infini bonus new member 100

Shenwutu

Credit Suisse: Pekerja Sektor Pertanian Indonesia Turun Drastis******

Bank asal Swiss, Credit Suisse, mencatat tenaga kerjadi sektor pertanianIndonesia menurun tajam. Bahkan, diperkirakan hanya tinggal 20 persen pada 2030.

"Pangsa pekerja di sektor pertanian turun tajam dari 40 persen pada 2010 menjadi 30 persen pada 2019. Sejauh ini, jumlah absolut pekerja di sektor pertanian agak stabil, sementara lapangan kerja industri dan jasa meningkat," tulis data riset Credit Suisses, yang dipaparkan dalam acara Credit Suisse Research Institute: Dampak Global dari Populasi Asia yang Menua, Jumat (4/11).

"Berdasarkan tren saat ini, yang menurut kami kemungkinan akan berlanjut, pangsa pertanian dalam angkatan kerja bisa turun hingga 20 persen pada 2030," sambungnya.

Jika hal tersebut terealisasi, pertumbuhan PDB jauh lebih cepat daripada ekspansi tenaga kerja yang membludak.

Kendati, ia memaparkan bahwa saat ini sektor agrikultur memang masih mendominasi di Tanah Air.

"Karena secara tradisional struktur tenaga kerja, di Indonesia, pertanian kita banyak menyumbang penyerapan tenaga kerja," katanya.

Lebih lanjut, Topada menyinggung partisipasi tenaga kerja perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu dibarengi dengan pemerataan pendidikan dan pemikiran soal karier.

"Itu sejalan dengan peningkatan di semua tingkat pendidikan di mana dengan memiliki karier dan pekerjaan dipandang sebagai hasil yang diinginkan, tidak hanya dalam hal pendapatan yang diterima. Namun, juga dalam hal kehidupan sosial," tuturnya.

Sementara, para tenaga kerja muda Indonesia di kisaran usia 25-34 lebih dominan menginginkan pekerjaan yang fleksibel dan memilih kerja secara temporer di perusahaan tertentu. Ini juga dibarengi dengan adaptasi teknologi yang masuk ke Tanah Air.

Dalam data riset Credit Suisse juga dijelaskan bahwa kualitas tenaga kerja dan infrastruktur Indonesia meningkat. Selain bertambahnya jumlah tenaga kerja, kemampuan fisik dan mental tenaga kerja juga diklaim meningkat.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

Kenapa Singkong Tak Masuk 11 Bahan Pangan yang Dikuasai Negara?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah. Padahal, singkong ditanam dalam program food estate.

Melalui perpres itu, Jokowi menetapkan 11 bahan pangan pokok yang nantinya akan dikuasai oleh pemerintah. Bahan pangan tersebut yaitu, beras, jagung, kedelai, bawang, dan cabai. Kemudian, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, serta ikan.

Dalam 11 bahan pokok itu tidak tercantum singkong. Padahal komoditas itu juga penting dan ikut ditanam dalam Program Food Estate yang sekarang ini dilaksanakan pemerintah.

"Kalau singkongnya kan itu susah untuk disimpan dan sebagainya, tapi kalau tepungnya semestinya bisa. Lalu, keterbatasan dalam konsumsi langsung. Kalau beras kan konsumsi, daging, cabai," katanya kepada CNNIndonesia.com,Senin (7/11).

Hermanto mengatakan seharusnya tepung bisa masuk dalam daftar 11 bahan pangan. Karena singkong mentah bersifat voluminous atau makan banyak tempat.

"Kan langsung rusak kalau (singkong) gak disimpan dengan baik. Sementara, disimpan dengan baik dia akan butuh tempat atau space yang sangat luas. Beda dengan cabai, bawang, dan yang 11 itu (cadangan pangan pemerintah)," jelasnya.

Tak jauh beda, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa berpendapat bahwa penentuan cadangan pangan pemerintah ada beberapa faktor.

Pertama, fluktuasi harganya relatif tinggi. Kedua, apakah memiliki peran penting di dalam konsumsi masyarakat. Menurut Andreas, sudah barang tentu banyak pertimbangan lain.

"Katakanlah kalau kita bicara singkong, apakah singkong signifikan? Misalnya fluktuasi harga singkong yang menyebabkan sumbangan terhadap inflasi, apakah itu ada? Jadi itu banyak pertimbangan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Andreas menyoroti seharusnya gandum bisa masuk ke dalam 11 bahan pangan yang masuk dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022.

"Sebenarnya ada bahan pangan lain yang lebih signifikan lagi, itu gandum. Padahal proporsi konsumsi kita terhadap gandum luar biasa lonjakannya. Karena impor gandum itu pertumbuhannya 16,5 persen selama 20 tahun terakhir. Itu pertumbuhan yang lebih besar, konsumsi beras justru menurun. Jadi gandum semakin lama semakin memiliki peran yang sangat penting," jelasnya.

Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menggemakan food estate. Bahkan, Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengurus cadangan pangan komoditas singkong dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan.

Pembangunan food estate itu dilakukan di dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Untuk di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Kemudian, pembangunan food estate di Sumatra Utara dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah pembangunan selesai di dua provinsi ini, pemerintah akan melanjutkan pembangunan food estate di Papua, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jokowi menjelaskan area pembangunan food estate yang disiapkan di Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare (ha). Area itu masuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

"Kemudian area non irigasi seluas 622 ribu ha, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan," terang Jokowi saat itu.

Sayang, pada akhirnya food estate tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Adhi Karya Terima PMN Rp1,97 T untuk IKN******

PT Adhi Karya Tbk menerima penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,97 triliun untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Baru-baru ini kami juga mengikuti tender di ibu kota nusantara (IKN), yang sudah didapatkan untuk pekerjaan di jalan tol segmen 3a ruas Karang Joang-KKT Karingau," kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, Rabu (9/11).

