ribet slot

Mati di Siang Hari

situs 2022 slot

Starbucks Digugat atas Tuduhan Pembohongan Publik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Starbucks digugat atas tuduhan pembohongan publik terkait sumber kopi dan teh yang diduga dari perkebunan pelanggar hak asasi manusia (HAM).

National Consumers League mempermasalahkan klaim komitmen Starbucks pada 100 persen sumber kopi dan teh yang etis. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/1) waktu setempat.

"Pada setiap kantong kopi dan setiap kotak K-cup yang ada di rak toko, Starbucks mengatakan kebohongan kepada konsumen," kata CEO National Consumers League Sally Greenberg, dikutip dari CNN, Kamis (11/1).

Mereka menuding Starbucks mengambil biji kopi dan teh dari perkebunan pelanggar HAM. Pelanggaran tersebut mencakup kerja paksa, mempekerjakan anak, hingga pelecehan seksual.

Greenberg mengambil contoh kasus di Brasil pada 2022 lalu. Di negara tersebut, pemasok Starbucks dilaporkan atas tuduhan perbudakan, bahkan perdagangan lebih dari 30 pekerja migran secara ilegal.

Seorang juru bicara Starbucks mengatakan perusahaan bakal melawan tuduhan tersebut.

"Kami sangat serius menanggapi tuduhan seperti ini dan secara aktif terlibat dengan peternakan untuk memastikan mereka mematuhi standar kami," tegas pihak Starbucks.

"Setiap rantai pasok harus menjalani verifikasi ulang secara berkala. Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra bisnis kami demi memenuhi harapan yang dirinci dalam pernyataan hak asasi manusia global kami," sambung perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Dunia Gelap Tertinggi

data pengeluaran sdy 2022

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

bursa777

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan industri militer

mpg demo mahjong

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Penguasa Binatang Buas

slot online gampang jp

Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak******

Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk secara serius merespons adanya kasus penipuan dengan modus pajak yang marak terjadi di tengah masyarakat. Ditjen Pajak atau DJP menurutnya perlu menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dalam menelusuri dan menindaklanjuti dengan cara memblokir setiap email maupun nomor yang terindikasi melakukan penipuan atau kejahatan siber. "Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan DJP juga perlu terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, salah satunya dengan melakukan crosscheckapabila menerima pesan terkait perpajakan utamanya pada periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). "Mengingat peningkatan jumlah penipuan biasa terjadi semasa periode pelaporan SPT Tahunan," ucapnya.

Baca juga: Waspada, ada modus penipuan berkedok "call center pajak" Di sisi lain, pemerintah melalui BSSN menurutnya harus terus berupaya memberantas kejahatan siber di Indonesia, dan meminimalisasi celah untuk dilakukannya kejahatan siber yakni di antaranya dengan menciptakan ruang aman siber bagi masyarakat. Selain menyiapkan langkah preventif untuk meminimalisasi dan mencegah ruang gerak terjadinya ancaman siber, dia mengatakan BSSN juga harus menyusun dan menyiapkan langkah penanganan apabila ada masyarakat yang terkena modus kejahatan siber tersebut guna memastikan data masyarakat tetap aman dan tidak mengalami kerugian. "Mengimbau masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, agar segera menghubungi saluran resmi pengaduan DJP," tutur dia. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Rabu (28/2), meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika menerima email pengingat laporan SPT Tahunan yang mengatasnamakan DJP. Pihaknya menjelaskan bahwa e-mail blastpengingat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh DJP tidak pernah mencantumkan dokumen, terutama dokumen APK. Selain tidak melampirkan dokumen, bahasa yang digunakan oleh DJP dalam email juga tidak mengandung sentimen intimidasi, termasuk soal penagihan pajak.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

angka udang 2d

Daftar 15 BUMN 'Sakit' Yang Terancam Dibubarkan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal kembali menutup perusahaan pelat merah yang kondisi keuangannya tak sehat. Ada 15 BUMN yangterancam dibubarkan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko belum bisa membocorkan secara spesifik perusahaan mana yang bakal ditutup.

Namun, ia menilai perusahaan yang jadi pasien dalam holding Danareksa atau PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pun masih banyak yang perlu dikaji ulang.

Sekretaris Perusahaan PT PPA Pongky Afriandita mengatakan saat ini ada 15 BUMN 'sakit' yang jadi pasien PT PPA.

Ia menyebut penanganan 15 perusahaan pelat merah itu sesuai dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ada 15 BUMN yang di SKK-kan ke PPA diluar dari 7 BUMN yang (sudah) dibubarkan," ucap Pongky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Adapun 15 BUMN itu yakni PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Lalu, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Persero Batam.

Kemudian, ada PT Inti (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Indah Karya (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Primissima (Persero), dan PT PANN Pembiayaan Maritim.

Pongky menyebut saat ini ke-15 BUMN tersebut masih dalam program restrukturisasi/revitalisasi. Oleh karena itu, ia belum bisa mencatat mana perusahaan yang berpotensi tutup.

"Kesemuanya masih dalam tahap program restrukturisasi sehingga belum bisa dikatakan mana yang berpotensi tidak dapat diselamatkan," ujarnya.

Di sisi lain, Tiko mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan BUMN selama sembilan bulan ke depan.

Menurutnya, jika ditemukan perusahaan yang tidak juga membaik secara keuangan dan tidak bisa bertransformasi, penutupan akan dilakukan.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dan transform, kami akan tambah penutupan lagi," ujar Tiko usai menghadiri perayaan 2 Tahun ID FOOD di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (8/1).

Pada akhir Desember 2023, Kementerian BUMN telah membubarkan tujuh perusahaan BUMN.

Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut yaitu Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Iglas), Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Adapun target terakhir Kementerian BUMN hanya mengelola di bawah 40 BUMN yang digolongkan dalam 12 klaster.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)