pinjol yang pasti acc

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Impor Beras Tembus 2,53 Juta Ton Hingga November 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 2,53 juta ton sepanjang Januari hingga November 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini impor beras itu senilai US,45 miliar atau setara Rp22,48 triliun (asumsi kurs Rp15.507 per dolar AS).

"Impor beras ini didominasi oleh impor beras dari negara Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan," kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (15/12).

Pudji menyebut impor beras paling banyak terjadi pada November 2023, yakni 433 ribu ton. Adapun nilainya mencapai US6,6 juta atau sekitar Rp4,28 triliun.

"Pada November 2023 adalah sebesar US6,6 juta. Ini meningkat sebesar 40,59 persen secara month to month," ucapnya.

Secara keseluruhan, nilai impor Indonesia November 2023 mencapai US,59 miliar, naik 4,89 persen dibandingkan Oktober 2023 atau naik 3,29 persen dibandingkan November 2022.

Jumlah impor November 2023 itu mencakup nilai impor migas senilai US,49 miliar. Angka ini naik 8,79 persen dibandingkan Oktober 2023 dan naik 24,41 persen dibandingkan November 2022.

Lalu, impor nonmigas senilai US,10 miliar, naik 4,08 persen dibandingkan Oktober 2023 dan turun 0,37 persen dibandingkan November 2022.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia November 2023 mencapai US,00 miliar atau turun 0,67 persen dibanding ekspor Oktober 2023. Dibanding November 2022, nilai ekspor turun sebesar 8,56 persen.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-November 2023 mencapai US6,41 miliar atau turun 11,83 persen dibanding periode yang sama tahun 2022.

[Gambas:Video CNN]

Ketik 8 orang

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Aturan Baru Terbit, Menaker Pastikan Upah Minimum Naik Tahun Depan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum pekerja.

Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.

Selain itu menurut Ida, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Beleid baru itu juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.

Aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.

"Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya.

Beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.

"Selanjutnya kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 November," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

Luhut Proyeksikan Pendapatan Pariwisata Bisa Capai Rp3.281 T******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan memproyeksi industri pariwisata bisa menghasilkan pendapatan senilai Rp3.281 triliun atau setara dengan 18,4 persen produk domestik bruto (PDB).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan mewakili Luhut dalam acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia dan Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2023 di Hotel Mulia Senayan, Jumat (15/12) malam.

Menurutnya, jumlah pendapatan pariwisata itu bisa tercapai jika masyarakat Indonesia memanfaatkan wisata dalam negeri minimal 5 kali dalam setahun.

"Jika kita dorong masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan wisata dalam negeri minimal 5 kali dalam setahun, hal ini diproyeksi dapat menghasilkan pendapatan pariwisata senilai Rp3.281 triliun atau setara dengan 18,4 persen PDB nominal," sambung dia.

Azwar menegaskan bahwa momentum ini penting untuk dimanfaatkan dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui aktivitas pariwisata di dalam negeri.

Menurutnya, aktivitas pariwisata dan penggunaan produk dalam negeri dapat memberikan kontribusi menjadi katalis perputaran ekonomi nasional.

"Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara kementerian atau lembaga atau pemda dan BUMN dengan asosiasi dan industri pendukung. Saya percaya kolaborasi seperti ini harus terus ditingkatkan untuk mencapai perekonomian yang lebih baik," lanjut Azwar.

Ia pun merinci capaian pariwisata Indonesia. Pada tahun ini, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 688 juta perjalanan, atau naik 13 persen dari 2022.

Jika kolaborasi usaha di industri pariwisata dapat dilanjutkan, ia menargetkan perjalanan wisatawan nusantara di dalam negeri bisa mencapai hingga 1,25 miliar-1,5 miliar perjalanan.

Kebijakan strategis yang telah pemerintah lakukan untuk mendukung industri pariwisata Indonesia termasuk; transformasi kelembagaan badan otorita, optimalisasi cuti bersama, pemberdayaan UMK dan produk dalam negeri, dan sinergitas pengembangan pariwisata melalui penyederhanaan proses bisnis.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Pemkot Usul UMK Bandung 2024 Naik 17 Persen Jadi Rp4,7 Juta******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2024 naik 17 persen menjadi Rp4.736.701 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Andri Darusman mengatakan besaran UMK yang diusulkan merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Bandung.

"Jadi awalnya kami usulkan sesuai PP Nomor 51 itu kan maksimal 4 persen kenaikan, jadi kami usulkan 3,97 persen atau sekitar Rp160 ribu. Tapi kami berdiskusi lagi dan kami usulkan lagi jadi 17 persen," ucap dia di Bandung, Rabu (29/11), melansirAntara.

"Pertimbangannya, UMK itu kan juga diukur dari pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Tahun lalu contohnya, gaji PNS dikabarkan naik tapi harga barang sudah naik duluan. Akhirnya daya beli menurun, khawatir ke inflasi juga," lanjut dia.

Nilai upah yang diusulkan tersebut naik Rp688.238 dari nilai UMK tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp4.048.462.

Andri menyebut usul ini berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan bersama pengusaha dan serikat buruh.

Lebih lanjut, Andri mengatakan usulan kenaikan yang mencapai 17 persen ini belum tentu dapat dikabulkan. Namun pihaknya telah menyampaikan usulan ini kepada Pemprov Jabar.

Andri mengatakan penentuan UMK akan diputuskan oleh Pemprov Jabar pada hari ini, Kamis (30/11). Pihaknya yakin bahwa penentuan UMK tersebut dapat menetapkan nilai yang terbaik bagi tiap kota atau kabupaten.

"Soal UMK ini kan pemerintah hanya sebagai wasit, kami di tengah-tengah pekerja dan pengusaha. Kami juga mendengarkan dari pengusaha yang merasa keberatan jika UMK dinaikkan terlalu tinggi, bisa bubar usahanya. Kalau naik banget kan juga yang terdampak bukan hanya buruh," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Erick Targetkan Merger AP I dan AP II Rampung Desember 2023******

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) bisa rampung Desember 2023.

Ia mengatakan penggabungan dua perusahaan pelat merah itu demi meningkatkan industri pariwisata di Tanah Air.

Apalagi, kata Erick, lonjakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah membeludak.

Di sisi lain, destinasi pariwisata di Indonesia pun kian berkembang. Erick mencontohkan destinasi itu seperti Labuan Bajo dan Mandalika.

"Jadi mau enggak mau harus kita terus tingkatkan karena ini (industri pariwisata) sebagai income ke depan," kata Erick.

Lebih lanjut Erick menuturkan penggabungan AP I dan AP II pun sudah dilakukan dengan mencopot Muhammad Awaluddin yang telah menjalani penugasan sebagai Direktur Utama AP II pada periode 2016 - 2023.

Awaluddin sendiri digantikan oleh Wendo Asrul Rose sebagai Plt Direktur Utama AP II. Karena pencopotan Awaluddin merupakan bagian dari langkah penggabungan perusahaan, Erick mengatakan kelak Awaluddin akan pendapat posisi lain di Angkasa Pura.

"Itu (pencopotan Awaluddin) konsep dari merger AP I dan AP II seperti kami menggabungkan Pelindo. Karena kami ingin meningkatkan efisiensi. Nanti Pak Awal ada tempatnya," ucap Erick.

Penggabungan AP I dan AP II juga merupakan langkah Erick untuk reformasi di BUMN. Erick menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Ia mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya beberapa waktu lalu.