situs slot tergacor dan terpercaya 243Jutaan kata 582120Orang-orang telah membaca serialisasi
《ggjudi》
Parlemen Pakistan akan pilih perdana Menteri pada 3 Maret******
Dokumen nominasi untuk pemilihan perdana menteri akan diterima pada Sabtu (2/3), sedangkan pemungutan suara akan diadakan pada Minggu di Gedung Parlemen di Islamabad.
Koalisi yang dipimpin Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) telah memilih Shehbaz Sharif, mantan perdana menteri dan ketua PML-N, sebagai kandidat untuk jabatan yang didambakan itu untuk masa jabatan kedua.
Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang merupakan partai Imran Khan, mantan perdana menteri yang dipenjara, telah mengajukan ketua penyelenggaranya Omar Ayub Khan sebagai kandidat untuk jabatan tersebut.
Seorang kandidat membutuhkan 169 suara dari 336 anggota parlemen untuk dapat terpilih menjadi perdana menteri.
PML-N bersama para sekutunya, termasuk Partai Rakyat Pakistan yang berhaluan kiri-tengah, mengaku telah mendapat dukungan lebih dari 200 anggota parlemen.
Meskipun kandidat independen yang didukung PTI pimpinan Imran Khan memenangkan anggota parlemen terbanyak dengan 93 suara pada pemilu 8 Februari, partai itu tidak dapat membentuk koalisi dengan partai lain untuk mencapai suara mayoritas.
Sidang perdana Majelis Nasional yang baru terpilih dibuka pada Kamis untuk melaksanakan pengambilan sumpah para anggota parlemen.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Pakistan umumkan hasil akhir pemilu 2024
Baca juga: Eks-PM Pakistan Imran Khan manfaatkan AI untuk klaim kemenangan pemilu
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******
"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila
Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.
Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila
Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.
"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.
Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana
Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.
Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.
Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila
“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.
Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.
Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
BI kembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan******
Nah itu semua sudah kami bangun, terutama kembali start-nya adalah untuk mengumpulkan data.Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono menyatakan bahwa pihaknya sedang mengembangkan sistem pengawasan transaksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI).
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot gacor siang ini、link slot gacor 2022 terbaru、link lock slot machine
Terkait:blibli pinjaman、trik slot online olympus、pinjaman produktif easycash、akun judi slot paling gacor、tenor cicilan akulaku、link situs slot terpercaya、cara agar bisa kredit di akulaku、erek 88、contoh voucher hotel、slot withdraw
bab terbaru:erek erek 75(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matangJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Dalam NegeriTito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk giat dalam mengendalikaninflasi. Sebab, danainsentif daerah (DID) sebesar Rp10 miliar akan cair pada April mendatang.
DID merupakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dianggap sukses mengendalikan inflasi.
Tito mengatakan pemberian insentif itu dilakukan guna menyuntik semangat para kepala daerah agar bekerja keras dalam mengendalikan harga pangan di wilayahnya.
Ia menerangkan hampir setiap tahun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk DID.
Biasanya, penyaluran dana insentif itu dilakukan dalam tiga babak. Satu babak mencakup waktu empat bulan.
Tito mencontohkan, tahun lalu di empat bulan pertama ada 33 daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dan mendapat DID masing-masing Rp10 miliar.
Lalu, di empat bulan berikutnya ada 33 daerah lagi yang berhak mendapat DID dengan nilai yang sama. Sementara, di empat bulan ketiga ada 34 daerah yang mendapat DID itu.
"Jadi totalnya 100 daerah, dikali Rp10 miliar per daerah, (sama dengan) Rp1 triliun," ucap Tito.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
kami coba mempertemukan antara pengguna anggaran dengan penyedia produk dalam negeri yang tentunya memiliki sertifikat TKDNJakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan, hal tersebut dapat dilihat dari menguatnya infrastruktur industri manufaktur, seperti penambahan pabrik baru, dan terserapnya tenaga kerja domestik. Lebih lanjut dirinya menyampaikan, penggunaan produk dalam negeri ini dapat berimbas langsung pada ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil kajian peneliti ekonomi, setiap Rp1 yang digunakan untuk membeli produk dalam negeri, berpotensi mengembalikan nominal tersebut ke negara sebesar Rp2,2 atau lebih dari dua kali lipat. Oleh karena itu, setiap instansi atau lembaga pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri akan kembali membawa keuntungan terhadap perekonomian nasional, sehingga turut mendorong kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Eko mengatakan Kemenperin menggelar Business Matching2024 yang mempertemukan pelaku industri selaku produsen, dengan pengguna produk dalam negeri khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Ia menilai, dari gelaran program P3DN, proyeksi anggaran yang dapat diputar kembali sebesar Rp1.200 triliun. “Kami sudah mengidentifikasi potensi belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri sekitar Rp1.200 triliun. Dari potensi anggaran yang ada di pusat dan daerah ini, kami coba mempertemukan antara pengguna anggaran dengan penyedia produk dalam negeri yang tentunya memiliki sertifikat TKDN,” ujarnya. Menurutnya, selain membantu untuk mendongkrak perekonomian nasional, melalui pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. “Hal ini sejalan dengan kebijakan yang tengah digencarkan oleh Kemenperin, yakni substitusi impor. Jadi, kami optimistis produk industri kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” kata Sekjen Kemenperin Eko.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
《ggjudi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot scatter gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ggjudi》bab terbaru。