duta138

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

IHSG Perkasa ke 7.328 Akhir Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.238 pada Jumat (2/2) ini. Indeks saham menguat 37,08 poin atau 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,65 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,72 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 295 terkoreksi, dan 276 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,41 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,26 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan plus 2,87 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,11 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,26 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,89 persen.

Sementara bursa saham AS menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,25 persen, indeks NYSE Composite menguat 1,21 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,30 persen.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Penjualan Rokok dan Kopi Meroket di Tahun Pemilu 2024******

Penjualan rokokdan kopi meningkat di tahun politik 2024. Hal ini diakui oleh pengusaha yang bergerak di bidang tersebut.

Mengutip CNA, Senin (12/2), salah satu pengusaha rokok lokal di Jawa Timur, Rosalina mengatakan produksi rokoknya di pabrik PT Mustika Tembakau Indonesia meningat hingga 10 persen sejak kampanye dimulai pada November 2023.

Rokok yang diproduksi bermerek Mustika Oranye dan Mustika Gold.

Menurut Rosalina, bila tidak musim pemilu, pabriknya biasanya memproduksi sekitar 400 dus rokok per minggunya. Namun, kini naik menjadi sekitar 500 dus.

"Satu kotak berisi 500 bungkus rokok," jelasnya.

Pemerintah memang beberapa kali menekankan bahwa setiap pesta demokrasi dilakukan, terutama pemilu serentak, maka perekonomian akan terdampak positif.

Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan hal ini lantaran permintaan meningkat tajam, terutama sektor makanan minuman hingga transportasi.

"Sektor-sektor yang terkena dampak positif antara lain makanan dan minuman, telekomunikasi, transportasi, dan manufaktur dalam negeri," kata Dian.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan permintaan rokok biasanya meningkat selama pemilu karena banyak pertemuan yang berlangsung.

"Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia berkumpul karena para kandidat ingin mempromosikan agendanya dan beberapa barang yang biasanya disajikan dalam pertemuan tersebut adalah rokok," jelasnya.

Dwi menyebutkan selain rokok, yang mengalami kenaikan permintaan di masa pemilu adalah kopi. "Karena rokok dikonsumsi bersamaan dengan kopi. Jika Anda merokok tetapi tidak minum kopi, rasanya kurang enak," pungkasnya.

Kenaikan konsumsi rokok juga meningkat pada pemilu terakhir pada 2019 lalu. Berdasarkan data Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, selama musim kampanye, yang dimulai dari September 2018 hingga April 2019, produksi rokok rata-rata mencapai 29,6 miliar batang setiap bulannya.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 24,36 miliar batang per bulan.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada tahun pemilu 2019, konsumsi kopi mencapai 335.540 ton dibandingkan tahun 2018 sebanyak 314.365 ton.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak sedang bermain-main

Otorita Sebut Banyak Investor Asing Tanya Nasib IKN Usai Pemilu 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengklaim banyak investor khususnya asing yang bertanya terkait kelanjutan pembangunan IKN setelah Pemilu 2024.

Bambang menegaskan hingga saat ini pembangunan Nusantara tetap dilanjutkan karena sudah memilikilegal standingmelalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.

"Habis 2024 bagaimana ya? ini sebelum Pilpres waduh yang tanya banyak banget apalagi investor luar negeri bertanya selalu begini, 2024 bagaimana?," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).

"Mau ubah Undang-Undang bisa, tapi harus lewat parlemen, ke DPR. Silakan, enggak gampang. Sudah ada legal standing," kata dia.

Bambang melanjutkan saat ini progres pembangunan IKN baru masuk tahap pertama yaitu pada periode 2022-2024. Pada tahap ini, dilakukan pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260 ribu jiwa.

Kemudian pada 2024-2029 dilanjutkan pembangunan area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta.

Lalu pada 2030-2034 masuk ke pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.

Selanjutnya, pada 2035-2039 direncanakan pembangunan IKN memasuki seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Target terakhir, pada 2040-2045 mampu mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Lebih lanjut, Bambang juga menyebut jumlah penduduk di IKN tahun 2045 diproyeksi mencapai 1.911.000 penduduk saja.

Bambang menyebut dengan jumlah penduduk yang ideal, maka diharapkan sebuah kota dapat menjadi tempat tinggal yang membuat masyarakatnya bahagia dan sejahtera.

