapitulasi suara dan tidak terlena atas perolehan posisi pertama pasangan calon 02 tersebut di hitung cepat.

"Justru karena kita menang di versi quickcount,TKN dan Tim Kampanye Daerah (TKD) harus lebih bekerja keras dalam mengawal rekapitulasi suara. Bukan malah sebaliknya jadi terlena. Kita harus terus melakukan pengawalan dengan ketat sampai diumumkan oleh KPU," kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan TKN dan TKD harus ikut memastikan agar tidak ada satupun surat suara masyarakat yang tidak dihitung atau dicurangi. Selain itu, ia meminta Tim Kampanye untuk bersikap disiplin dalam proses administrasi rekapitulasi suara dan berkolaborasi dengan masyarakat yang memantau pemilu.

"Pekerjaan besar hari ini dan ke depan adalah administratif dan dokumen. Tolong berdisiplin dengan setiap dokumentasi, catatan, dan formulir yang ada, mulai dari C1 dan beragama jenis plano, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi," ujarnya.

Baca juga: Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02

Baca juga: Budiman sebut perolehan suara Prabowo-Gibran melebihi target TKN

Nusron juga mengingatkan kepada seluruh Tim Kampanye untuk tidak bersikap jemawa dan sombong atas capaian Prabowo-Gibran yang unggul di urutan pertama pada hitung cepat di sejumlah lembaga survei.

“Seperti yang telah disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran semalam, kemenangan (di hitung cepat) ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, tapi harus menjadi kemenangan semua rakyat Indonesia. Jadi, tidak ada yang namanya bully, kesombongan, atau jemawa. Harus tetap merangkul agar ini menjadi kemenangan rakyat," tuturnya.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cicil hp tanpa dp tanpa kartu kredit

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
google cari duit
rtp pusat4d
link permainan slot
king 168 slot
singa id pinjol
siputri 88
nama nama situs slot paling gacor
game togel terlengkap
trik maxwin olympus
Daftar isi semua bab
Bab 1 osb138
Bab 2 yakuza303
Bab 3 ug slot link alternatif
Bab 4 angka jitu 100 tembus hari ini
Bab 5 pinjol paylater
Bab 6 slot bonus new member tanpa deposit
Bab 7 link slot cambodia
Bab 8 togel sdy hari ini
Bab 9 slot luar negeri deposit 5000
Bab 10 kakek zeus slot demo
Bab 11 lazada cicilan 12 bulan
Bab 12 halte4d
Bab 13 maxwin jackpot
Bab 14 trik untuk menang slot
Bab 15 1000 mimpi 4d bergambar 2021
Bab 16 slot88 pragmatic play
Bab 17 bunga kredivo
Bab 18 cukongbet
Bab 19 slot tergacor siang ini
Bab 20 1221slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9013bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

n88 slot
Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif
logo Kemenkominfo. ANTARA/Kementerian Kominfo.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

slot zeus gacor
Erick sebut dengan VAR, sepak bola Indonesia akan berkembang baik
Arsip Foto - Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali (kedua kiri) menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024). ANTARA FOTO/Yusran Uccang/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyebut keberadaan Video Assistant Referee (VAR) di Liga 1 akan membuat industri sepak bola tanah air berkembang lebih baik.

Hal ini dikatakan Erick setelah PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) yang menjadi operator Liga 1 dan PSSI mengadakan uji coba penerapan VAR tahap ketiga di Lapangan JSI, Megamendung, Bogor, Sabtu (17/2).

“Bagi saya, dengan digunakannya VAR, kualitas liga akan semakin baik, dengan demikian akan semakin baik juga industri sepak bola kita. Pemain akan semakin baik juga mainnya. Dia tahu semua terjaga dengan baik," kata Erick, melalui keterangan resmi yang diterima pewarta di Jakarta, Minggu.

Pada tahap uji coba itu, delapan kamera dipasang di sejumlah titik lapangan dalam pertandingan klub Sekolah Sepak Bola (SSB) lokal.

Dalam uji coba itu, wasit dan asisten wasit juga melakukan simulasi operator tayang ulang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam keputusan-keputusan penting.

Hal itu meliputi pengambilan keputusan gol sah atau tidak sah, pengecekan penalti atau tidak penalti, kemungkinan pelanggaran berpotensi kartu kuning atau kartu merah, dan kesalahan pengidentifikasian oleh wasit utama atau hakim garis.

Baca juga: PT LIB dan PSSI uji coba pemakaian VAR di Bogor

Sementara itu, dalam uji coba tersebut, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menyampaikan semua alat yang dicoba persis dengan apa yang digunakan di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia akhir tahun lalu.

