57 togel

Dominasi generasi muda

Inflasi September 2023 Tembus 2,28 Persen Gegara Rokok dan Beras******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatinflasi sebesar 2,28 persen secara tahunan (year on year/ yoy) pada September 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi 0,19 persen.

"Tingkat inflasi bulanan September 2023 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu... Terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,87 pada September 2022 menjadi 115,44 pada September 2023," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya di bilangan Jakarta Pusat, Senin (2/10).

"Komponen yang dominan memberikan andil selama setahun terakhir adalah rokok kretek filter, rokok putih, rokok kretek, tarif kereta api, dan tarif air minum PAM. Komoditas yang memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras, kentang, dan tahu mentah," rinci Amalia.

Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (month to month/mtm) adalah beras dengan andil 0,18 persen serta bensin sebesar 0,6 persen imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ada juga sumbangsih 0,01 persen beberapa komoditas lain, seperti tarif pulsa ponsel; biaya kuliah atau akademik; rokok kretek filter; hingga daging sapi.

"Dari 90 kota IHK, seluruh kota mengalami inflasi secara tahunan. Terdapat 50 kota mengalami inflasi tahunan lebih tinggi dari inflasi nasional," tuturnya.

Berdasarkan provinsi, inflasi tahunan di Sumatra paling tinggi ada di Kota Tanjung Pandan sebesar 5,03 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kotabaru sebesar 3,66 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Sumenep sebesar 4,47 persen. Inflasi di Bali-Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Maumere sebesar 3,8 persen.

Sementara itu, inflasi tertinggi di Sulawesi ada di Kota Luwuk sebesar 4,37 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Maluku dan Papua ada di Manokwari sebesar 5,26 persen.

"(Manokwari) yang juga merupakan kota IHK dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi secara nasional. Komoditas penyumbang inflasi di Manokwari adalah ikan segar dengan andil 1,46 persen, angkutan udara 0,72 persen, beras 0,58 persen, rokok kretek filter 0,41 persen, dan tomat 0,39 persen," tandas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

Diskon Gede di Transmart Full Day Sale Bikin Belanja Auto Kalap!******

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini (1/10) aja. Pada gelaran ini, Transmart berani kasih diskon gede sampai 50 persen untuk beragam produk unggulan.

Mulai dari produk segar seperti daging ayam dan buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga produk elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik!

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di pekan gajian ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

jalan menuju keabadian

Pemerintah Akan 'Mata******

Pemerintah segera melarang penjualan barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Aturan itu tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengawasi aturan tersebut.

Jika ada penjual yang masih menjajakan barang impor di bawah Rp1,5 juta, Isya mengatakan akan dikenakan sanksi administrasi.

Isy menambahkan selain larangan tersebut, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan mengatur hal lainnya.Pertama,definisi yang jelas antara e-commercedan social commerce. Kedua, positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Ketiga,laranganmarketplacebertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplaceharus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia (TikTok) bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelas Teten di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Alasan Zulhas Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan. Alasannya, jika social commerce dan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan.

Hal ini karena platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia pun menuturkan dalam revisi perpres tersebutsocial commercehanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulkifli.

Ia juga menyebut dalam revisi permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Selain itu, dalam revisi beleid tersebut, pemerintah juga akan mengatur jenis barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Negara juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," imbuh Zulkifli.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Strategi Industri Pancing Minat Warga Pindah ke Kendaraan Listrik******

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri SepedaMotor ListrikIndonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta memaparkan sejumlah strategi dalam memancing minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Hanggoro menilai minat masyarakat masih terhitung minim dalam memanfaatkan program subsidi pembelian kendaraan listrik yang disediakan pemerintah.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut termasuk sejumlah masyarakat masih enggan menyisihkan cukup banyak uang untuk membeli kendaraan listrik kendati mendapatkan bantuan dana.

Maka itu, ia mengungkap bahwa asosiasinya sedang mencari formulasi untuk mendekati harga kendaraan listrik yang diinginkan oleh masyarakat.

Pertama,Hanggoro mengungkap bahwa pihaknya sedang mencoba untuk menggandeng beberapa lembaga pembiayaan.

"Kita mengimbau lembaga pembiayaan dari perbankan baik milik swasta maupun BUMN untuk turut serta untuk menyukseskan ini dengan cara, ya membiayai," lanjut dia.

Hal ini dikarenakan menurutnya, sekitar 80-90 persen penjualan kendaraan listrik ditopang oleh pembiayaan eksternal daripada pembiayaan pribadi.

"Banyak sekali kekhawatiran masyarakat yang disampaikan. Salah satunya itu. Kita coba untuk cari formula bagaimana cara kita untuk memperkecil gap itu, sehingga nantinya masyarakat lambat laun mau berpindah," jelas Hanggoro.

Kedua,Hanggoro juga tengah menggali masalah sosialisasi mengenai program subsidi ini. Ia juga telah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai hal itu.

Menurut dia, masyarakat masih kurang tersosialisasikan terhadap program bantuan subsidi ini dan juga terhadap kendaraan listrik itu sendiri.

"Ini kita kemarin juga diskusi bagaimana cari formulasinya nantinya, bagaimana cara memberikan sosialisasi yang cukup efektif untuk masyarakat," ungkapnya.

Pemerintah telah merilis kebijakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Ketentuan ini demi meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia.

Skema bantuan pembelian motor listrik yang diterapkan sejak 20 Maret, sementara untuk mobil listrik mulai berjalan pada 1 April.

Namun, implementasi program subsidi pembelian motor listrik senilai Rp7 juta per penerima dilaporkan belum berjalan mulus di lapangan meski kriteria penerima telah disederhanakan dan diperluas.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.