29hoki

slot gacor jepang 981Jutaan kata 391801Orang-orang telah membaca serialisasi

《29hoki》

KPK dalami intervensi Abdul Ghani Kasuba untuk rotasi jabatan pegawai******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami adanya dugaan intervensi tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) untuk mengatur berbagai proyek, pemberian izin, termasuk mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Hal tersebut didalami penyidik dalam pemeriksaan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim dan pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain, kaitan dengan penggunaan sejumlah uang dari hasil pemberian para kontraktor kepada tersangka AGK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.

Pada jadwal pemeriksaan itu penyidik KPK juga memeriksa pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi terkait dengan aliran uang yang diterima oleh AGK.

"Tim penyidik masih terus melanjutkan materi pemeriksaan kaitan dugaan aliran uang yang diterima tersangka AGK melalui beberapa perantara orang kepercayaannya," ujarnya.

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov
Baca juga: KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, akan menggunakan dua metode dan berlangsung selama dua hari.

Adapun dua metode itu adalah pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK).

"Metode yang akan digunakan untuk PSU di Kuala Lumpur, walaupun yang direkomendasikan itu metode KSK dan pos, tapi untuk ke depan PSU kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode TPS dan KSK," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU kirim tim usut surat suara tercoblos di Malaysia

Dia mengatakan PSU metode KSK dilaksanakan pada 9 Maret 2024 dan metode pos dilaksanakan pada hari berikutnya, 10 Maret 2024.

Untuk metode KSK, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.

"Maka penghitungannya akan dilaksanakan bersamaan metode TPS, sehingga diharapkan sampai dengan 12 Maret nanti sudah ada rekapitulasi penghitungan suara PPLN Kuala Lumpur. Sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri," ujarnya.

Menurut dia, langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pasalnya, dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit dalam data penduduk potensial pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

Baca juga: 1.366 KPPSLN dan 396 pengawas TPS dan KSK direkrut di Johor Bahru

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Label：gemetoto、ovoslot、cara menghasilkan uang online gratis

Terkait：dunia slot gacor、ajukan limit kredivo、market898 slot、rumah duit slot、pola gacor mahjong ways hari ini、erek erek kaki、pinjam uang di bca、slot malam、cara cicil kredivo、jam gacor wild bandito

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：gapuraslot（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

daftar joker123

cara dapat uang di island king

link slot wd 10 ribu

situs paling gacor slot

keluaran semua togel hari ini

kampusBacaan TerkaitMore+

Perburuan protagonis tanpa batas

cara dapat duit di wesing

Erick Thohir siapkan dua opsi divestasi saham BSI******

Ada dua opsinya, satu cari strategic partner, kedua kita me-link dengan tabungan emas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut telah menyiapkan opsi untuk divestasi saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI di PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, salah satunya terkoneksi dengan tabungan emas.

"Ada dua opsinya, satu cari strategic partner, kedua kita me-link dengan tabungan emas," ujar Erick, di Jakarta, Senin.

Erick mengatakan, sampai saat ini Kementerian BUMN belum memiliki opsi untuk melepas saham BRI dan BNI di BSI kepada publik.

Ia menginginkan BSI bisa mendapat mitra yang strategis, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan masuk dalam 10 bank syariah terbesar di dunia.

"Kita mau mastiin, BSI ini kan punya strategis partner supaya yang sekarang nomor 11 terbesar di dunia bisa menjadi top 10," katanya pula.

Lebih lanjut, kata Erick, penawaran tabungan emas dinilai cukup bagus karena tidak semua bank bisa mendapatkannya.

Erick pun membuka kemungkinan jika ke depannya BRI ingin menambah porsi saham atau menggandeng PT Pegadaian untuk menjalankan program tersebut.

"Kemarin ada penawaran, program tabungan emas itu bagus, dan itu kan tidak semua bank boleh. Kalau yang tabungan emas internal, mungkin apakah BRI nambah porsi saham, apa Pegadaian, belum. Saya belum sampai ke sana," ujar Erick.

