pokerajaib

berbaris menuju kekaisaran

Disney Plus mulai tindak pengguna yang berbagi "password" di Juni 2024******

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Buddha

Menhub Lanjutkan Proyek LRT Bali Demi Atasi Kemacetan******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12).

Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcasepariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dalam keterangan resmi.

"Jadi baikcapital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.

Menurut Budi, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ia berharap setelah koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan wilayahnya sangat membutuhkan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.

"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.

Korea Selatan sebelumnya dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Bahlil Blak******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kaisar yang Biadab

Jadwal Pembatasan Operasi Truk Barang di Tol dan Non Tol Saat Nataru******

Pemerintah akan membatasi operasi angkutanbarang di tol dan non tol pada 22-24 Desember, 26-27 Desember, 29-30 Desember dan 1-2 Januari mendatang.

Pembatasan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas, Polri dan Kementerian PUPR.

Pembatasan akan diberlakukan mulai pukul 08.00 waktu setempat.

Pembatasan dilakukan demi memperlancar arus kendaraan saat musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Meski demikian, pembatasan angkutan barang tidak akan dilakukan secara menyeluruh.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut sembako, BBM atau BBG, antaran uang, hewan pakan ternak, dan  pupuk akan dikecualikan dari pembatasan itu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan angkutan sembako tidak akan dilarang beroperasi selama momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Namun ada pembatasan pada hari puncak arus mudik dan balik.

"Angkutan sembako tidak dibatasi, namun pada hari tertentu dan jenis tertentu kami membatasi truk-truk pada hari H puncak mudik dan arus balik untuk mengurangi antrean kemacetan," kata Budi, Selasa (19/12) seperti dikutip dari Antara.

Budi berharap pengusaha transportasi dan angkutan bisa melakukan penyesuaian operasi terkait kebijakan itu. Ia mengatakan kebijakan itu ditempuh agar mudik natal dan tahun baru berjalan lancar, aman dan selamat.

Selain membatasi operasi angkutan barang, untuk memastikan mudik natal dan tahun baru lancar, pihaknya juga menggelar sosialisasi dengan menginfokan titik kemacetan, contra flowhingga pembentukan posko Natal dan tahun baru di berbagai sektor.

"Kita harus memberikan info dengan sosialisasi. Tentu lakukan bahu-membahu. Dari koordinasi ini kita harapkan kita laksanakan dengan tertib dan dalam posko-posko itu memiliki arti jangan posko asal ruangnya di sini, tidak ada orang yang kompeten dan mengakibatkan aspek sosialisasi. aspek koordinasi tidak terdapat di dalam kegiatan," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

Riasan merah di seluruh dunia

KOI berharap Rizki Juniansyah jaga performa puncak jelang Olimpiade******

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Raja Naga datang ke dunia

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.

Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.

"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.

Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.

Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.

Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.

Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.

[Gambas:Video CNN]