perang88 993Jutaan kata 419795Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot 100 to x3》
PSI klaim amankan 10 kursi DPRD di Maluku******
Ronald mengungkapkan bahwa perolehan kursi DPRD di Maluku mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Pada Pemilu 2019, PSI hanya memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
"Pada Pemilu 2019 PSI Maluku hanya memperoleh satu kursi di Kabupaten Maluku Tengah, pada Pemilu 2024 perolehan meningkat 1.000 persen,” kata Ronald dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pengalaman pada Pemilu 2019 membuat struktur di internal partai jauh lebih solid dan lebih siap menghadapi Pemilu 2024.
Namun, dia mengatakan bahwa pengaruh terbesar datang dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Karena karakter dari putra bungsu Presiden RI Joko Widodo menarik simpati masyarakat Maluku.
"Mas Kaesang adalah sosok anak muda yang memberikan teladan dengan sikap santun dan kesederhanaan yang khas. Karakter pemimpin seperti inilah yang membuat rakyat Maluku makin terpukau dan menyukai PSI," tuturnya.
Baca juga: PSI amankan enam kursi DPRD Kota Tangerang
Baca juga: Faktor Kaesang dongkrak perolehan suara PSI di Solo
Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******
PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.
Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).
Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.
Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.
"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.
PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.
"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.
Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.
Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.
"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.
"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.
Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.
"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Label:sydney paito warna angkanet、voucher diskon shopee、agb99
Terkait:joker268、bocoran slot admin riki hari ini、yang lagi gacor slot hari ini、perbedaan kredivo basic dan premium、maxwin slot xyz、cara dapat uang dari termux、harmoni4d、ratu111、demo cosmic cash、situs baru 2023
bab terbaru:20 di erek erek(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission/SEC) memberikan persetujuan untuk ETF Bitcoin.
Dana yang diperdagangkan di bursa berjangka (ETF) Bitcoin adalah kumpulan aset terkait Bitcoin yang ditawarkan di bursa tradisional oleh pialang untuk diperdagangkan sebagai ETF. Hal ini memberikan investor ritel dan investor lainnya exposure terhadap mata uang kripto tanpa perlu memilikinya.
MelansirCNN, Rabu (10/1), langkah regulator ini diharapkan bisa membuat investasi Bitcoin lebih mudah diakses oleh investor bursa, tanpa mengharuskan mereka memiliki aset digital secara langsung.
"Meskipun kami menyetujui pencatatan dan perdagangan saham spot Bitcoin ETF tertentu hari ini, kami tidak menyetujui atau mendukung Bitcoin. Investor harus tetap berhati-hati terhadap berbagai risiko yang terkait dengan Bitcoin dan produk yang nilainya terkait dengan kripto," tulisnya.
SEC memiliki tenggat waktu 10 Januari untuk menawarkan keputusan hanya untuk satu dari 11 perusahaan yang mengajukan penawaran ETF bitcoin. Pada Rabu (12/1), mereka kemudian menawarkan persetujuan kepada 11 dari mereka.
Bitcoin, memiliki kapitalisasi pasar saat ini sekitar 0 miliar. Aset kripto ini telah mengalami perubahan harga yang fluktuatif sepanjang 15 tahun sejarah ia muncul.
Baru-baru ini, setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa hampir US ribu pada November 2021, harganya turun di bawah US ribu selama masa kelam kripto pada 2022, kemudian diperdagangkan di angka US ribu menjelang keputusan SEC.
Sekitar satu jam setelah berita persetujuan tersebut, harga Bitcoin naik 0,3 persen menjadi hampir US ribu.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Saatnya manfaatkan penawaran spesial dari Transmart untuk mendapatkan produk-produk segar dengan diskon menarik setiap harinya.
Transmart memberikan penawaran diskon 20 persen setiap hari untuk beragam produk segar seperti sayuran, buah, daging, ikan, sampai aneka makanan beku.
Lihat Juga :![]() |
Nggak cuma itu, produk hewani seperti daging ayam, daging sapi, ikan juga tersedia diskon hingga 20 persen.
Diskon 20 persen untuk berbagai macam produk segar ini berlaku setiap hari di seluruh gerai Transmart Indonesia.
Tidak ada batasan minimal pembelian untuk bisa mendapatkan diskon 20 persen. Pelanggan cukup bayar belanjaan menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.
Jadi jangan lupa download Allo Bank dari App Store atau Google Play Store di hp masing-masing. Registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime supaya bisa klaim harga diskon di Transmart.
Atau bisa juga mengajukan pembuatan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan melalui booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.
Limit dari kartu kredit tersebut nantinya bisa langsung digunakan untuk belanja berbagai produk segar di Transmart setiap hari. Yuk, segera belanja ke Transmart terdekat sekarang juga.
(avd/fef)Data milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI diduga bocorbuntut serangan ransomware ke website perusahaan. Peretas minta tebusan.
Hal ini terungkap setelah akun X @TodayCyberNews membahagiakan tangkapan layar halaman situs web yang menginformasikan KAI telah diretas, Minggu (14/1).
"Pelanggaran Data di PT Kereta Api Indonesia (https://kai.id). Sebuah kelompok peretas mengklaim telah mengakses data sensitif, termasuk informasi karyawan, detail pelanggan, dan lainnya dari perusahaan kereta api Nasional Indonesia," tulis akun tersebut.
"Anda dapat menemukan memo umum KAI.ID di sini! Harga 11,69 Bitcoin. ID: 18397815624," demikian tertulis dalam gambar tersebut.
Kelompok peretas mengancam membocorkan data kalau KAI tak membayar tebusan. KAI diminta merespons dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari. Peretas mengaku telah menyusup ke jaringan KAI selama sepekan.
Merespons hal tersebut, VP Public Relations KAI Joni Martinus menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada bukti bahwa ada data KAI yang bocor seperti yang dinarasikan.
"Kami akan tetap melakukan investigasi secara mendalam untuk menelusuri isu tersebut," kata Joni melalui keterangan resmi, Selasa (16/1).
Pihaknya juga memastikan seluruh data KAI aman. Selain itu, hingga saat ini seluruh sistem operasional IT, pembelian tiket online, serta layanan Face Recognition Boarding Gate di semua stasiun masih berjalan dengan baik.
Joni lantas mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan data pada fitur Face Recognition Boarding Gate yang dipergunakan oleh KAI. Sebab, KAI telah memiliki manajemen keamanan informasi yang baik.
KAI sudah mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi berstandar internasional ISO 27001 tentang Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi.
Untuk langkah lebih lanjut, KAI akan bekerja sama dengan pihak berwajib mengusut kasus tersebut. KAI berkomitmen tidak akan tunduk akan kejahatan pemerasan ini.
"KAI secara berkala terus meningkatkan keamanan siber demi kenyamanan para pelanggan untuk tetap menggunakan jasa transportasi massal kereta api yang nyaman, aman dan tepat waktu," tutup Joni.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.
Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.
Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.
Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.
"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.
Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.
Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.
Lihat Juga :Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot |
Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.
Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.
"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.
Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.
"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.
Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
[Gambas:Video CNN]
《situs slot 100 to x3》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,angka jitu hari ini hkHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot 100 to x3》bab terbaru。