Erick menyampaikan, saat ini keputusan divestasi BRI dan BNI masih menunggu pertemuan lanjutan. Menurutnya, sudah banyak mitra strategis dari luar yang tertarik untuk masuk.

"Tergantung BRI punya game planmenarik yaitu value creation, ya why not. Kan ini kemitraan itu mesti ada value creation, kalau sekadar bermitra terus, tidak ada apa-apanya, buat apa," ujar Erick pula.
Baca juga: BSI naik peringkat ke posisi 11 perbankan syariah global
Baca juga: Proyeksi saham BSI tembus Rp2.700 per lembar

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Teman buku terkuat

sport388

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Raja Tianjiu

iblis4d

Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan exit pollsaat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan hasil yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem terbaik pemerintahan.

Adapun berdasarkan exit poll, sebanyak 61,2 persen responden menganggap demokrasi selalu lebih baik dibanding sistem pemerintahan lainnya.

"Berdasarkan pilihan mayoritas responden, demokrasi merupakan sistem terbaik pemerintahan," ucapFounderdan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Exit Poll Pilpres 2024 : Basis Demografi dan Perilaku Pemilihyang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 13,2 persen responden menilai dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter (bukan demokrasi) lebih baik ketimbang demokrasi.

Kemudian, sebanyak 6,5 persen responden tidak peduli apakah pemerintahan dalam bentuk demokrasi atau bukan dan 19,1 persen tidak mengerti atau tidak menjawab.

Adapun saat ditanya mengenai kinerja demokrasi di Indonesia, Burhanuddin menuturkan mayoritas responden mengaku puas, yakni 72,6 persen, yang meliputi 14,9 persen responden sangat puas dan 57,7 persen cukup puas.

Sementara sisanya, yaitu 21,3 persen merasa kurang puas, 3,3 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun, dirinya mengungkapkan mayoritas masyarakat yang puas dengan demokrasi tersebut cenderung tidak melihat demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, melainkan lebih kepada fungsi demokrasi dari sisi ekonomi bekerja baik.

"Karena demokrasi punya banyak wajah, secara umum masyarakat kita lihatnya dari sudut ekonomi," tuturnya.

Exit pollmerupakan wawancara kepada pemilih yang baru menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai pilihan dan latar belakang pilihan, termasuk isu-isu yang beredar selama masa kampanye.

Pada exit pollPemilu 2024, Indikator Politik menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih kepada 2.975 responden di 3.000 TPS, dengan toleransi kesalahan (margin of error) +/- 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator: Peran calon partai penting dalam pilihan pada Pileg 2024
Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin hasil "Exit poll" Indikator Politik
Baca juga: Indikator: Mayoritas pemilih yang puas dengan Jokowi mencoblos Prabowo

Artis pakaian wanita

jago168

Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu******

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Berkeliaran tanpa akhir

pemain online slot

Politik kemarin, Wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (25/2) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo dengan SBY bahas program lanjutan presiden.
Klik di sini untuk berita selengkapnya
1. TKN: Pertemuan Prabowo-SBY bahas kelanjutan program presiden penduhulu
Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan mengatakan pertemuan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah untuk membahas kelanjutan dari para presiden Indonesia sebelumnya.
"Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo dan tentu Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Yang masih hidup ada Pak Joko Widodo sekarang tentu saja, kemudian ada Pak SBY dan Bu Megawati Soekarnoputri," kata Arief di Jakarta Selatan, Minggu malam.
Selengkapnya di sini
2. Peneliti EPI sebut PSI masih berpeluang lolos ke parlemen Peneliti Economics & Political Insight (EPI) Center Mursalin mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpeluang menembus ambang batas parlemen 4 persen, meskipun menurut Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) baru meraih 2,54 persen suara. "PSI masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke parlemen," kata Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 3. Mahfud sebut pengajuan hak angket DPR untuk pemilu sangat boleh Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 sangat boleh dilakukan. Menurut Mahfud, hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakannya. Dalam hal ini pemilu adalah bagian dari kebijakan dan kewenangan pemerintah. "Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok," kata Mahfud dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 4. Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. Selengkapnya di sini 5. Wakil Ketua MPR: Lonjakan wisatawan harus diantisipasi dengan strategi Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan lonjakan wisatawan mancanegara yang diprediksikan terjadi pada tahun 2024 harus diantisipasi dengan strategi yang matang, melalui penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor pariwisata. "Upaya antisipasi perkembangan sektor pariwisata nasional harus direncanakan dengan matang, jangan sampai terjadi ketidaksiapan dalam menyambut gelombang kedatangan wisatawan yang diperkirakan meningkat," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini

