warkop4d

Dewa Perang bertanda Naga

Apple Watch Ultra 2 resmi dijual di Blibli******

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Juara bertahan Persib Bandung lolos ke semifinal Nusantara Open******

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Roy Rosa Bachtiar
Copyright © ANTARA 2023

Pembunuhan tanpa batas

Belajar dari Singapura, RI Siapkan Rp2 T Demi Konser Artis Dunia******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun untuk memfasilitasi berbagai konser dan acara internasional.

Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di Instagram resminya @sandiuno, Rabu (6/3).

"Ke depannya, selain perizinan dan peningkatan SDM (sumber daya manusia), pemerintah akan memfasilitasi berbagai konser dan event internasional melalui Indonesia Tourism Fund yang tahun ini akan digelontorkan sebanyak Rp2 triliun," tulis dia.

"Saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk konser Taylor Swift ini harus menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita bersama," tutur dia.

Dalam video yang diunggahnya, ia mengatakan bahwa momen Singapura berhasil meyakinkan Taylor Swift untuk hanya menggelar konser di negara itu adalah 'koreksi bagi Indonesia'.

"Saya melihatnya ini seperti sebuah koreksi bagi kita, bagi Indonesia, mungkin ke depan kita bisa kerja sama karena kalau kita lihat kan kunjungan dari penonton dari Indonesia ini pasti besar sekali dan ini akan menambah jumlah dari emisi karbon," kata Sandiaga.

"Bagaimana kita berbagi dan kita hitung secara keseluruhan, mungkin kalau kita lihat, kita bisa mengarahkan 4 hari di Singapura atau 2 hari di Indonesia," katanya.

Sandiaga juga mengungkap pemerintah melalui kementeriannya akan gerak cepat untuk berkolaborasi dan membangun kerja sama sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta memberikan dampak pergerakan ekonomi untuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Jalannya menghadap ke langit

Alasan Guru Besar IPDN Sebut PNS Tercuan dari Makan Gratis Ala Prabowo******

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pihak paling diuntungkan dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.

"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," ujar Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Menurut Muhadam, anggaran program tersebut akan menetes di setiap level pemerintahan sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan siang warga sasaran.

Ia mencontohkan tetesan berupa uang pendampingan sudah terlihat dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Ada juga dana pendampingan yang dikelola PNS dalam program bantuan sosial (bansos) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selain dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurut Muhadam, PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.

Ia mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menyinggung tugas politikus adalah menjual mimpi.

"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.

"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.

Muhadam percaya, pada akhirnya, janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko sebelumnya menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Dengan target program ini, modal yang perlu dialokasikan ditaksir mencapai Rp450 triliun per tahun.

Kecuali, anggaran tahun pertama yang diperkirakan hanya Rp120 triliun di mana sekitar Rp60 triliun dari jumlah tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Prabowo Pede Bisa Kerek Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen 5 Tahun Lagi******

Prabowo Subianto optimis ia bisa mengerekpertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam 4 hingga 5 tahun ke depan jika terpilih menjadi presiden.

Calon presiden nomor urut 2 tersebut mengatakan rakyat Indonesia harus makmur dan sejahtera. Ia menegaskan pemimpin di negara manapun kudu punya cita-cita menyejahterakan warganya.

"Pada dasarnya, saya secara pribadi yakin bahwa kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Estimasi saya adalah dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan (ekonomi) sampai 8 persen atau bahkan lebih besar lagi," ucap Prabowo dalam Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan dirinya butuh masukan dari sejumlah pihak tentang bagaimana meningkatkan tax ratio tersebut.

"Bukan berarti kita perlu menaikkan pajak, tapi dalam hal ini kita perlu memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Dan saya pikir ini bisa dilakukan," jelasnya.

"Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand, maka kenaikan 6 persen dari US.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan, mencapai US miliar," tambah Prabowo.

Usai acara, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia harus berkolaborasi demi mencapai target-target yang telah ditentukan.

Selain menggalakkan kolaborasi, Menteri Pertahanan Prabowo berjanji akan meneruskan keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : Cerita Prabowo Pernah Punya Utang di Bank Mandiri

"Pendekatan kita di Indonesia adalah kolaborasi, kerja sama ekonomi, yang besar, menengah, kecil, koperasi, pedagang pasar, petani, nelayan, ini kerja sama yang baik. Kalau ini kuat, yang bawah berdaya, kemampuan daya beli daya mereka kuat. Karena itu kita harus sepakat dan sudah sepakat kita harus hilangkan kemiskinan," tegas Prabowo.

"Kita harus kerja keras. Banyak negara butuh 50 tahun, 60 tahun, ada negara yang cepat, tapi kita akan terus yang sudah dirintis presiden-presiden terdahulu, yang dikerjakan Pak Jokowi kita teruskan," tutupnya.

Ini bukan pertama kalinya Prabowo sesumbar bisa mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Saat masa kampanye Januari lalu, ia menyatakan hal serupa.

Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai minimal 8 persen jika ia terpilih dalam Pilpres 2024.

"Saya optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita, sasaran saya bila menerima mandat, saya harus mencapai pertumbuhan 8 persen minimum," katanya di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Rabu (31/1).

Prabowo mengatakan capaian ekonomi di era Presiden Jokowi akan menjadi fondasi baginya. Menurutnya, era pemerintahan Jokowi mencapai prestasi yang baik. Hal itu dilihat dari tingkat inflasi yang terkendali.

"Tingkat inflasi menurut pengetahuan saya, adalah yang terendah sepanjang sejarah RI," katanya.

Namun, ia mengatakan orang Indonesia cenderung kurang menghargai prestasi Jokowi tersebut. Padahal katanya, tingkat inflasi Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara lain, termasuk Argentina yang mencapai 150 persen.

"Sifat bangsa Indonesia kadang-kadang diberi karunia kurang begitu menghargai gitu," katanya.

[Gambas:Video CNN]