situs slot online deposit 5000

Kode Seni Bela Diri Samsara

Profil Charlie Javice Pendiri Frank yang Diduga Tipu JP Morgan Rp2,6 T******

Pendiri startupFrank, Charlie Javice, digugat oleh JP Morganyang merasa tertipu saat akuisisi perusahaan rintisan itu senilai US5 juta atau sekitar Rp2,6 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Javice sempat masuk dalam daftar Forbes 30 under 30 pada 2019 untuk kategori Finance. Daftar ini ditujukan bagi anak muda berusia di bawah 30 tahun yang dianggap memiliki kontribusi bagi masyarakat luas.

Dilansir dari Forbes, Charlie mendirikan Frank yang awalnya hanya beranggota 15 orang pada 2016. Perangkat lunak milik Frank ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman pelajar.

Javice digugat usai kebohongannya terbongkar oleh JP Morgan. Mulanya, JP Morgan meminta bukti selama uji tuntas mengenai daftar nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya untuk 4 juta lebih pelajar, yang sebenarnya fiktif.

Temuan JP Morgan, Frank baru memiliki kurang dari 300 ribu akun pelanggan saat itu.

Kasus ini bukan kali pertama menimpa Javice. Dilansir dari Insider, pada 2017 lalu, Javice juga pernah dituduh melanggar merek dagang FAFSA milik pemerintah federal Amerika Serikat.

FAFSA adalah aplikasi gratis milik pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang mengajukan pinjaman.

Departemen Pendidikan menyatakan Frank dapat menyesatkan pelamar yang mencari situs resmi FAFSA pemerintah. Akibatnya, Javice pun harus mengganti nama situsnya.

Inovasi Javice dalam dunia keuangan sudah ditunjukkan sejak 2013 silam, sebelum ia lulus kuliah. Javice bahkan disebut sebagai "anak ajaib" sebab fokus membangun produk keuangan untuk orang-orang miskin dan pelajar.

Lebih jauh, sekolah bisnis Wharton menyebutnya "The Voice of a Microfinance Generation".

Perempuan kelahiran 1993 ini sempat menjadi Anggota Dewan Pengawas di Universitas Pennsylvania Hillel selama lebih dari tiga tahun dari September 2011 hingga 2015.

Selain itu, Javice juga menjabat sebagai Penasihat Khusus untuk Program Inkubasi Ventura (VIP) di Sekolah Bisnis Wharton sejak 2010 hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Penjinak Jenius

Gebrak Meja Andre Rosiade dan Asa Pembeli Usai DPR Datangi Meikarta******

Angin segar didapat para konsumen Meikarta. Keluh kesah mereka soal sengketa pembelian apartemen Meikarta ke DPR akhirnya mendapatkan respons dari wakil rakyat di Senayan.

Selasa (14/2) kemarin, anggota DPR lintas komisi dan sejumlah media ramai-ramai mengunjungi Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rombongan, ada sejumlah anggota wakil rakyat seperti; Andre Rosiade, Mohamad Hekal, Arsul Sani, dan Daeng Muhammad.

Kunjungan itu dilakukan sehari usai rapat antara Komisi VI dan manajemen Meikarta di Gedung DPR. Di rapat itu, Andre Rosiade sampai menggebrak meja di depan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Saat kunjungan ke Meikarta, DPR nampak luluh. Setelah bertemu dengan manajemen, Dasco membenarkan konsumen tidak bisa mengambil kembali uangnya alias refund.Namun, pembeli yang ingin dananya kembali bisa menjual apartemen yang mereka beli dengan menitipkan ke manajemen Meikarta.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

Hasil tersebut, tak sesuai dengan harapan konsumen saat mengadu ke DPR beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam aduan ke wakil rakyat, pembeli yang sudah terlanjur kecewa kepada Meikarta, ingin dan bersikeras dana kembali alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual

Di sisi lain, pihak Meikarta memang menjanjikan seluruh unit akan diserahkan bertahap hingga 2027. Dari 18 ribu unit yang dipesan, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022.

Sayangnya, 4.800 unit yang disebut telah diberikan tak diperlihatkan oleh pihak Meikarta saat rombongan DPR mengunjungi proyek itu kemarin. Anggota DPR pun tidak ada yang berinisiatif meminta untuk meninjau hunian yang sedang dibangun.

Yang ditunjukkan pihak Meikarta adalah sebuah unit di Distrik 1. Dalam satu unit apartemen itu terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang kerja, ruang tamu, dapur dan balkon.

Unit tersebut telah diisi penuh dengan berbagai furnitur seperti tempat tidur, sofa dan meja, rak buku hingga peralatan masak di dapur. Tata letaknya sangat rapi dan perkakasnya masih baru sampai-sampai terkesan belum ditempati.

Di luar unit itu, pihak Meikarta enggan menunjukkan unit apartemen lainnya yang masih dalam proses pengerjaan. Rombongan DPR hanya bisa melihat dari luar. Beberapa bangunan masih berbentuk kerangka dan terlihat para pekerja konstruksi terlihat sedang bekerja.

Begitu juga untuk Distrik 2, rombongan DPR hanya diperlihatkan maket atau miniatur proyek dan diberi tahu kondisi proyek terkininya.

Ketut menjawab berbelit saat wartawan mempertanyakan secara pasti berapa unit yang sudah dibangun untuk diserahkan pada tahun ini. Padahal, ia menyebut unit yang akan diserahkan pada 2023 ini mencapai 2.200 unit.