Ratu Pingwang

mimpi menanam padi togel

OIKN sebut Inggris dukung IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua******

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Pemerintah Inggris mendukung IKN di Kalimantan Timur sebagai Kota Dunia Untuk Semua.

“Semoga dengan adanya kunjungan ini, Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama membangun IKN ke depannya menjadi kota netral karbon yang tidak hanya dibanggakan oleh Indonesia, tapi juga masyarakat dunia,” ujar Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia Dominic Jermey dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

OIKN, melalui Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) menerima kunjungan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris ke IKN. Kunjungan dihadiri oleh Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, Dominic Jermey dan Second Permanent Under Secretary at the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), Nick Dyer, beserta jajaran. Kunjungan ini dalam rangka melihat pembangunan IKN dengan konsep Kota Hutan dan Kota netral karbon.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengajak delegasi pemerintah Inggris untuk mengunjungi IKN. Kunjungan pertamanya adalah melihat penerapan urban farminghidroponik di salah satu greenhouse. Sebagai salah satu upaya IKN untuk mewujudkan Net Zero Strategy, Otorita IKN menargetkan 10 persen luas IKN sebagai kawasan ketahanan pangan yang modern dan efisien, serta resilien iklim.

Baca juga: Pemerintah dan ADB luncurkan SDGs Baseline Report untuk IKN

Setelah dari greenhouse, delegasi berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Ibukota. Dalam dialog, mengemukakan keinginan petani untuk terus belajar pertanian yang ramah lingkungan. Rintisan pertanian regeneratif yang resilien terhadap perubahan iklim mulai dilakukan di IKN. Dialog akrab dilakukan sembari mencicipi buah melon hasil panen petani berlangsung cukup intens di Lamin Tani Desa Sukaraja, Sepaku.

“Otorita IKN akan terus mendampingi asosiasi petani ibu kota dalam mendukung pertanian regeneratif, mulai dari pelatihan urban farming, penyediaan fasilitas pertanian yang modern, hingga pelatihan pemasaran berbasis online yang berguna untuk memperluas cakupan daya beli produk pertanian. Hal tersebut memberikan rasa aman bagi para petani sehingga petani bisa fokus mengembangkan pertaniannya tanpa rasa khawatir,” ujar Myrna.

Rombongan juga berkesempatan untuk mengunjungi progress pembangunan di IKN, mulai dari Titik Nol Nusantara, hingga perkembangan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kegiatan ditutup dengan menanam pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN. Disini, para delegasi menanam bibit pohon lokal, seperti damar, keruing, meranti merah, dan kapur. Di Miniatur Hutan Hujan Tropis juga para delegasi diajak melihat tanaman yang sudah ditanam terlebih dahulu oleh Presiden RI.

Sebelumnya, Duta Besar Inggris Dominic Jermey dan jajaran telah melakukan audiensi dengan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Kantor Otorita IKN Jakarta. Dalam audiensi itu, Kepala Otorita dan Duta Besar Britania Raya bertukar pikiran mengenai berbagai isu penting, termasuk perubahan iklim, agenda pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama pemerintah dan swasta.

Baca juga: Otorita IKN terapkan dua strategi penguatan layanan kesehatan

Pembangunan IKN sebagai Kota Hutan dirasa sejalan dengan pemikiran pemerintah Inggris yang memprioritaskan bidang lingkungan dan iklim sebagai solusi dalam pembangunan saat ini.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyarankan perlunya Duta Besar Ingrris dan jajaran untuk melihat langsung kondisi IKN di lapangan. “Seeing is believing,” ujar Bambang.

《29hoki》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，judi online bonus new memberHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《29hoki》bab terbaru。