link gacor akun baru 144Jutaan kata 465657Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor malam hari ini》
Kementan: Singapura Siap Buka Kembali Impor Karkas Babi dari Indonesia******
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
"Pada prinsipnya mereka menyatakan siap membuka kembali impor babi dalam bentuk karkas dari Pulau Bulan, Indonesia," kata Dirjen PKH Nasrullah dalam keterangan seperi dikutip dari Antara,Sabtu (6/5).
Pulau Bulan merupakan penyuplai terbesar kebutuhan babi bagi Singapura.
Kedua pihak menggelar diskusi mengenai hasil investigasi terkait temuan kasus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF) pada ternak babi dari peternakan di Pulau Bulan yang diekspor ke Singapura.
Kendati ekspor babi hidup dari Pulau Bulan masih ditutup sementara karena ASF, sambung Nasrullah, potensi ekspor dalam bentuk karkas masih terbuka.
Selain dalam bentuk karkas, peluang ekspor dalam bentuk babi hidup setelah lolos pemeriksaan kesehatan hewan juga terbuka.
Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin selaku Otoritas Veteriner Nasional Indonesia menyampaikan, pihaknya bergerak cepat mengirimkan tim investigasi ke peternakan babi di Pulau Bulan. Usai ditemuan kasus ASF di Pulau Bulan tersebut, tim investigasi turun pada 24-29 April.
"Dari hasil Laboratorium Veteriner Kementan di Bukittinggi mengonfirmasi memang ditemukan adanya kasus ASF di salah satu perusahaan peternakan yang berdampak terhadap penutupan impor babi hidup dari Pulau Bulan ke Singapura," katanya pul.
Otoritas Veteriner Provinsi Kepri pun telah membatasi lalu lintas babi hidup dan produknya dari Pulau Bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan depopulasi, disposal, dan disinfeksi.
Sebenarnya, Kementan telah mengantisipasi kemungkinan kejadian kasus ASF di Pulau Bulan tersebut dengan penetapan peternakan menjadi Kompartemen Bebas ASF.
Bahkan, Kementan telah menyetujui adanya 22 unit di dalam peternakan di Pulau Bulan sebagai sub-kompartemen bebas ASF, sehingga jika ada salah satu unit perusahaan terkena ASF, unit lain yang tidak terkena masih dapat melanjutkan ekspor ke Singapura.
[Gambas:Video CNN]
Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.
Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.
Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
[Gambas:Video CNN]
Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.
"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.
"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.
Lihat Juga :Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Dampak Gagal Bayar Utang AS Pada RI |
Label:situs slot tergacor 2022、aplikasi untuk kredit barang、angka main qatar malam ini
Terkait:cara trik bermain slot、pinjol resmi ojk bunga rendah 2022、game bet slot、pasangnomor1、permainan slot yang bagus、boswin88、cara menghapus voucher lazada、maxwin hari ini、123 situs slot、voucher undian
bab terbaru:slot deposit 10000 via dana(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Dua menteri koordinator (menko) Kabinet Indonesia Maju merespons komentar miring yang menuding subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil, tidak tepat. Kritik soal subsidi kendaraan listrik memang banyak bermunculan.
Salah satunya dilontarkan oleh calon presiden yang diusung Partai Nasdem dan konco-konconya; Anies Baswedan.
Adapun dua menko itu adalah Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurutnya, hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik tersebut. Karenanya, kata dia, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.
"Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
Luhut pun bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut ia menuturkan sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani soal kebijakan itu.
Luhut bersikukuh penggunaan kendaraan listrik harus didorong habis-habisan.
"Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," ungkapnya.
Menurutnya, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.
"Kalau Vietnam dan Thailand bisa kasih (insentif kendaraan listrik), masa kita tidak bisa? Kalau insentif tidak bagus sama saja kita bunuh diri sendiri," tegas Luhut.
Setali tiga uang, Airlangga juga mengatakan saat ini hampir semua negara telah memberikan subsidi pembelian mobil listrik.
"(Subsidi) mobil listrik hampir semua negara memberikan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (10/5).
[Gambas:Video CNN]
"Seluruh dunia melakukan hal yang sama," tegasnya.
Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan menyebut subsidi kendaraan listrik bukan solusi tepat dalam menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara.
Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif itu juga bukan solusi untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik. Ia memandang insentif justru banyak memberi manfaat ke masyarakat berkocek tebal.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5) lalu.
Lihat Juga :ANALISISLangkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung |
PTJasa Raharja (Persero) akan menjamin santunan dan biaya perawatan seluruh korban kecelakaan bus yang tercebur ke sungai di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah.
Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mengatakan seluruh korban baik yang luka maupun meninggal dunia akan dijamin sesuai UU Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dengan jumlah santunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2017.
