dewaslot

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Daftar 4 Besaran Subsidi Mobil dan Motor Listrik, Tembus Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan besaran subsidi untuk pembelian mobil dan motor listrik. Nilai tersebut terbagi ke dalam 4 kategori, mulai dari Rp5 juta hingga tembus Rp80 juta.

Agus mengatakan subsidi ini diberikan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Pemberian subsidi akan mencontoh negara lain yang dianggap pemerintah sudah maju dalam penggunaan kendaraan listrik.

"Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia," jelasnya di Brussels, Belgia, Rabu (14/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

1. Mobil Listrik Baru

Agus menjelaskan saat ini subsidi pembelian kendaraan listrik masih dalam pembahasan, namun sudah di tahap finalisasi. Sehingga, kemungkinan besar angka subsidi yang direncanakan akan sama dengan keputusan akhir.

"Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp80 juta," kata Agus.

2. Mobil Hybrid

Agus menjelaskan untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

3. Motor Listrik Baru

Besaran subsidi untuk pembeli motor listrik baru adalah Rp8 juta. Angka yang diungkap Agus ini lebih tinggi ketimbang wacana pemerintah sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

4. Motor Konversi

Sedangkan untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan pemerintah mencapai Rp5 juta. Nominal ini lebih kecil dengan yang dicanangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa gak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelas Arifin kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Menhub Dorong Saudi Airlines Layani Penerbangan Umrah******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong maskapai Arab Saudi Saudi Airlines melayani penerbangan umrahdari dan ke Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat.

Selain itu, ia menawarkan pemerintah Arab Saudi peningkatan kerja sama di sektor penerbangan untuk haji, umroh, dan pariwisata.

Hal ini dilakukan saat melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi pada Minggu (18/12). Pada kesempatan tersebut, Budi menyambangi Mekkah, Jeddah, dan Riyadh.

Setiba di Arab Saudi, Budi disambut oleh Wakil Menteri Transportasi Arab Saudi Saad bin Abdul Aziz Al-Khalab.

Kemudian, Budi bertemu dengan Menteri Umroh dan Haji Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah, Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi Saleh Al-Jasser, dan Direktur Jenderal Saudi Airlines Ibrahim-Al Omar. Budi juga bertemu dengan mantan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh Banten.

Dalam pertemuan tersebut Budi memaparkan soal penerbangan umrah melalui Bandara Kertajat yang telah berlangsung secara reguler.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Arab Saudi yang telah membantu memberikan slot penerbangan umrah kepada Indonesia melalui Bandara Kertajati.

"Saat ini Garuda Indonesia dan Lion Air sudah beroperasi. Ke depan kami mendorong Saudi Airlines untuk dapat melayani penerbangan umroh dari dan ke Kertajati," ujar Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara.

Sebelum pandemi, Saudi Airlines melakukan penerbangan dari Arab Saudi ke sejumlah Bandara di Indonesia yaitu Soekarno Hatta, Juanda Surabaya, dan Kualanamu Medan.

Namun sejak pandemi Arab Saudi hanya melakukan penerbangan ke Bandara Soekarno Hatta. Sementara itu, sejumlah maskapai nasional juga telah melakukan penerbangan ke Arab Saudi melalui maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air.

Pada 2023, sambungnya, Indonesia akan menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji.

Sementara itu, pihak Arab Saudi, menawarkan Bandara Thaif sebagai poin untuk penerbangan haji dari Indonesia.

Hal tersebut ditawarkan untuk mengurangi kepadatan kloter penerbangan jamaah haji di Bandara Jeddah dan Madinah, serta memangkas masa tinggal jamaah Haji di Arab Saudi sehingga dapat menekan biaya haji.

Ia mengatakan kerja sama bilateral kedua negara di sektor penerbangan sudah terjalin sejak lama yaitu pada tahun 15 Desember 1988, melalui penandatanganan perjanjian hubungan udara RI - Arab Saudi.

Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang mengatur hak-hak angkutan udara pada 2017, di mana Indonesia membuka penerbangan penumpang dan kargo di sejumlah bandara di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, Solo, Balikpapan dan Palembang.

Sementara, Arab Saudi membuka penerbangan penumpang dan kargo di sejumlah bandara di Jeddah, Riyadh, Dammam, Madinah, dan Taif.

"Pihak Arab Saudi menyampaikan beberapa keinginan. Mereka menginginkan untuk menambah slot penerbangan ke Bandara Soekarno Hatta. Selain itu, mereka juga ingin melayani penerbangan ke Denpasar, Bali dan Surabaya. Mereka juga menginginkan dibukanya poin ke Yogyakarta," ujarnya.

Atas permintaan tersebut, Budi meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk membahas secara detail dan teknis dengan Dirjen Perhubungan Udara Arab Saudi (GACA) dengan menyesuaikan dengan perjanjian bilateral yang berlaku.

"Kami juga berkeinginan agar Pemerintah Arab Saudi membuka hak angkut kelima untuk Indonesia, agar maskapai Indonesia dapat membuka paket wisata dengan umrah," tutur Budi.

Kemudian, saat bertemu dengan pimpinan Saudi Airlines, Budi juga mengajak maskapai asal Arab Saudi tersebut untuk melayani penerbangan ke 10 destinasi wisata prioritas.

Kesepuluh destinasi prioritas itu yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Wakatobi, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, Kepulauan Seribu, dan Tanjung Lesung.

"Maskapai Saudi dapat beroperasi secara langsung melalui perjanjian bilateral layanan angkutan udara yang ada, atau melalui kerja sama dengan maskapai penerbangan Indonesia," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

KCIC Evaluasi SOP Pemasangan Rel Kereta Cepat Jakarta******

PT KCIC akan mengevaluasi total seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) dan SOP lainnya sebagai buntut atas kecelakaanyang terjadi pada kereta kerja di jalur proyek keretayang menelan dana hingga ratusan triliun tersebut pada Minggu (18/12) kemarin.

Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakan evaluasi dilakukan untuk kembali memastikan semua pekerjaan yang dilakukan kontraktor KCJB aman.

"Ini untuk memastikan kontraktor menjalankan aspek Safety, Security, Health and Environment (SSHE)pada setiap aktivitas kerja," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia, Senin (19/12).

"Pembangunan stasiun dan pemasangan subsistem perkeretaapian di area KCJB tetap dilakukan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Termasuk pemasangan rel tanpa balas," katanya.

Kereta teknis di jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilaporkan anjlok keluar jalur pada Minggu (18/12). Empat tenaga kerja diduga terluka akibat insiden ini.

Rahadian mengatakan anjlok tersebut terjadi pada Minggu (18/12) sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Rahadian memastikan bahwa yang anjlok tersebut bukanlah rangkaian kereta cepat.

"Tetapi rangkaian kereta kerja berupa lokomotif kerja dan mesin pemasangan rel (ballasted)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Buddha

Partai Buruh Bakal Gugat Heru Budi dan Ridwan Kamil Terkait UMP 2023******

Partai Buruh Indonesia mengancam bakal menggugat sejumlah gubernur terkait upahminimum provinsi (UMP) 2023.

Beberapa gubernur yang masuk daftar adalah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono mengatakan gugatan dilayangkan karena UMP 2023 yang ditetapkan masih belum layak.

Untuk DKI Jakarta, Kahar menyebut gugatan diajukan karena UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah. Pasalnya, UMP itu hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Sementara untuk Jawa Barat, ia mengatakan gugatan diajukan karena tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat ia sebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

Sebelumnya pemerintah masing-masing provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP 2023. Kenaikan upah tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal itu terlalu mendominasi

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’