"Ya itu 2.200 kami harapkan selesai tahun ini. Sedang dikerjakan. Itu terus berlanjut. Setiap hari, ada dikerjakan. Jadi bukan selesaikan semua, baru serahkan gitu," jawab Ketut setelah berulang kali ditanya berapa unit yang sudah dibangun dari target 2.200 tahun ini.

Rombongan tidak diajak sama sekali mengunjungi Distrik 3. Pihak Meikarta tak menjelaskan kondisi distrik tersebut dan hanya mengatakan Distrik 3 nantinya akan dipindahkan ke Distrik 2.

Usai para anggota DPR pergi meninggalkan Meikarta, Ketut pun enggan menanggapi media yang meminta penjelasan detil. Ia berlalu dengan alasan sedang ditunggu orang, sehingga tak bisa menanggapi media lebih lanjut.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan mengapresiasi langkah manajemen.

"Kalau pandangan saya, saya mengapresiasi, semoga dengan tindakan yang dilakukan DPR ini itikad baik dari mereka (Meikarta) terealisasi untuk pemenuhan hak-hak korban Meikarta," ujarnya kepada redaksi.

Menurut Rudi, titip jual hanya skema saja. Yang penting, konsumen terkait bisa mendapatkan uangnya kembali.

"Itu (titip jual) kan teknis dari mereka. Kita kan sebagai korban enggak mau tahu seperti apa, mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang dimintarefundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah kita sepakati," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Buruh Tolak Keras Dalih Pengusaha soal Outsourcing: Perbudakan Modern******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menegaskan pihaknya menentang keras tenaga alih daya alias outsourcing. Menurutnya, konsep kerja tersebut adalah wujud perbudakan modern. Padahal, pekerja adalah manusia, bukan robot.

"Sebagai Presiden Partai Buruh yang kebetulan sudah 3 periode, isu outsourcingatau dalam bahasa lainnya kami menyebut precarious workatau sebagian di internasional menyebut casual work, itu memang ditentang karena ini adalah modern slavery(perbudakan modern)," katanya dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Iqbal menjelaskan konsepoutsourcingmerugikan buruh karena bekerja kepada perusahaan melalui perantara agen. Salah satu petaka datang ketika buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal mengatakan buruh akan ditolak kedua pihak, baik perusahaan maupun agen, saat menuntut hak mendapatkan pesangon.

Ia juga menyinggung istilah easy hiring easy firingyang sering digunakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya hal tersebut sama maknanya dengan outsourcing.

"Tapi dia (pengusaha) lupa bahwa pekerja itu manusia, bukan robot. Dia (pekerja) juga ingin masa depan, harus dilindungi. Bagaimana Anda bisa melindungi kalau bekerja di satu perusahaan, tapi gak punya hubungan kerja dengan perusahaan itu, yang ada hanya agen outsourcing.Nah, agen outsourcinghanya menerima fee. Apa bedanya dengan perbudakan?" pungkasnya.

Melihat hal itu, Presiden Partai Buruh tersebut tegas menyampaikan bahwa Perppu Ciptaker yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pengujung 2022 menyimpan kekeliruan.

Padahal, Iqbal mengaku Partai Buruh sudah melakukan diskusi dan kesepahaman bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, lalu menyampaikan usulan kepada pemerintah dalam bentuk 9 poin utama.

Salah satu poin yang disampaikan adalah soal outsourcingalias tenaga ahli daya.

"Di dalam UU Ciptaker outsourcing dibebaskan semua jenis pekerjaan, kemudian juga berlaku seumur hidup. Di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, nampaknya si pembuat perppu ingin mencoba mengubah untuk membatasi, tapi jadi makin membingungkan, bahkan merugikan buruh," jelas Iqbal.

Perppu Ciptaker tetap tidak mengatur batasan jenis pekerjaan outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Ketentuan soaloutsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker.

Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing.Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok. Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

Kemnaker Soal Pabrik Sepatu Minta Karyawan Resign: Belum Ada Pengaduan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menerima pengaduan dari karyawan PT Nikomas Gemilang yang diminta mengundurkan diri karena kinerja perusahaan menurun.

"Belum ada pengaduan dari pihak sana (karyawan PT Nikomas Gemilang)," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11.1).

Indah menjelaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja. Dengan kata lain, pengunduran diri tidak atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Raja Iblis Abadi

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Aliran Keluar Modal Asing Bayangi IHSG Akhir Pekan Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (6/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut pelemahan dipicu oleh aliran keluar modal asing yang cukup besar. 

"Hari ini IHSG berpotensi melemah. Sentimen dari masih terjadinya capital outflowyang tercatat secarayear-to-datejuga akan turut mewarnai pergerakan IHSG," kata William dikutip dari rilis hariannya.

"Namun mengingat masih stabilnya kondisi perekonomian Indonesia maka peluang teknikal rebound masih terbuka lebar," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.789 dan resistance6.956.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ICBP, UNVR, SMGR, INDF, BBCA, TLKM, dan JSMR.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG cenderung akan menguji kembali zonasupport6.510-6.560 dengan peluang melanjutkan pola konsolidasi apabila tetap di atas 6.510.

[Gambas:Video CNN]

"(Jika terjadi) penurunan di bawah 6.510 akan mengonfirmasi skenario alternatif dan IHSG dapat terseret menuju 6.358," ucap Ivan.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.560 dan resistance6.700. Saham pilihannya adalah MDKA, PGAS, dan PTBA.

IHSG ditutup di level 6.653 pada Kamis (5/1) sore. Indeks saham minus 159,39 poin atau berkurang 2,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14.161 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23.144 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 90 saham menguat, 518 terkoreksi, dan 94 lainnya stagnan.