murah138

teramat

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Pembalasan Tentara Bayaran

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

peradaban yang jauh

Cuan Ekspor Kratom Tembus Rp114, 9 M pada Januari******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Berdasarkan bahan paparan Kemendag yang dirilis pada 24 Juli 2023, volume ekspor kratom pada Januari-Mei 2023 itu mencapai 3,41 ribu ton. Angka ini tumbuh 51,49 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Menurut Didi, wacana ini sudah beberapa kali dibahas dalam rapat. Namun, belum ada keputusan mengenai aturan perdagangan kratom.

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code (kode HS).

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

Wamen BUMN soal Nasib Pelita Usai Merger: Kita Pertahankan, Good Brand******

Wakil Menteri BUMNI Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyebut brand Pelita Airsudah bagus dan bakal dipertahankan jika merger dengan Garuda Indonesiadan Citilink rampung.

Tiko menyebut merger Pelita Air dengan dua maskapai lain bakal memisahkan penerbangan Pelita, yakni reguler dan chartered alias sewa. Dengan kata lain, akan ada dua perusahaan yang menaungi Pelita Air.

"Masih ada (brand Pelita Air), kita pertahankan. Bagus soalnya Pelita, bagus, as a good brandsekarang," katanya usai menghadiri HSBC Summit 2023 di Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Lalu, penerbangan sewa dengan bendera Pelita Air tetap ada di masa mendatang. Tiko menegaskan ini adalah bagian dari bisnis PT Pertamina (Persero) serta untuk melayani operasional perusahaan.

Namun, Tiko enggan menegaskan apakah Pertamina bakal benar-benar melepaskan penerbangan reguler Pelita Air ke InJourney atau tidak. Ia hanya menyebut merger sedang berproses.

Pemerintah akan memerger tiga maskapai milik pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir merinci dua alasan rencana merger tiga maskapai milik pemerintah ini. Pertama, untuk menekan biaya logistik, di mana menurutnya merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick menyebut industri penerbangan dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait armada. Ia menyebut armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

Anak Buah Luhut Sebut Pelemahan Harga Komoditas Jadi Tantangan ASEAN******

Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat mengatakan kawasan ASEANmenghadapi berbagai tantangan dalam jangka pendek maupun menengah.

Dalam jangka pendek, ASEAN menghadapi tantangan berupa pelemahan harga komoditas. Pasalnya mayoritas negara ASEAN masih bergantung pada ekspor berbasis komoditas.

"Ekonomi ASEAN juga dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi China dan ancaman resesi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang merupakan mitra utama perdagangan ASEAN," katanya dalam acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023, Rabu (11/10).

Terlepas dari berbagai tantangan itu, Firman mengatakan ekonomi ASEAN masih bisa tumbuh dengan kuat. Tahun depan, ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 4,9 persen, lebih tinggi dari rata-rata dunia.

"Kinerja ekonomi ini merupakan hasil dari kesuksesan menarik investasi asing langsung (FDI) dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Indonesia sebagai anggota ASEAN, kata Firman, juga memiliki kinerja ekonomi yang kuat. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi RI juga lebih rendah dibanding negara lain.

"Bulan lalu inflasi kami di bawah tiga persen. Kami juga memiliki lebih banyak kebijakan fiskal dibanding negara lain," katanya.

[Gambas:Video CNN]

jalan misterius

Tay Za, Taipan Myanmar Bergelimang Harta dari Kayu hingga Senjata******

Tay Za merupakan orang terkaya diMyanmar,salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Ia mengumpulkan pundi-pundi harta dari konglomerasi Htoo Group Companies yang bergerak di bidang perdagangan, real estat, pertambangan, maskapai hingga perbankan.

Dilansir dari berbagai sumber, Tay Za lahir di Rangoon, Birma (Myanmar) pada 18 Juli 1964. Ia merupakan bungsu dari enam bersaudara.

Ayahnya, Myint Swe, adalah pensiunan tentara. Swe pernah menjadi pejabat di Unit Riset Militer Tatmadaw. Sang ayah juga dekat dengan Jenderal Ne Win, pemimpin militer dan mantan presiden Birma periode 1962-1981.

Usai menikah, Tay Za mulai masuk ke dunia bisnis. Pada 1990, ia mendirikan Htoo Trading bersama istrinya, Myo Thant and Yu Zaw. Nama Htoo berasal dari nama perusahaan milik ayah mertuanya Htoo Supply Company yang sudah berdiri sejak 1958.

Mengutip catatan Forbes, awalnya Tay Za menjalankan bisnis penyewaan mesin giling beras milik keluarga sang istri. Lalu, ia beralih ke perdagangan kayu saat sebuah konsesi lahan dekat perbatasan dengan Thailand dilelang.

Ia tak ingin bersaing dengan pengusaha Thailand yang mengincar lahan dekat perbatasan. Namun, ia melirik lahan yang agak terpencil dan menebang pohon-pohonnya. Kayu gelondongan seharga US berhasil ia ekspor US0 bahkan lebih.

Usahanya cepat berkembang. Terlebih, ia mendapatkan akses lahan yang lebih luas dan mendapat dukungan dari penguasa militer kala itu.

Keuntungan dari bisnis ekspor kayu, yang menjadi salah satu lini bisnis paling menguntungkan Htoo Group, ia investasikan ke sektor real estat dengan membangun perumahan hingga hotel.

Setidaknya ada 17 hotel, termasuk hotel mewah, yang dimiliki Htoo Group dengan mengusung nama Aureum Palace and Myanmar Treasure.

Kemudian, pada 2004, Htoo Group meluncurkan Air Bagan, maskapai swasta pertama di Birma. Air Bagan juga merupakan salah satu sponsor utama salah satu klub sepakbola terbesar di Myanmar, Yangon United Footbal Club.

Pada 2010, perusahaan mendirikan Asia Green Development Bank. Perusahaan juga merambah beragam bisnis tambang mulai dari nikel hingga emas.

Tak hanya itu, perusahaan juga memperdagangkan senjata dari Rusia ke militer Myanmar lewat sejumlah anak usaha.

Kesuksesannya membuat Tay Za menjadi konglomerat Myanmar pertama yang pernah tampil di sampul depan Forbes Asia pada 2011.

Jumlah kekayaan Tay Za saat ini tidak diketahui pasti. Sama seperti sebagian besar perusahaan di Myanmar, HToo Group tidak mengungkap kinerja keuangannya ke publik. Namun, ada yang memperkirakan nilainya mencapai ratusan juta dolar AS.

Tay Za juga mulai meneruskan tombak kepemimpinan sejumlah perusahaan ke ketiga anaknya Pye Phyo Tayza, Htoo Htet Tayza, dan Rachel Tayza. Pye Phyo saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Htoo Group.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sanksi dan Kontroversi