dewa slot demo

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

239 Ribu Orang RI Bekerja di Luar Negeri Sepanjang 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 237.992 tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sepanjang Januari-Oktober 2023.

"Penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) sebanyak 237.992 orang dengan karakteristik persentase sektor formal ini Alhamdulillah jumlahnya lebih besar 54,67 persen dan informal sebanyak informal dan 45,3 persen," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/11).

Ida merinci penempatan PMI itu terbagi dalam beberapa skema. Tercatat dari skema government to governmentmencapai 9.645 orang. Lalu, skema penempatan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mencapai 189.101 orang.

Sementara berdasarkan wilayah penempatannya, di kawasan Asia dan Afrika mencapai 222.230 orang. Kemudian, di Eropa dan Timur Tengah mencapai 14.300 orang.

Adapun di Amerika dan Pasifik mencapai 1.462 orang.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengungkapkan pasar tenaga kerja saat ini menampung banyak lulusan SMA, SMK, atau MA yang tak terserap perguruan tinggi.

Ida memaparkan saat ini sebanyak 1,8 juta lulusan SMA terpaksa masuk pasar tenaga kerja. Namun, lulusan SMA itu menghadapi tantangan besar lantaran pasar tenaga kerja membutuhkan pegawai yang menguasai skill digital.

Sementara, para lulusan SMA ini belum memiliki kemampuan tersebut.

"Keterampilan digital yang dimiliki tenaga kerja Indonesia masih bersifat teoritis dan umum, sehingga terjadi kesenjangan sisi supply dan demand," kata Ida.

Ia lantas mengatakan di masa mendatang pola permintaan tenaga kerja akan lebih banyak pekerjaan yang bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, sisi soft skillseperti kemampuan analitis, orientasi penyelesaian masalah, kreativitas, dan komunikasi juga akan sangat dibutuhkan.

Ida pun merinci sejumlah keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. Berikut daftarnya:

- Creative thinkingkebutuhannya 73,2 persen

- Analytical thinkingkebutuhannya 71,6 persen

-Technological literacykebutuhannya 67,7 persen

- Curiosity and lifelong learningkebutuhannya 66,8 persen

- Resilience, flexibility and agilitykebutuhannya 65,8 persen

- Systems thinkingkebutuhannya 59,9 persen

-AI and big datakebutuhannya 59,5 persen

- Motivation and self awarenesskebutuhannya 58,9 persen

- Talent managementkebutuhannya 56,4 persen.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Takdir adalah Phoenix

Harga Gula di Sumut Melonjak, KPPU Ingatkan Pedagang Tak Tahan Pasokan******

Harga gula pasir di Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan signifikan sepanjang 2023. Harga rata-rata gula pasir di pasar modern naik dari Rp15.450 per kg pada awal Agustus 2023 menjadi Rp16.400 per kg pada awal November 2023.

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas mengatakan berdasarkan surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 3 November 2023 tentang Penyesuaian Harga Gula Konsumsi di Tingkat Konsumen, harga wajar gula konsumsi di tingkat ritel atau konsumen adalah sebesar Rp16.000 per kg untuk wilayah Sumut.

"Harga ini mengalami kenaikan Rp1.500 dibandingkan Harga Acuan Pembelian Konsumen berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 17 Tahun 2023," kata Ridho di Medan, Sabtu (11/11).

Menurutnya, Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) sebagai selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian menunjukkan harga konsumen cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan harga produsen.

Lihat Juga : 5 Teh Terbaik untuk Mengusir Perut Buncit

Karena itu, Ridho mengimbau kepada pelaku usaha untuk tetap menjaga persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan usaha perdagangan gula.

"Kami imbau pelaku usaha tidak melakukan praktik penahanan pasokan, kartel atau penjualan bersyarat. Sebab KPPU tetap akan melakukan pengawasan," tambahnya.

Perwakilan dari PT Medan Gula Nusantara selaku distributor gula di Kota Medan, Nuriswan menyampaikan harga lelang gula di Surabaya saat ini telah mencapai angka Rp15.000 per kg.

