erek erek mobil

Tong menguasai dunia

Mahfud Md: Rezim yang Curang akan Digilas******

Mahfud mengingatkan kepada simpatisannya agar meneguhkan tekad untuk memilih pimpinan dan wakilnya yang tidak melakukan kecurangan.

“Mari teguhkan tekad, dan pilih pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani. Tidak boleh ada kekuasaan yang dipertahankan dengan cara yang curang,” tegasnya.

Adapun, Keberadaan Mahfud Md di Batam sekaligus menghadiri kampanye akbar PDIP di Lapangan Tumenggung Abdul Jamal, yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.

Mantan Menkopolhukam ini tiba sekitar pukul 12.00 WIB, dan langsung berjalan ke panggung. Tak lama setelah ia duduk, langsung melakukan orasi. Mahfud berorasi sekitar 15 menit.

Setelah itu, ia kembali ke Jakarta untuk menemani capresnya, Ganjar Pranowo, yang akan mengikuti Debat Capres 2024 terakhir yang diselenggarakan KPU malam ini.

Tian Feng Qi Tan

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

kemabukan

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Pulihkan Kepercayaan Publik Soal Netralitas******

Setelah Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam, kata dia, kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan menjadi lebih dinamis.

“Akan menjadi lebih dinamis karena apa yang dibicarakan publik atau juga dibicarakan secara tidak langsung di dalam kabinet, sekarang muncul di permukaan,” sambung dia.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

“Secepatnya ditunjuk menteri definitif, tokohnya dari nonpartai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024), sebagaimana yang disaksikan di Jakarta.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan bahwa penunjukan Tito lantaran yang bersangkutan memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan kini menjabat sebagai Mendagri.

Menjadi seorang Buddha

Profil Capres Anies Baswedan, Cucu Pahlawan yang Tawarkan Perubahan******

Di masa SMAnya itu juga, Anies kali pertama menjajal program pertukaran pelajar ke luar negeri selama setahun di Amerika Serikat. Beres dari Negeri Paman Sam, dirinya langsung mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1989.

Selepas menempuh pendidikan Sarjana selama enam tahun, dia kemudian menjadi dosen di almamaternya. Beberapa tahun berselang, Anies kembali melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat sebagai magister di Marryland University pada 1996. Tiga tahun yakni 1999 dia menempuh pendidikan doktoral di Northern Illinois University.

Profil Capres Anies Baswedan

Pada masa mudanya, Anies dikenal sebagai sosok yang aktif, pandai, dan mudah bergaul. Capres 2024 itu juga tercatat memiliki profil di berbagai organisasi. Kecintaannya berorganisasi dikembangkan ketika SMP.
Setelah menginjak SMA Anies telah menunjukkan kecakapan layaknya seorang pemimpin.

Dirinya yang kala itu masih berusia 16 tahun sudah memikul mandat menjadi Ketua bagi OSIS se-Indonesia pada 1985. Tak hanya itu, sesaat setelah lulus SMA, dia langsung terjun menjadi jurnalis Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Yogyakarta.

Kepiawaiannya berdialog pun ditunjukkannya dengan mewawancarai sejumlah tokoh penting di Indonesia, salah satunya Ibu Tien Soeharto.

Sembari aktif sebagai jurnalis, pria yang kini kerap disapa Abah itu juga pernah menjadi aktivis demonstrasi yang menolak rencana sistem Sumber Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) atau judi lotre.

Sebelum mencatatkan profil seperti sekarang ini, capres Anies Baswedan pernah menjabat sebagai peneliti dan koordinator di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM setelah lulus kuliah. Dirinya juga pernah menjadi Direktur Riset di The Indonesian Institute.

Suami dari Fery Farhati itu juga tercatat sebagai rektor termuda saat memimpin Universitas Paramadina di Jakarta. Sebelum menjadi kanidat capres, dia lebih dulu ditunjuk sebagai moderator pada Debat Calon Presiden 2009.

Pria yang kini kerap live Tiktok itu juga pernah menjadi Juru Bicara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tahun 2014 lalu.

Anies pun tercatat pernah Menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era pemerintahan Joko Widodo meskipun tidak bertahan lama. Terkena reshufflesaat menjadi menteri tidak membuat Anies patah arang.

Justru setelahnya, ia bersama Sandiaga Uno justru berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Jabatannya sebagai Gubernur pun turut diembannya selama lima tahun dengan baik.

Anies Baswedan kini mungkin sudah tak memiliki jabatan, meski begitu jabatan-jabatannya di masa lalu turut ia tutup dengan sejumlah prestasi seperti berikut:

1. Saat Menjadi Menteri Pendidikan

• Mengesahkan kurikulum 2013 (K13)
• Menghapus Masa Orientasi Sekolah guna menghilangkan aksi bullying
• Menghadirkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
• Membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2.Ketika Menjadi Gubernur DKI Jakarta

• Membuat sumur resapan sebagai solusi mengatasi banjir di Jakarta
• Membangun stadion berstandar FIFA (Jakarta International Stadium)
• Membuat aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai saran penyebaran informasi
• Membuat kartu transportasi ramah rupiah yakni Jaklingko

Di balik wajahnya yang murah senyum, sosok capres Anies Baswedan yang dijuluki el chef itu ternyata menyimpan sejumlah kisah dan prestasi membanggakan. Hal inilah yang menjadi modal baginya dalam mengikuti pertarungan politik menuju pesta demokrasi mendatang. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)

Dari satpam hingga penyanyi

Tak Hanya Ponsel, Polda Metro Jaya Akhirnya Sita Media Sosial Aiman Witjaksono******

???? Ade Safri menyatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan terkait langkah Aiman melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Kamis (1/2/2024).

“Ya dipersilakan. Itu hak konstitusional Pak AW (Aiman Witjaksono) dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ade Safri menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (hp) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, ” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/1/2024).

???????Ade Safri juga menjelaskan untuk sementara ini status Aiman masih menjadi saksi dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada Selasa (30/1/2024).

??”Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan Saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Pengamat Berharap Petisi Akademisi Soal Pemilu 2024 Direspons Tegas******

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.

Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.

Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya

“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.

Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.