agenbos168

Kekuatan MAX adalah yang utama

Alasan Pemerintah Tetapkan PIK dan BSD Jadi PSN******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan alasan Pantai Indah Kapuk2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD) ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Misalnya rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan bisa memakan waktu hingga dua tahun.

Karena itu, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan itu.

Zaki mengatakan meski berstatus PSN, pengembangan PIK 2 dan BSD nantinya tidak akan menggunakan uang negara atau APBN. Status PSN, sambungnya, hanya akan membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait.

"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.

Kawasan BSD, katanya, akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).

Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.

Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Berkah Cuan Ratusan Juta Hujani Bisnis Rental Mobil Jelang Lebaran******

Hari Raya Idulfitri menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Banyak yang memanfaatkan momen itu untuk mudikdemi merayakan di kampung halaman.

Oleh karenanya, mudik pun seolah sudah menjadi budaya saban Lebaran datang. Mereka yang merantau berjuang menempuh jarak untuk berkumpul dengan keluarga besar.

Pada masa mudik, hampir seluruh moda transportasi umum pun dipadati penumpang. Tak kalah, pemudik dengan kendaraan pribadi juga selalu ramai.

Wawan, salah satu pengelola Apy Rental di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengaku setiap Lebaran, semua unit mobil habis disewa pemudik.

Menurutnya, hal tersebut setidaknya terjadi dalam dua tahun belakangan ini. Meski semua mobil sudah dipesan, permintaan tetap membludak. Oleh karena itu, omzetnya naik pada Idulfitri.

"Sama saja 100 persen habis. Cuma permintaan tinggi. Kalau unit kami sudah disewa semua, lalu ada yang minta lagi, ya full," katanya saat ditemui CNNIndonesia.comdi kantornya, Rabu (27/3).

Lebih rinci, Wawan mengatakan pihaknya memiliki 50 unit kendaraan. Namun, yang tersedia untuk kendaraan pemudik hanya 6-7 unit saja. Pasalnya, sebagian besar mobil sudah disewa secara jangka panjang oleh instansi tertentu. Sewa jangka panjang ini biasanya dihitung per bulan.

Khusus untuk musim mudik, Wawan memberikan paket sewa. Misalnya, untuk Toyota Avanza ia sewakan dengan harga Rp5 juta per 10 hari. Sementara, Innova Reborn sekitar Rp9 juta. Alhasil, khusus untuk kendaraan pemudik saja, omzetnya pun mencapai puluhan juta rupiah.

"Ya puluhan juta rupiah lah," ucap Wawan.

Lihat Juga : Sri Mulyani Bertemu Bos Besar Freeport, Bahas Tembaga hingga Pensiun

Sementara itu, Manajemen Sembodo Rent Car Kisnanto Hadi Pribowo menilai permintaan sewa mobil untuk mudik tahun ini belum seramai tahun sebelumnya.

"Kalau di internal kami tahun ini memang ada sedikit penurun, berbeda dari 2022-2023," ujar pria yang berkantor di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan itu.

Menurut Kisnanto, penurunan permintaan itu tak lepas dari hype para pemudik. Ia berpendapat pada 2022 gairah masyarakat untuk mudik sangat tinggi.

Sebab, pada tahun tersebut pemerintah baru mengizinkan kembali masyarakat bepergian pasca pandemi covid-19. Hal yang sama juga terjadi di 2023, saat itu keinginan. masyarakat untuk mudik, menurutnya juga masih tinggi.

"Jadi di Minggu kedua Ramadan ini permintaan masih standar, belum sebesar tahun-tahun sebelumnya," tegas Kisnanto.

Ia mencontohkan pada tahun lalu, jumlah mobil yang disewa pemudik adalah sebanyak 20 unit. Sementara untuk tahun ini turun 25 persen. Artinya, jumlah mobil yang disewa pada Lebaran 2024 ini hanya sekitar 15 unit.

"Iya itu (itungan) kasarnya," ujarnya.

Kisnanto mengatakan kebanyakan unit yang disewa pemudik adalah mobil keluarga, seperti Kijang Innova.

Berdasarkan informasi di website Sembodo Rent Car, harga sewa Innova 2.0 G A/T adalah Rp600 ribu per hari. Selain Innova, mobil langgan pemudik lainnya adalah Xpander. Harga sewa mobil jenis ini Rp500 ribu per hari.

Kisnanto mengatakan pada saat Lebaran biasanya harga itu naik 20 persen hingga 25 persen. Dengan harga tersebut, kata Kisnanto, maka omzet untuk sewa kendaraan mudik pun bisa sekitar Rp100 juta.

Sama seperti Wawan, Kisnanto mengatakan mayoritas mobil yang disewakan adalah untuk jangka panjang. Pelanggannya pun kebanyakan dari instansi hingga kementerian.

Oleh karena itu, meski permintaan sewa saat Lebaran turun, omzetnya masih terbilang stabil karena terbantu sewa jangka panjang.

"Kalau secara omzet gak terlalu tinggi juga mungkin kisarannya antara Rp100 juta sampai Rp200 juta (per bulan). Itu pun nanti kalau kami lihat laporan bulanan, angka segitu adalah standar," kata Kisnanto.

