gas4d slot 175Jutaan kata 689826Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs pay4d terbaru》
Kubu Pontjo: Menteri ATR Tak Berhak Tolak Pembaruan HGB Hotel Sultan******Jakarta, CNN Indonesia--
KubuPontjo Sutowo mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak berhak menolak pembaruan hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.
Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda menyebut perusahaan Pontjo Sutowo sudah mengajukan pembaruan HGB kepada Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta sejak 2 tahun lalu. Namun, ia mengungkap belum ada respons.
"PT Indobuildco mengajukan pembaruan hak 30 tahun, bukan perpanjangan hak, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahjanto) tidak berhak menolak pembaruan hak yang diminta oleh pemegang hak sesuai uu, kecuali persyaratan pemohonnya tidak terpenuhi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).
Yosef bahkan menaruh curiga bahwa pengajuan pembaruan dari kliennya sengaja tidak diproses oleh pemerintah. Di lain sisi, ia menganggap pemerintah tak punya alasan menolak pengajuan tersebut.
Ia menegaskan berkas yang diajukan lengkap. Oleh karena itu, Yosef mempertanyakan apa alasan pemerintah jika memang menolak pembaruan HGB Hotel Sultan.
"Bisa saja (sengaja tidak diproses). (Mereka) mau nolak alasannya apa?" tutupnya.
Terpisah, kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva mengatakan belum ada surat resmi penolakan pembaruan HGB hotel tersebut.
Bahkan, Hamdan mengklaim kubu Pontjo Sutowo tak segan untuk kembali menggugat Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto jika benar pemerintah menolaknya.
"Kalau suratnya ada, klien kami (Pontjo Sutowo) pasti akan mengajukan gugatan. Iya betul (gugat lagi Hadi Tjahjanto). BPN sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Segalanya kita serahkan ke pengadilan yang memutuskan," jelasnya saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Menteri Hadi tegas menyebut menolak perpanjangan HGB PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Artinya, kepemilikan hotel tersebut resmi kembali ke negara.
"Oh begitu (digugat Rp28 triliun)? Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (PT Indobuildco di Hotel Sultan). Sudah selesai. Itu sudah ranahnya aparat penegak hukum," tegas Hadi hari ini usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan.
[Gambas:Video CNN]
Viral J&T Express Diduga PHK Ratusan Karyawan Imbas TikTok Shop Tutup******Jakarta, CNN Indonesia--
Viral narasi ratusan karyawan PT Global Jet Express alias J&T Express diduga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pelarangan TikTok Shop di media sosial.
"Sekitar 100 pegawai ekspedisi di-PHK. Mereka biasa kerja di (gudang) Malatex, Cimanggis, Depok (Jawa Barat)," tulis narasi dalam unggahan video akun Instagram @depok24jam, dikutip Kamis (2/11).
"Mereka di-PHK karena paket mulai sepi. Salah satunya disebabkan karena TikTok Shop ditutup," sambung keterangan video tersebut.
Ada juga satu truk paket dengan logo perusahaan ekspedisi itu yang terparkir di dalam gudang ekspedisi tersebut.
Dalam video juga diperlihatkan sepucuk surat dengan kop logo J&T. Sedangkan sisa unggahan tersebut menampilkan salam perpisahan antarpekerja, baik itu karyawan pria dan wanita.
"Semoga keadilan dan kesejahteraan tetap mereka terima. Anak dan istri di rumah akan tetap mendoakan," tandas caption video tersebut.
CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Public Relations J&T Express Diego Prayoga untuk meminta keterangan soal kabar PHK tersebut, namun yang bersangkutan enggan memberikan penjelasan soal video viral tersebut. Sementara itu, Head of Legal PT Global Jet Express Teddy Antono belum memberikan tanggapan.
Di lain sisi, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) mengatakan belum mendapatkan laporan resmi dari pihak J&T terkait kabar PHK massal di Depok, Jawa Barat.
"Saya belum dapat informasi (PHK massal J&T Express Depok) tersebut," kata Wakil Ketua Asperindo Budiyanto Darmastono saat dikonfirmasi.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Label:888 slot gacor、cara pinjam uang di gojek、trik main slot pemula
Terkait:situs slot yang terpercaya、daftar game slot、venuspoker、vtogel、togel oregon 06、slot indonesia、pinjam kartu kredit untuk cicilan、togel86、daftar situs slot terbaru、cara pinjol ilegal
bab terbaru:slot yang bisa maxwin(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《situs pay4d terbaru》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,serubetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs pay4d terbaru》bab terbaru。