scum server thailand

Oke aku penjahatnya

buku mimpi 12

Hari Ini Harus Beli, Sepeda Listrik Exotic di Transmart Rp2 Jutaan Aja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau punya sepeda listrik baru yang murah tapi berkualitas, beli aja di Transmart hari ini mumpung gelaran Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (31/12)!

Beragam produk pilihan bakal diskon gede-gedean selama periode promo ini berlangsung, salah satunya sepeda listrik yang selalu jadi primadona.

Lihat Juga : Puas Belanja Kebutuhan Akhir Tahun saat Diskon Gede-gedean Transmart

Nggak cuma merek Exotic, merek lainnya pun juga didiskon selama gelaran ini.

Sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex dari harga normal Rp7.200.000, diskon jadi Rp5.472.000 aja per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.728.000.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp7.500.000, diskon jadi Rp5.760.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.740.000.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

jasa yang bisa menghasilkan uang

Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor******

Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. ....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan lahan rawa di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian produktif sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional dan menekan impor beras.

“Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. Kalau swasembada pas-pas nanti, ini adalah penyangga pangan nasional,” kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Amran menekankan bahwa upaya optimalisasi lahan rawa secara modern di Sumsel bukan hanya untuk mencapai swasembada pangan, terutama di Sumatera Selatan, melainkan untuk menjadi penyangga pangan nasional.

Baca juga: Mentan dorong peningkatan produksi pangan lawan rawa di Sumsel

Selain menjadi penyangga pangan nasional, pengembangan sektor pertanian di Sumatera Selatan juga diarahkan untuk mengurangi impor beras hingga 30 persen. Dengan begitu dapat memberikan solusi signifikan terhadap masalah impor pangan yang dihadapi negara.

“Dan ini bisa menyelesaikan 30 persen persoalan negara, masalah impor. Hanya Sumatera Selatan,” ujar Amran.

Kementerian Pertanian berupaya mengoptimalkan lahan rawa yang ada di wilayah Sumatra Selatan sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi padi.

Amran mengatakan pengembangan lahan rawa merupakan komitmen Kementan untuk mempercepat kebutuhan masa tanam.

Dia menuturkan pengembangan lahan rawa di daerah tersebut akan dikelola melalui optimasi lahan yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas.

Amran menambahkan optimasi lahan rawa difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan. Dengan penataan sistem tata air dan lahan, diharapkan lahan rawa bisa menjadi lahan pertanian produktif.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Ali Jamil menyampaikan bahwa lahan sawah rawa di Sumatera Selatan seluas 340.486 hektare.

Ali menyebut pada 2024 kegiatan optimasi lahan rawa di Sumsel seluas 98.400 hektare dengan rincian di Kabupaten Banyuasin 22.000 hektar, Kabupaten Ogan Komering Ilir 65.000 hektar; Kabupaten OKU Timur 5.000 hektare; Kabupaten Ogan Ilir 4.000 hektare, dan Kabupaten Muara Enim 2.400 hektare.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

slot jp hari ini

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Senjata kekaisaran

asiaqq

IOH gandeng Nokia tingkatkan kompetensi masyarakat Indonesia adopsi AI******

Jakarta (ANTARA) - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengumumkan kemitraannya dengan Nokia dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2024 yang digelar di Barcelona, Spanyol.

Kemitraan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi talenta digital di Indonesia dalam mengadopsi teknologi Artificial Intelligence (AI).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara President Director and Chief Executive Officer IOH Vikram Sinha dan President and CEO Nokia Pekka Lundmark.

Baca juga: Indosat dan BDx Indonesia capai kesepakatan pusat data di Indonesia

“Kemitraan strategis dengan Nokia ini menempatkan IOH sebagai salah satu kolaborator utama dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia. Kesepakatan ini juga menjadi babak baru dalam kemitraan jangka panjang antara Indosat dengan Nokia. Nokia Bell Labs tidak hanya akan memperkenalkan generasi muda Indonesia yang cerdas dan berbakat pada kemajuan teknologi terkini, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam ekonomi digital global yang berkembang pesat," kata President Director and Chief Executive Officer IOH Vikram Sinha dalam keterangan resminya, Jumat.

Kesepakatan itu menyediakan program pembelajaran dan sertifikasi dari Nokia Bell Labs untuk para mahasiswa Indonesia.