"Untuk korban meninggal dunia Jasa Raharja akan menyerahkan santunan sebagai perlindungan dasar sebesar Rp50 juta yang diberikan ahli waris yang sah. Sementara, untuk korban luka-luka kami telah memberikan jaminan biaya perawatan kepada rumah sakit sampai maksimal Rp20 juta," ujar Dewi dalam keterangan resmi, Senin (8/5).
Polisi menyebut korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus tersebut bertambah menjadi dua orang.
Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarod mengatakan satu korban tambahan ini sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun meninggal dunia.
"Tadi pagi baru dapat informasi setelah kita cek ke rumah sakit, ternyata ada satu korban meninggal dunia, tadi subuh," kata Sajarod saat dihubungi, Senin (8/5).
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Rekrutmen Bersama BUMN 2023 resmi dibuka pada Kamis (11/5). Terdapat lebih dari 2.000 lowongan kerja yang tersedia.
"Terbuka lebih dari 2.000+ lowongan pekerjaan dan diikuti oleh lebih dari 120+ Perusahaan BUMN Group untuk jenjang SMA/Sederajat, D3, S1/D4, dan S2," tulis Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN dalam unggahan akun Instagram resmi @fhci.bumn.
Pendaftaran dilakukan melalui situs resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/. Periode pendaftaran berlangsung selama 11-20 Mei 2023.
Dalam unggahan yang sama, FHCI BUMN menyampaikan sejumlah hal yang yang harus diketahui calon pelamar sebelum mendaftar RBB 2023.
Pertama,semua peserta wajib membuat akun baru (termasuk yang sudah mendaftar di RBB sebelumnya).
Kedua,pilih lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studi.
Lihat Juga :ANALISISGegap Gempita Konser Coldplay, Seberapa Besar Dampaknya ke Ekonomi? |
Ketiga, peserta hanya dapat memilih satu perusahaan dan satu lowongan pekerjaan.
Keempat,terdapat batas maksimal (kuota) pelamar pada setiap lowongan pekerjaan.
Kelima,peserta diharapkan dapat berkomitmen terhadap lowongan pekerjaan yang dipilih, karena akun akan ditangguhkan sementara.
Keenam, info resmi terkait RBB 2023 hanya disampaikan melalui IG @Kementerianbumn dan @fhci.bumn.
1. Warga Negara Indonesia
2. Usia maksimal per 11 Mei 2023 mengikuti jenjang pendidikan sebagai berikut:
- SMA/Sederajat : 25 tahun;
- Diploma III : 27 tahun;
- S1/Diploma IV : 30 tahun;
- S2 : 35 tahun
3. Nilai IPK minimal 3.00 (skala 4.00) untuk D-III/D-IV/S-1 dan minimal 3.25 (skala 4.00) untuk S2
4.Nilai Rata-rata Ujian Sekolah minimal 75 (skala 100) untuk lulusan SMA
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
6. Jenis kelamin menyesuaikan kebutuhan posisi masing-masing BUMN
7. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba
8. Dokumen SKCK dari Kepolisian (Jika Ada)
9. Sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada
10. Rekomendasi komunitas (berprestasi di Bidang Olahraga/Seni/Digital Creator/Start Up) apabila ada
[Gambas:Video CNN]
Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ambruk pada perdagangan Kamis (11/5) pagi. Hanya BNB dan Cardano yang menguat.
Mengutip coinmarketcap, Bitcoin jatuh 0,8 persen ke harga US.473 per keping. Begitu pun Ethereum merosot 0,9 persen ke US.829 per koin.
XRP terkoreksi 0,8 persen ke USCara Membuat SKCK untuk Rekrutmen BUMN 2023******
Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK menjadi dokumen persyaratan untuk mendaftar rekrutmen bersama BUMN2023. SKCK adalah surat resmi untuk membuktikan perilaku baik seseorang secara hukum.
Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 dapat dilakukan secara online atau offline, dan prosesnya cepat bisa satu hari jadi.
Masa berlaku SKCK 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku tetapi berkas ini masih diperlukan, maka Anda dapat mengurus perpanjangan SKCK ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
Berikut persyaratan umum membuat SKCK. Anda dapat mengecek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.
Lihat Juga :![]() |
Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 online, hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang diunduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.
Registrasi Akun di Aplikasi Presisi Polri:
Daftar membuat SKCK:
Cara membuat SKCK offline bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.
Itulah cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional pukul 08.00-15.00 waktu setempat.
(avd/fef)Di jajaran 10 koin papan atas, cuma BNB dan Cardano yang menguat meski tipis saja.
BNB rebound 0,02 persen ke US3 per koin. Kemudian, Cardano juga menguat 0,3 persen ke USMenantang Luhut Buka******
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit.
Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.
Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.
Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.
Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.
Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.
Lihat Juga :Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya |
"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.
Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.
Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.
Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.
Lihat Juga :Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI |
"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.
Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.
Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.
"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.
Lihat Juga :Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik |
Adapun Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.
Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)《slot gacor malam hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,tafsir mimpi bergambar lengkapHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor malam hari ini》bab terbaru。