Entus lantas menjelaskan di hadapan anggota DPR bagaimana progres pembangunan proyek IKN, termasuk pembangunan rumah pekerja konstruksi IKN.

Ia menjelaskan, sebenarnya proyek ini bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Rumah ini dibuat dengan model modular box (mobox).

"Jadi hanya 4 lantai. Ini diharapkan selesai akhir Desember ini. ADHI 10 bangunan, WIKA 12 bangunan untuk kurang lebih ribuan pekerja," jelasnya.

Selain itu, ada juga kontrak pembangunan pelindung tumbukan kapal (Fender) untuk dermaga dan teranyar jalan tol 3a. Khusus soal tol, Entus menyebut "Kami bersama-sama dengan Hutama Karya dan Brantas Abipraya kurang lebih angkanya Rp3,2 triliun."

Entus menjelaskan bahwa saat ini yang mulai dikerjakan di IKN adalah proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti penyiapan lahan untuk bangunan-bangunan istana hingga kantor setpres.

Ia lantas melanjutkan bahwa Adhi Karya kini sedang dalam proses tender untuk kemenko dan sekretaris negara, ada sekitar empat tender.

"Dari PU yang saya dengar targetnya selesai Desember ini untuk kurang lebih ada 19 paket nilainya Rp20 triliun untuk proses pelelangannya. Ini memang untuk yang dasar dulu, jalan tol, jalan, kemudian kawasan, dan sebagainya," tuturnya.

Lebih lanjut, Entus menyebut Adhi Karya masih mengejar beberapa proyek lain di IKN. Pasalnya, proyek yang sudah dikantongi saat ini masih belum mencapai target.

"Sedang kita ikuti proses lelangnya. Harapannya sih kita target Rp3 triliun-Rp3,5 triliun lah, sekarang kan baru dapat Rp1,4 triliun. Sedang jalan semuanya, mudah mudahan oke lah," ujar Entus kepada awak media seusai rapat.

Di lain sisi, perusahaan tengah mengincar Rp1,898 triliun dari rights issue untuk membiayai sejumlah proyek. Entus mengatakan dana yang masuk dari aksi korporasi ini baru 36 persen. Jika tidak maksimal, ia tidak menutup kemungkinan untuk mencari dana pinjaman dengan melakukan kerja sama alternatif.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Penyihir Serbaguna

Menaker Klaim BSU Telah Cair ke 10 Juta Buruh******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenyatakan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 telah tersalurkan ke 10.321.436 orang atau 80,3 persen dari target 14,6 juta orang per Rabu (9/11).

Adapun penyaluran melalui PT Pos Indonesia baru tersalurkan kepada 1,2 juta orang dari target 3,6 juta orang. Hal tersebut ia ungkapkan saat meninjau proses penyaluran BSU di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur hari ini.

Proses pendistribusian melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ketujuh penyaluran BSU 2022.

Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama,penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat.

Kedua,pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia.

Ketiga,jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan.

"Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui dua model ini, melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur 100 persen hingga akhir 2022 ini," kata Ida.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur BSU juga telah bekerja secara maksimal. Ia mengklaim pihaknya membuka layanan penyaluran BSU setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu.

Oleh karena itu, ia optimistis penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia bisa selesai dalam dua minggu ke depan.

"Maksimal dua minggu lagi selesai," ujar Faizal.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen******

Buruhmendesak pemerintah untuk menaikkan UpahMinimum Provinsi (UMP) sampai dengan 30 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan tuntutan disuarakan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 yang moncer hingga 5,72 persen.

Ia mengatakan pertumbuhan itu merupakan momentum tepat untuk meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk buruh.

Nining mengatakan pemerintah seharusnya berani mengambil langkah tegas menaikkan UMP di tengah berbagai situasi ekonomi yang sedang dihadapi agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Dengan menaikkan upah, maka berpengaruh pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa dipacu.

"Kita bisa lihat bagaimana beban kesulitan yang semakin dalam di masa pandemi, upah tidak ada kenaikan, korban dirumahkan upah tidak dibayar, PHK semena-mena, kenaikan BBM, omnibus law semakin memperparah kondisi ekonomi buruh karena upah buruh naik berdasarkan inflasi," jelasnya.

Suara sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Ia juga menuntut kenaikan UMP 2023.

Kendati demikian, dirinya memberikan angka kompromi kepada pemerintah.

"Angka yang kami usulkan ada di 13 persen dengan asumsi, yang pertama inflasi kami menghitungnya itu kan baru kuartal III, kalau kita asumsi inflasi mungkin sudah di angka 6 persen. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi menggunakan angka sekitar 5 persen," jelasnya.

Mirah lantas menyinggung soal inflasi pangan yang diklaim sudah mencapai 14 persen. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dia rata-ratakan di angka 30 persen.

"Jadi sebenarnya bukan 13 persen, tapi lebih dari 13 persen. Angka 13 persen adalah angka kompromi yang kami juga sangat memahami kondisi pemerintah dan kondisi perusahaan saat ini di situasi pasca covid," tutur Mirah.

Namun, Mirah dengan tegas meminta Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) untuk berhenti membicarakan kenaikan UMP dengan dasar PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Kalau kami dari ASPEK Indonesia mengusulkan, meminta kepada pemerintah untuk perhitungan UMP 2023 berdasarkan perhitungan menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 di mana menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021," tegas Mirah.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutankeduaadalah menolak PHK dengan dalih resesi. Dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus lawuntuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penetapan UMP bakal dilakukan pada 21 November 2022. Saat ini, sedang dalam proses pembahasan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos).

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Nantinya, UMP 2023 ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]