Dengan biaya angkut ke Medan sebesar Rp600, maka akan sulit memenuhi HAP sesuai Bapanas sebesar Rp16.000 per kg. Namun demikian stok di sejumlah distributor di Kota Medan masih aman sampai jelang natal dan tahun baru 2023.

"Harus diakui, kami kesulitan mendapatkan pasokan gula dari Lampung, mereka belum melaksanakan lelang. Namun perlu diperhatikan, angka ketersediaan pasokan dan kebutuhan gula di Sumut harus memperhitungkan permintaan dari Aceh, karena kebutuhan Aceh dipasok dari Medan" jelas Nuriswan.

Aku benar-benar tidak curang

Kemnaker Bocorkan Tiga Komponen Baru Perhitungan Upah Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membocorkan rumus baru perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024. Ada tiga komponen yang dipertimbangkan menjadi dasar perhitungan upah buruh.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

"Beberapa hal yang diatur dalam revisi PP tersebut, antara lain terkait dengan upah minimum dan peran dewan pengupahan daerah," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com,Selasa (7/11).

Revisi PP Pengupahan memang ditunggu para buruh dan pengusaha. Terlebih, batas pengumuman UMP 2024 sudah mepet.

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan bahwa pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan.

"Dalam hal 21 November jatuh pada Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 hari sebelum Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi," tulis Pasal 29 ayat (2) beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

El Nino, Pemerintah Izinkan Pengecer Jual Gula Pasir Rp16 Ribu per Kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan relaksasi harga gulakonsumsi di tingkat konsumen menjadi Rp16 ribu per kilogram (kg) dan Rp17 ribu per kg khusus di Maluku, Papua, dan wilayah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Pedalaman (3TP).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan relaksasi harga gula pasir di tingkat konsumen dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Pasalnya, produksi dalam negeri menurun karena fenomena El Nino. Sementara harga internasional juga melonjak sehingga mahal untuk impor.

Ketut menjelaskan produksi gula diprediksi turun akibat El Ninodari estimasi awal 2,6 juta ton menjadi 2,3 juta ton.

Sementara realisasi impor gula kristal mentah (GKM) baru sebesar 180 ribu ton atau 22,61 persen dan gula kristal putih (GKP) sebesar 126.941 ton atau 58,82 persen.

Realisasi impor yang masih minim, kata Ketut, disebabkan beberapa perusahaan yang memiliki kuota impor GKM belum merealisasikannya. Hal ini lantaran tingginya harga gula internasional sehingga tidak menjangkau untuk penjualan sesuai harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen.

"Jadi selain optimalisasi penyerapan dalam negeri dan percepatan importasi, diusulkan adanya fleksibilitas harga penjualan di tingkat konsumen. Ke depan pelaku usaha ritel bisa menjual gula konsumsi dengan harga 16 ribu rupiah per kilogram," pungkas Ketut.

HAP gula diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023. Dalam aturan itu HAP gula konsumsi di tingkat produsen dipatok Rp12.500 per kg. Sementara HAP di konsumen Rp14.500 per kg. Khusus wilayah timur dan daerah 3TP sebesar Rp15.500 per kg.

Rencana perjalanan cepat

Erick Thohir: 3 Bulan Terakhir 30 Tempat Pembuangan Akhir Terbakar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengungkap sebanyak 30 tempat pembuangan akhir(TPA) sampahmengalami kebakaran dalam tiga bulan terakhir.

Kebakaran tersebut utamanya dipicu oleh udara panas dan kering akibat dampak dari El Nino.

"Dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino," kata dia, Senin (30/10), dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.

"Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 kementerian/lembaga antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi," imbuh Erick.

Erick mengatakan pemerintah tengah mempercepat penyempurnaan Peraturan Pemerintah (Perpres) 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Ini, lanjutnya, memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lain di luar 12 lokasi yang telah ditetapkan antara Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

[Gambas:Video CNN]