Di sisi lain, Jakarta yang saat ini memiliki populasi 10 juta jiwa dan aglomerasinya mencapai 28 juta jiwa, maka Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan finansial Indonesia.

"IKN akan jadiliveable, kota yang layak huni. Dan loveable city, kota yang dicintai. Untuk jadi loveable citykita sampai belajar ke Finlandia," ujar Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

Otorita Targetkan Seluruh Moda Transportasi di IKN Berbasis Listrik******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono ingin seluruh moda transportasi darat, laut, hingga udara di IKN berbasis listrik demi mendorong IKN menjadi kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bambang menjelaskan nantinya IKN akan menerapkan sustainable transport atau transportasi berkelanjutan. Dengan demikian, dorongan untuk zero emission di kawasan inti IKN mutlak dilakukan.

"Kami nanti akan mengembangkan satu sistem transportasi yang Insya Allah berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Sustainable transport, satu sistem transportasi yang berkelanjutan dengan fitur-fitur yang ingin kita wujudkan bersama," katanya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (16/2).

Bambang menjelaskan bagi penghuni yang masuk menggunakan kendaraan yang tidak green, pihaknya akan menyediakan tempat parkir, lalu melanjutkan dengan menggunakan bus listrik.

"Nah ini sedang dalam tahap pendetailan dengan teman-teman dari sekretariat negara yang akan menjadi host ataupun yang akan menjadi koordinator pada waktu upacara kita nanti pada tanggal 17 Agustus," jelasnya.

Tak hanya darat, OIKN juga akan menyediakan moda transportasi laut ramah lingkungan. Menurut Bambang, hal ini menjadi salah satu yang akan dikaji lebih lanjut oleh Tim Asistensi Ahli OIKN Bidang Transportasi.

"Bagaimana kita mencari misalnya teknologi-teknologi baru untuk kapal, boat yang green. Sekarang ini tersedia tentunya, tapi mungkin masih mahal harganya," sambung Bambang.

Untuk moda transportasi udara, Bambang menyebut pihaknya bakal menyediakan satu airport VVIP tersendiri.

"Dan mudah-mudahan kita harapkan walaupun itu masih di luar, kita akan mulai melihat jenis avtur yang memang sangat friendly terhadap lingkungan," kata dia.

"Intinya adalah kita ingin agar sustainable transport itu, aspek green-nya itu kental. Karena kita ingin juga mewujudkan apa yang disebut peta jalan untuk perubahan iklim," sambung Bambang.

Ia menegaskan IKN adalah kota pertama di Indonesia yang memiliki peta jalan untuk perubahan iklim yang sudah diluncurkan pada pertemuan perubahan iklim COP28 di Dubai pada Desember silam.

"Intinya adalah kita ingin menjadi kota yang net zero pada tahun 2045. Dan itu tentu akan menyangkut kepada bagaimana jadi transportasi yang hijau," kata Bambang.

[Gambas:Video CNN]

istri yang penyayang

Jasa Marga: 376 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Tahun Baru******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat kenaikan jumlah kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek sebesar 13,24 persen menjelang perayaan Tahun Baru 2024pada Minggu (31/12).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan total terdapat 376.949 kendaraan meninggalkan Jakarta pada periode Jumat (29/12) dan Sabtu (30/12).

Lisye mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama yang meliputi GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Berikut rincian distribusi lalu lintas meninggalkan Jabodetabek.

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

Total lalu meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung sebanyak 186.797 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 93.933 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 92.864 kendaraan.

2. Arah Barat (Merak)

Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak mencapai 97.989 kendaraan.

3. Arah Selatan (Puncak)

Lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 92.163 kendaraan

Lisye menambahkan pihaknya memprediksi puncak arus balik libur Natal dan tahun baru akan terjadi pada Senin (1/1) besok. Jasa Marga memprediksi mayoritas arus balik akan berasal dari arah Timur atau dari arah Trans Jawa dan Bandung yang mencapai 140 ribu kendaraan.

"Kami mengimbau pengguna jalan yang masih diberikan kelonggaran untuk melanjutkan periode mudiknya agar menghindari pulang bersamaan di hari Senin dan Selasa, 1 dan 2 Januari 2024 dengan menggeser waktu perjalanan dengan pilihan hari ini, 31 Desember 2023 maupun di hari Rabu, 3 Januari 2024," pungkasnya.

Menantu Kaisar Abadi

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal