memo4d 594Jutaan kata 700597Orang-orang telah membaca serialisasi
《gratis ongkir shopee 2022》
Polisi berkuda hingga anjing pelacak amankan debat terakhir capres******Jakarta (ANTARA) - Polisi mengerahkan polisi berkuda (Turangga) hingga anjing pelacak untuk mengamankan debat terakhir calon presiden (capres) Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat. "Iya kita menempatkan empat polisi berkuda di ring dua, yaitu sekitar lobi dan pintu masuk JCC untuk keamanan selama debat sampai selesai," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu. Susatyo menyebut, empat kuda yang ditunggangi polisi itu akan mengitari sekitar kawasan JCC sebagai upaya memperkuat pengamanan. Selain itu, pasukan gabungan dari TNI, Polri, Pengamanan Dalam (Pamdal) KPU serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berjaga di ring satu yakni area debat. Lalu, puluhan personel bersepeda motor dari Polri turut melaksanakan patroli mengitari kawasan JCC yakni ring tiga pada sektor terluar pintu-pintu masuk ke kawasan area GBK hingga di kantong-kantong parkir.
Baca juga: Sejumlah pendukung debat capres mulai berdatangan di JCC "Semua pasukan mulai berkuda, pasukan motor, bahkan beberapa anjing pelacak juga dikerahkan untuk memperkuat keamanan dan menyisir barang bawaan untuk mencegah kehadiran narkotika maupun bahan peledak," jelas Susatyo.
Sejak pukul 16.15 WIB, puluhan polisi berseragam lengkap sudah mulai melakukan penjagaan di pintu masuk serta akses masuk kendaraan hingga menuju lokasi debat.
Tidak hanya itu, di lahan ring dua juga telah disiapkan massa dari pasangan calon (paslon) untuk berkumpul memberikan dukungan kepada para calon. Sebelumnya, polisi membagi area Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat menjadi tiga ring pada pengamanan debat terakhir calon presiden (capres) Pemilu 2024 yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.
"Pola pengamanan hari ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Kami bagi jadi tiga ring. Kita juga mengevaluasi pola pengamanan dari debat sebelumnya, sehingga pengamanan hari ini jauh lebih baik," kata Susatyo.
Baca juga: KPU gelar Debat Kelima Capres Pemilu 2024 malam ini Personel yang terlibat pengamanan akan ditempatkan di ring satu yakni pada area debat, ring dua sekitar lobi dan pintu masuk JCC, kemudian ring tiga pada sektor terluar pintu-pintu masuk ke kawasan area GBK hingga di kantong-kantong parkir.
Susatyo mengatakan sebanyak 2.992 personel gabungan dihadirkan untuk mengamankan debat capres Pemilu 2024 kelima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.
Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.
"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.
Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.
"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Label:cara mencicil hp di lazada、pokerqaqa、telolet4d
Terkait:prediksi togel hari ini hk、gacor slot login、cmcpoker、angka jitu info、joker123 slot terbaru、pola slot wild bandito、situs slot tergacor malam ini、kumpulan situs slot terbaru、judi angka、cara dapat uang hari ini juga
bab terbaru:harga voucher axis 5gb 15 hari(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《gratis ongkir shopee 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara melakukan pembayaran kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gratis ongkir shopee 2022》bab terbaru。