Pemerintah memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 terjadi pada Jumat (5/4). Sementara itu untuk arus balik akan jatuh pada Minggu (14/4).

"Puncak mudik diperkirakan terjadi tanggal 5 sampai 7 April 2024 dan arus balik tanggal 14 sampai 15 April 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, kata dia, jumlah pemudik diperkirakan mencapai 193,6 juta orang. Jumlah itu naik sekitar 60 persen dari tahun lalu yang hanya berjumlah 123,8 juta orang pemudik.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Daging Rendang hingga Shabu Diskon 20% di Transmart Full Day Sale******

Aneka daging sapi segar diskon 20 persen di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (24/3). Mulai dari daging rendang, shabu, hingga sukiyaki, semuanya diskon!

Khusus untuk pembelian daging shabu di Pontianak, harga per 100 gram mulai Rp33 ribuan aja, dari harga normal Rp41 ribu.

Lihat Juga : Belanja Hemat Kebutuhan Ramadan di Transmart Full Day Sale Hari Ini

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kalau penasaran sama aneka daging segar yang diskon, intip daftar harga dagingnya di masing-masing wilayah berikut ini ya.

• Daging rendang, harga normal Rp138.500 per kg, harga diskon Rp110.800 per kg. Harga berlaku di Banjarmasin.
• Daging shabu 500gr, harga normal Rp99.500 per pack, harga sale Rp79.600 per pack. Harga berlaku di Jawa Tengah.
• Daging shabu 500gr, harga normal Rp99.000 per pack, harga diskon Rp79.200 per pack. Harga berlaku di Jabodetabek.
• Beef slice 500gr harga normal Rp79.900 per pack, harga sale Rp63.920 per pack. Harga berlaku di Jawa Timur.
• Beef sukiyaki, harga normal Rp199.000 per kilogram, harga sale Rp159.200 per kilogram. Harga berlaku di Padang.
• Prime slide shabu short plate, harga normal Rp220.000 per kilogram, harga sale Rp176.000 per kilogram. Harga berlaku di Denpasar.
• Beef shabu pack 500 gram, harga normal Rp105.000 per 100 kilogram pack, harga sale jadi Rp84.000 per 100 kilogram pack. Harga berlaku di Karawang.
• Daging shabu 250 kilogram, harga normal Rp41.900, harga diskon Rp33.520. Harga berlaku di Pontianak.
• Daging shabu pack 500 gram, harga normal Rp79.200, harga sale Rp79.200. Harga berlaku di Bandung.
• Daging sukiyaki, harga normal Rp168.900 per 100 kilogram, harga sale Rp135.120 per 100 kilogram.
• Daging prime sukiyaki, harga normal Rp309.000, harga sale Rp247.200 per kilogram. Harga ini berlaku di Balikpapan.
• Beef slice 500 gr, harga normal 89.900, harga sale Rp71.920 per pack. Harga berlaku di Palembang dan Jambi.
• Daging rendang special, harga normal Rp140.000, harga sale Rp112.000 per kilogram. Harga berlaku di Lampung.
• Beef slice 500 gr, harga normal Rp85.900, harga sale Rp68.720 per pack. Harga berlaku di Pangkal Pinang.
• Daging shabu pack 500 gr, harga normal Rp95.900, harga sale Rp76.720 per pack. Harga berlaku di Palu.
• Beef shabu, harga normal Rp214.500, harga sale Rp171.600 per pack. Harga berlaku di Medan.
• Shabu impor 250 gr, harga normal Rp65.000, harga sale Rp52.000 per pack. Harga berlaku di Pekanbaru.
• Beef Sirlon, harga normal Rp145.000, harga sale Rp116.000 per kilogram. Harga berlaku di Mataram.
• Daging prime sukiyaki, harga normal Rp193.900, harga sale Rp155.120 per kilogram. Harga berlaku di Jawa Tengah.
• Daging sukiyaki, harga normal Rp180.900, harga sale Rp144.720 per kilogram. Harga berlaku di Jawa Tengah.

Jangan sampai lewatkan promo ini, segera kunjungi Transmart terdekat dan borong daging segarnya!

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Kepala OIKN Respons Protes Luhut soal Rumah Menteri Kecil di IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang protes terhadap ukuran rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Bambang, rumah menteri di IKN sudah dibangun sesuai standar-standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ditjen cipta karya itu memiliki standar-standar yang memang mereka lakukan dengan standar-standar yang sudah berlangsung selama ini," ucap Bambang di Kompleks DPR RI, Senin (18/3).

"Jadi menurut saya sih relatif. Saya kira PUPR membangun sesuai standar," kata dia.

Belakangan Luhut protes terhadap ukuran rumah menteri di IKN. Hala itu diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki sendiri menyampaikan hal itu merespons kabar rumah menteri di IKN mewah.

"Lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan Pak Luhut bilang, 'Loh, ini kok kecil?'," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3).

Basuki mengatakan rumah dinas menteri di Jakarta jauh lebih besar. Hal itu disebabkan pembangunan rumah menteri di IKN mengikuti konsep "compact city"di ibu kota baru.

Dia mengaku sudah mengecek langsung rumah menteri di IKN. Basuki pun sudah bersiap untuk pindah ke rumah tersebut.

"Enggak (mewah). (Fasilitasnya) ya biasa, kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat," ujar Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.