Sebagai bagian dari kolaborasi, Indosat dan Nokia menyasar talenta-talenta potensial yang akan diberikan kesempatan mengunjungi salah satu laboratorium riset dan pengembangan inovatif Nokia di berbagai belahan dunia.

Baca juga: Indosat jalin kerja sama untuk dukung kemajuan UMKM

Peserta program akan mendapatkan kesempatan langka untuk berinteraksi langsung dengan para ahli di laboratorium inovasi R&D terdepan Nokia, untuk menambah pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru seperti AI, machine learning, security, dan berbagai inovasi lainnya.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat berbagi pengetahuan dengan para talenta digital muda yang berbakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia," kata Head of Market Unit Nokia Indonesia Ozgur Erzincan.

Baca juga: Program "rightsizing" Indosat Ooredoo Hutchison berjalan lancar

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

gelombang bintang

rumah slot online

KA Datuk Belambangan Kembali Beroperasi Hari Ini******

Daftar Isi

• U68 (Tebing Tinggi - Lalang)
• U67 (Lalang- Tebing Tinggi)
• U70 (Tebing Tinggi - Lalang)
• U69 (Lalang- Tebing Tinggi)

Medan, CNN Indonesia--

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara kembali mengoperasikan Kereta Api (KA) Datuk Belambangan relasi Stasiun Tebing Tinggi-Stasiun Lalang (PP) mulai hari ini, Senin (1/1).

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin mengatakan KA Datuk Belambangan akan kembali melayani masyarakat dengan dua perjalanan KA per hari dari Stasiun Tebing Tinggi-Stasiun Lalang (PP).

Lihat Juga : Menhub Ungkap Macet Parah di Tol Bali Dipicu Kepadatan Ekstrem

"Dioperasikannya kembali KA Datuk Belambangan ini guna mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin bepergian di wilayah Tebing Tinggi sampai dengan Desa Lalang, Batu Bara," ujarnya.

Anwar mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur KA untuk berhati-hati apabila melintas di perlintasan sebidang.

"Utamakan KA yang melintas dengan berhenti, tengok kanan kiri pastikan aman sebelum melewati perlintasan sebidang," katanya.

Lihat Juga : TAIPANMuhammed Aziz Khan, Penyintas Perang Bangladesh Jadi Taipan Singapura

Selain itu, seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Indonesia, kepada seluruh pelanggan KA agar memakai masker dan menjaga kebersihan dengan cara rutin mencuci tangan.

"Sebagai langkah pencegahan, KAI memastikan seluruh petugas telah dilakukan vaksinasi. Di samping itu, sebelum kereta api beroperasi setiap harinya, kami selalu mencuci baik eksterior maupun interior dengan bahan-bahan yang dapat membunuh kuman. Setelah kereta api selesai beroperasi pun, kami lakukan fumigasi di tempat perawatan," ujarnya.

Berikut jadwal keberangkatan KA Datuk Belambangan mulai 1 Januari 2024 :

U68 (Tebing Tinggi - Lalang)

Stasiun Tebing Tinggi : pukul 08.00 WIB
Stasiun Bandar Tinggi : pukul 08.24 WIB
Stasiun Tanjung Gading : pukul 08.41 WIB
Tiba di Stasiun Lalang : pukul 09.05 WIB

U67 (Lalang- Tebing Tinggi)

Stasiun Lalang : pukul 10.00 WIB
Stasiun Tanjung Gading : pukul 10.26 WIB
Stasiun Bandar Tinggi : pukul 10.43 WIB
Tiba di Stasiun Tebing Tinggi : pukul 11.05 WIB

U70 (Tebing Tinggi - Lalang)

Stasiun Tebing Tinggi : pukul 11.45 WIB
Stasiun Bandar Tinggi : pukul 12.09 WIB
Stasiun Tanjung Gading : pukul 12.26 WIB
Tiba di Stasiun Lalang : pukul 12.50 WIB

U69 (Lalang- Tebing Tinggi)

Stasiun Lalang : pukul 13.05 WIB
Stasiun Tanjung Gading : pukul 13.31 WIB
Stasiun Bandar Tinggi : pukul 13.48 WIB
Tiba di Stasiun Tebing Tinggi : pukul 14.10 WIB. (FNR)

(fnr/fra/bac)

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

buku 2d bergambar lengkap

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024