tarikan jp paus ptp

Kelahiran kembali Naruto

Shopee Indonesia Kembali PHK Karyawan******

PT.Shopee Internasional Indonesia kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini demi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

"Shopee melakukan langkah penyesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional," kata juru bicara Shopee Indonesia seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (10/3).

Meski begitu, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu. Juru bicara Shopee hanya menyebutkan akan memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak.

"Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak dari keputusan ini. Proses ini dilakukan mengikuti perundang-undangan dengan masa pemberitahuan 14 hari kerja sebelum tanggal kerja terakhir," ungkap juru bicara Shopee Indonesia.

Karyawan yang terdampak juga akan mendapat pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang dan tambahan satu bulan gaji. Khusus bagi karyawan muslim, tetap akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan berlaku.

"Seluruh karyawan yang terdampak juga masih dapat menggunakan asuransi kesehatan perusahaan hingga 3 bulan setelah hari kerja terakhir," jelasnya.

Juru bicara Shopee juga menyebut pihaknya memastikan operasional bisnis dan layanan tidak akan terpengaruh karena adanya keputusan ini.

"Shopee Indonesia memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kami kepada seluruh Penjual, Pembeli dan Mitra kami," kata juru bicara Shopee Indonesia.

PHK ini bukan lah yang pertama, pada September 2022 lalu Shopee Indonesia juga melakukan hal serupa.

Saat itu, Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Pertamina: Hunian Sementara Korban Plumpang Dicarikan Pemkot DKI******

PT Pertamina (Persero) mengatakan hunian untuk pengungsi kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atauDepo Plumpang akan dicarikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hunian sementara akan berupa rumah kontrakan.

"Hunian dicarikan oleh Pemkot (DKI Jakarta) sesuai ekspektasi pengungsi, berupa rumah kontrakan, kita support," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Fadjar menambahkan pengungsi akan mulai pindah ke hunian sementara secara bertahap mulai hari ini.

Ma'ruf menyampaikan hal itu saat menyambangi lokasi kebakaran bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu (4/3).

"Apa kebutuhannya, makanan? Pakaian? Konsumsi, makan cukup? Pakaiannya habis terbakar? Insyaallah mudah-mudahan, sabar ya. Nanti kebutuhannya di sini dijamin oleh Pertamina nanti ya," kata Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf dan Erick tidak menjawab tegas soal ganti rugi rumah warga yang hangus terbakar, apakah biaya ganti rugi tersebut juga ditanggung Pertamina atau tidak.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang bukanlah yang pertama. Hal serupa terjadi pada 18 Januari 2009 pukul 21.15 WIB. Saat itu, satu petugas keamanan Pertamina tewas akibat insiden tersebut.

Berdasarkan laporan Detikcom, api kala itu terus berkobar hingga pukul 05.15 WIB. Ukuran kobaran api kala itu bahkan sempat mencapai 100 meter. Kobaran api perlahan mengecil seiring hujan yang terus mengguyur lokasi kejadian.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.

Mitos Asing

Pupuk Indonesia Akui Pabrik Pupuk Punya Potensi Meledak Bak Plumpang******

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengakui pabrik pupuk punya potensi meledak seperti Depo Pertamina di Plumpang.

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengatakan karena potensi itu pihaknya dan pabrik pupuk menyiapkanbuffer zoneatau wilayah penyangga yang memberikan batas antara pemukiman dengan pabrik sebagai antisipasi jika suatu saat terjadi ledakan.

Hal itu berkaca dari insiden kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada awal Maret ini. Selain itu katanya, demi menjaga keamanannya, pabrik pupuk juga masuk ke dalam objek vital nasional.

Wijaya mengungkapkan ada satu pabrik pupuk di Gresik, Jawa Timur yang jaraknya cukup mepet dengan pemukiman penduduk, yakni sekitar 500 meter. Namun, Pupuk Indonesia telah memiliki peralatan maupun prosedur jika kemungkinan buruk seperti ledakan terjadi masyarakat tidak terkena dampak.

Ia mengklaim pihaknya rutin melakukan latihan tanggap darurat bersama masyarakat.

"Di pabrik-pabrik pupuk, di 5 daerah itu, kami rutin bikin latihan tanggap darurat, pakai skenario bahkan ada simulasinya. Kami juga rutin lakukan sosialisasi, bukan hanya simulasi untuk persiapkan masyarakat kalau-kalau di pabrik kami ada kendala," kata Wijaya.

Lebih lanjut, ia mengatakan karena pabrik Pupuk masuk objek vital nasional, perusahaan juga memperkuat sektor pengamanan dengan persiapan pangkalan rudal atas dukungan TNI.

Pangkalan rudal itu untuk mencegah serangan dari pihak luar atau terorisme. Adapun pabrik pupuk yang sudah memiliki pangkalan rudal ada di Bontang, Kalimantan Timur dan Gresik, Jawa Timur.

"Itu di Bontang ada pangkalan rudal untuk jaga pupuk karena punya bahan yang eksplosif," kata Wijaya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Pupuk Indonesia Buka Suara Soal Keluhan Petani Pupuk Langka dan Mahal******

PT Pupuk Indonesia(Persero) buka suara soal kelangkaanpupuk subsidi yang dikeluhkan oleh petani. SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menjelaskan pihaknya telah melakukan investigasi di lapangan.

Hasil investigasi tersebut menyatakan petani yang mengeluhkan pupuk subsidi langkah adalah mereka yang belum terdaftar sebagai penerima.

Ia menuturkan Pupuk Indonesia setiap tahunnya menyalurkan pupuk subsidi berupa urea dan NPK sesuai permintaan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Wijaya mengklaim pihaknya telah menyalurkan pupuk sesuai permintaan dari Kementan. Sementara, permintaan dari Kementan sendiri menyesuaikan dengan pengajuan dari petani yang terdaftar. Adapun volume penyalur pupuk bersubsidi tahun lalu mencapai 7,7 juta ton.

"Kenyataannya mayoritas yang mengeluh pupuk langka itu dia (petani) tidak terdaftar. Artinya dia tidak berhak," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Lebih lanjut, Wijaya mengatakan untuk tahun ini pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 7,8 juta ton. Jumlah itu terdiri dari pupuk urea sebanyak 4,6 juta ton dan NPK 3,1 juta ton.

Penetapan itu pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Wijaya mengungkapkan sampai 11 Maret 2023, pupuk bersubsidi yang telah tersalurkan mencapai 1,5 juta ton. Lebih rinci, jumlah itu terdiri dari 885.675 ton pupuk urea dan 614.106 ton NPK.

Untuk tahun ini, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.

Sejumlah petani mengeluhkan harga pupuk mahal dan langka. Mereka menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembagian sertifikat tanah di Blora beberapa waktu lalu.

Jokowi sempat menghentikan kegiatannya untuk mendengar keluhan petani. Hal itu ia lakukan setelah sejumlah petani terus berteriak saat Jokowi sedang bicara. "Pripun(bagaimana)?" kata Jokowi meminta petani menjelaskan keluhannya.

Kemudian, petani berebut berbicara. Mereka berteriak mengeluhkan pupuk mahal dan langka ke Jokowi. "Sudah tahu. Selalu keluhannya pupuk selain mahal, barangnya ora ono(tidak ada)," ucap Jokowi.

Dia berkata keluhan yang sama telah ia dengar dari petani di berbagai daerah. Jokowi menjelaskan Indonesia memang sedang kekurangan pasokan pupuk.

[Gambas:Video CNN]