“Intinya hari ini, kalau kita lihat, mulai dari alat peraga. Alat peraga yang didemonstrasikan atau yang kita gunakan sekarang ini, mulai dari simulator, kemudian semua peralatan yang ada persis seperti yang kita beli yang juga digunakan di Piala Dunia U-17 kemarin (2023),” kata Ferry.

Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengungkapkan VAR sudah dapat diaplikasikan ketika Liga 1 memasuki seri championship pada 4-26 Mei.

Tisha menjelaskan saat ini penerapan VAR masih harus melalui beberapa tahap, salah satunya tahap persetujuan dan penilaian terakhir wasit serta asisten wasit VAR yang diberikan oleh FIFA.

"Untuk bertugas masih akan menunggu persetujuan dari FIFA sebagai penilaian terakhir untuk mereka (wasit) kemudian melakukan pertandingan uji coba. Rencananya, FIFA akan hadir di sini antara 1 hingga 8 Maret untuk melihat latihan terakhir kesiapan di batch 1 (wasit) ini," kata Tisha.

Baca juga: PSSI akan sosialisasikan pemeriksaan VAR kepada semua peserta Liga 1
Baca juga: Erick : Satu tahun penuh tantangan bisa dilalui dengan kerja keras

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Kaisar Wu Nian

unyil4d
Anies sebut bertemu Surya Paloh bahas fakta pemilu
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers di posko pemenangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt/am.
"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan,"
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh, untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat.

Anies mengakui ada kesamaan pandangan, antara dia dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh (SP).

Dia mencontohkan, dia dan SP sepakat untuk memantau semua pelaksanaan Pemilu yang sudah selesai.

"Mengumpulkan fakta-fakta, sehingga nanti ketika kita berbicara, menyampaikan sikap, itu berdasarkan pada fakta," katanya menegaskan.

Terkait ajakan berbagai pihak, yang meminta dia untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran, Anies menegaskan jika penghitungan suara belum selesai.

"Penghitungan saja belum selesai. Tuntaskan dulu, satu-satu," katanya menegaskan.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Fauzi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Infinity dimulai dengan horor

syairsidny
Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif
logo Kemenkominfo. ANTARA/Kementerian Kominfo.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Benua Kayu Dou

slot merdeka777
Bulog pastikan stok cadangan beras pemerintah aman capai 1,4 juta ton
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi (kanan) meninjau persedian beras serta penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). Pada kegiatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024 dan bantuan akan dilanjutkan terus jika APBN mencukupi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/pri.
Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam keadaan aman mencapai 1,4 juta ton, sehingga bisa menjaga stabilitas pasokan beras serta mendukung bantuan pangan secara nasional.

"Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras,” kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat,

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat.

Bayu mengatakan stok beras yang saat ini dikuasi Perum Bulog mampu memenuhi kebutuhan secara nasional hingga Juni, maupun untuk penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Stok ini bisa sampai dengan bulan Juni, penyaluran beras SPHP dan menghadapi puasa serta lebaran,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan bahwa Bulog sudah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaan program-program seperti bantuan pangan beras sehingga menciptakan ketahanan pangan yang kokoh di Indonesia.

Selain melakukan pengecekan stok beras, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Cikarang Barat, Bekasi.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini, untuk itu program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat.

Jokowi mengatakan bantuan pangan sedang diupayakan untuk diperpanjang hingga bulan Juni 2024, namun akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Diseluruh dunia saat ini sedang terjadi krisis pangan jadi harga beras mengalami kenaikan, tapi di negara kita rakyat kita bantu dengan bantuan pangan beras ini sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan disalurkan sampai dengan Juni dan seterusnya melihat kondisi APBN,” ujar Jokowi.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang ikut mendampingi Presiden menambahkan bahwa bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan kembali sejak Kamis (15/02) secara serentak di seluruh Indonesia setelah sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilu 2024.

"Bantuan Pangan beras disalurkan kembali pasca Pemilu dan kembali ditegaskan program ini tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan apapun, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan pangan masyarakat yang membutuhkan", kata Arief.

Jamaludin (42) warga Cikarang Barat, Bekasi salah satu penerima manfaat menuturkan dirinya merasa sangat senang dengan adanya bantuan pangan beras yang diberikan oleh pemerintah guna membantu meringankan kebutuhan keluarganya.

"Alhamdulillah saya seneng banget dengan bantuan ini apalagi saya cuma buruh harian lepas jadi ini ngebantu banget, harapan kami mudah-mudahan bantuan ini dilanjuti terus,” ucapnya pria bermata pencaharian buruh lepas harian

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan stok dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan
Baca juga: Satgas Pangan Polri pastikan stok beras cukup

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pacar Pria Lin

situs slot resmi gacor
KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024