cheat hack rtp pola jam gacor

Angin adalah riak dedaunan

Beras Bansos Berstiker Prabowo******

SOLO —Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial (bansos) yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024. Salah satu yang ramai disorot adalah beras bansos berstriker Prabowo-Gibran.

“Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja,” kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang beredar di media sosial X.

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak,” kata Wapres sebagaimana dilansir Antara. 

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat. Sampai akhirnya ditemukan beras bansos berstiker Prabowo-Gibran.

“Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnyakalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain,” ujarnya.

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Jeda Kemanusiaan di Gaza Ditawarkan dengan Imbalan Pembebasan 12 Sandera Israel******

JAKARTA — Pembebasan 12 sandera Israel ditawarkan untuk menjadi imbalan jika dilakukan jeda kemanusiaan di Gaza, Palestina.  

Laporan televisi Al Mayadeen, melaporkan bahwa setengah dari sandera yang ditawari pembebasan jika Israel menghentikan operasi militernya adalah warga negara Amerika Serikat (AS).  

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Adapun televisi Mesir Al-Qahira Al-Ikhbariya juga melaporkan bahwa Mesir hampir mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata untuk kemanusiaan di Jalur Gaza dengan pertukaran tahanan.  

Melansir TASS via Bisnis.com, Kairo juga sedang melakukan komunikasi intensif untuk mencapai gencatan senjata sementara di wilayah Palestina itu untuk tujuan kemanusiaan. 

Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah mengusulkan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda pertempuran di Jalur Gaza selama 3 hari untuk membebaskan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas, pada Selasa (7/11/2023).  

Seorang pejabat tinggi Israel mengatakan bahwa Israel siap mengumumkan penghentian permusuhan di Jalur Gaza, jika Hamas membebaskan sejumlah besar sandera. 

Sementara itu, Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menegaskan sejauh ini tidak ada perjanjian khusus mengenai gencatan senjata di Gaza, pada Senin (6/11/2023).  

Seperti diketahui, situasi di Timur Tengah kembali menegang menyusul serbuan serangan militan Hamas dari Jalur Gaza ke Israel pada 7 Oktober lalu, yang kini perang sudah berlangsung lebih dari sebulan.  Hamas menganggap serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem.  

Israel memberikan balasan dengan melakukan pengepungan total terhadap Jalur Gaza dan mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut serta sebagian wilayah Lebanon dan Suriah. Bentrokan juga terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jeda Kemanusiaan di Gaza Ditawarkan dengan Imbalan Pembebasan 12 Sandera Israel”

Nona Junhuan

Komitmen Mahfud Md: Tak Ada yang Bisa Mendikte Saya******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menegaskan tidak bisa didikte pihak manapun apabila terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo.

“Jadi, apa pun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud Md,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Antaradi Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Hal itu disampaikan Mahfud dalam dialog Tabrak Prof bersama masyarakat Lampung yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan dirinya adalah pendekar hukum yang senantiasa bersikap tegak lurus menegakkan konstitusi.

Mahfud pun bercerita tentang kesepakatannya bersama partai-partai pengusung ketika hendak dipilih menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo.

Dalam ceritanya, Mahfud Md dan seluruh partai pengusung bersepakat untuk tidak saling menugaskan. Kesepakatan yang dibangun adalah menegakkan hukum dan konstitusi sesuai proporsi masing-masing.

Mahfud menambahkan, partai politik bertugas menegakkan hukum dan konstitusi dengan mengirim kader-kader terbaiknya sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kemudian juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah dalam rangka tugas bersama menegakkan konstitusi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Mahfud berkomitmen tetap pada sikapnya untuk menjalankan konstitusi, menegakkan hukum, serta menyikat korupsi apabila diberi mandat oleh rakyat sebagai Wapres RI periode 2024-2029.

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

APN Surakarta Wisuda 85 Taruna, Sebagian Sudah Diterima Kerja******

SOLO —Akademi Pelayaran Nasional (APN) Surakarta menggelar prosesi wisuda ke-XVII di  Hotel Adhiwangsa Solo, Sabtu (27/1/2024). Dalam wisuda itu APN Surakarta meluluskan 85 taruna yang terdiri atas 67 taruna dari Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga & Kepelabuhanan dan 18 taruna dari Program Studi Manajemen Logistik.

Direktur APN Surakarta, Hardi, mengatakan para taruna secara khusus disiapkan untuk menjawab tantangan dunia maritim Indonesia. Dia mengatakan ada banyak tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jasa transportasi laut dan pengelolaan pelabuhan saat ini.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

“Jumlah SDM yang menguasai teknologi kelautan sangat sedikit, fasilitas pelabuhan di pedalaman terbatas,  pelabuhan pengumpul sedikit hanya berjumlah 189, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pulau yang ada di indonesia. Di sisi lain, belum terpadunya instansi pelayan dalam pengelolaan pelabuhan,” kata dia membeberkan sejumlah tantangan tersebut dalam sambutannya.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, APN Surakarta mendidik para taruna dengan berbagai cara. Seperti meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut ke S3, mengikuti pelatihan, dan melakukan studi banding ke instansi pelayaran baik negeri maupun swasta.   

“Selain itu kami mendatangkan praktisi untuk mengajar para taruna dan taruni. Praktisi yang diundang adalah orang orang yang tahu persis tentang bagaimana cara mengelola pelabuhan,” kata dia.

APN Surakarta juga telah bekerja sama dengan perguruan tinggi baik dari dalam dan luar negeri seperti Thailand, Vietnam, China, dan Malaysia.  

“Kerja sama dengan Malaysia misalnya mendatangkan dosen untuk memberikan materi pelajaran di APN Surakarta dan begitu sebaliknya. Pada tahun ajaran 2023/2024, APN Surakarta juga mengirim taruna untuk belajar di Malaysia,” kata Hardi.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan 20 instansi pelayaran Indonesia seperti BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten, PT ASDP Indonesia Ferry Merak Banten, Krakatau Bandar Samudera Banten, PT Indah Kiat Merak Banten,  PT Pratama Galuh Perkasa Cilegon Banten, dan lainnya.

Kerja sama tersebut dimaksudkan agar penyaluran kerja para taruna lebih mudah. Hardi mengatakan 20% taruna yang diwisuda kali ini sudah bekerja. Hal ini lantaran adanya program praktek kerja selama satu semester di instansi pelayaran.

“Pada saat praktek kerja selama satu semester biasanya juga sudah ada penawaran untuk bekerja di instansi tersebut,” kata dia.

Taruna asal Ternate, Maluku Utara, Risma Gani, mengaku sedang menjalani proses masuk kerja di PT. Pelindo Ternate. Dia sempat praktik atau magang di perusahaan tersebut sebelum akhirnya dipanggil untuk wawancara kerja. 

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Ibu Negara Bukan Jabatan Publik, Tak Ada Aturan Khusus Soal Kampanye******

JAKARTA —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Promosi Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah BRI Beruntung Dapat Mobil Listrik Keren!

“Enggak ada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024. Meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri). Iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Ibu Negara Bukan Jabatan Publik, Tak Ada Aturan Khusus Soal Kampanye******

JAKARTA —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Promosi Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah BRI Beruntung Dapat Mobil Listrik Keren!

“Enggak ada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024. Meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri). Iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.