koiemas

Selir iblis yang tiada taranya

Yusril Tanya Solusi TKI dan Kebun Sawit ke Anwar Ibrahim******

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Pertama, menurut Yusril, masalah TKI di Malaysia baru akan terselesaikan jika pemerintah Negeri Jiran mengubah aturan industri yang ada.

Lebih dari 30 tahun pembangunan industri Malaysia, Yusril menilai TKI yang bekerja di sektor manufaktur sudah harus direlokasi ke berbagai perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia. Di lain sisi, ia menyarankan Anwar agar Malaysia serius mengembangkan industri teknologi tinggi (high tech).

"Gaji pekerja di Indonesia yang bekerja di kebun-kebun Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah Pemerintah Malaysia dan Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak?" tanya Yusril ke Anwar dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Anwar Ibrahim menilai usul Yusril soal masalah TKI di Malaysia merupakan tahapan kedua. Namun, ia tak menutup mata soal ancaman middle income trap serta industri yang berteknologi rendah. Menurutnya, ini adalah beberapa prioritas dari menteri perdagangan antarabangsa dan industri (MITI) Malaysia.

Secara khusus soal tenaga kerja, Anwar mengedepankan solusi yang bisa dijangkau untuk saat ini. Menurutnya, pemindahan TKI dari industri manufaktur Malaysia ke berbagai perusahaan Malaysia di Indonesia membutuhkan banyak waktu.

"Untuk sekarang ini, cara yang terbaik adalah digitalisasi. Masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak dari beberapa tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum," jelas Anwar soal solusi terdekat terkait TKI di Malaysia.

Terkait pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia, Anwar menegaskan perlu perundingan yang teliti antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat industri atau perusahaan perkebunan Malaysia pindah dan menetap ke Indonesia, Vietnam, atau bahkan China.

"Sebab kadar upah yang rendah relatif kepada indeks harga konsumen (CPI) di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, tentu tidak akan menarik pelaporan ke negara asing. Hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak pikir ada penyelesaian segera, melainkan kita (harus) berunding secara lebih panjang," tegas Anwar menjawab pertanyaan Yusril soal perbedaan upah pekerja Indonesia.

Saat ini, Anwar merasa lebih mendesak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Malaysia, tidak hanya dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Kendati, ia menegaskan bahwa upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan.

"Upah pekerja di AS, Malaysia, China, itu relatif terhadap cost of living di masing-masing negara. Tapi Malaysia saya setuju mesti berubah dari sisi kemampuan skill karena masa depan kita tidak terjamin jika tidak serius dalam industrial policy," pungkas PM Malaysia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Airlangga Klaim Ekspor RI Tembus Rp4.147 T pada 2022******

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim nilai ekspor Indonesia sepanjang 2022 mencapai US8 miliar atau setara Rp4.147 triliun (asumsi kurs Rp15.473 per dolar AS).

"Khusus untuk evaluasi Indonesia di tahun kemarin nilai perdagangannya ekspornya baik, yaitu US8 miliar," ujarnya dalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).

Airlangga mengatakan capaian itu ditopang oleh ekspor yang cukup tinggi dari beberapa komoditas seperti besi dan baja, bahan bakar fosil, minyak kelapa sawit (CPO), hingga batu bara.

Selanjutnya, diikuti AS sebesar US,1 miliar, India US,6 miliar, dan Jepang US,1 miliar.

"Lalu Malaysia US,5 miliar, kemudian juga Korea Selatan US,8, Singapura US,8, dan kalau kita lihat Uni Eropa (UE) ini totalnya sekitar US,6 miliar," imbuh Airlangga.

Sedangkan, dari Intra-ASEAN Trade pangsa pasarnya mencapai US,9 miliar. Melihat jumlah yang besar ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pangsa pasar di negara ASEAN.

Untuk terus mendorong kinerja ekspor, Airlangga menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IEU-CEPA) rampung tahun ini.

Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.

"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menargetkan bisa merambah pasar Afrika untuk tujuan ekspor Indonesia pada tahun ini.

"Tadi bahwa presiden sudah mendorong pasar non tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di Pantai Timur, melalui Nigeria. Lalu di Pantai Barat itu Kenya," ujar Airlangga.

Ia juga mengatakan pemerintah akan mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa segera mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komoditas lain untuk ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengungkapkan angka resmi realisasi ekspor 2022 pada 16 Januari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Resmi Jadi PSN, Pupuk Kaltim Mulai Pembangunan Kawasan Industri Fakfak******

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) secara resmi memulai penetapan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak Papua Barat. Pembangunan proyek ini dimulai setelah ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Prosesi peresmian ditandai dengan Kick Off Ceremonyoleh Jajaran Direksi bersama Dewan Komisaris Pupuk Kaltim, Selasa (10/1).

Pada sambutannya, Direktur Utama Pupuk Kaltim, Rahmad Pribadi, menyebutkan penetapan ini telah dikuatkan surat penugasan Pupuk Indonesia, yang menunjuk langsung Pupuk Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan proyek tersebut.

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menjalankan tahap pembangunan pabrik secara maksimal. Hal ini sejalan dengan semangat 45 tahun perjalanan perusahaan untuk mengukuhkan diri sebagai perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara yang akan terus tumbuh.

Visi tersebut dapat dicapai melalui berbagai pengembangan dan hilirisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Salah satunya proyek pembangunan kawasan industri di Fakfak, Papua Barat, pada fase kedua pertumbuhan perusahaan, yang ditarget mampu terealisasi dalam lima tahun ke depan.

"Pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak ini menjadi program emas dalam menyongsong 50 tahun Pupuk Kaltim. Insya Allah, pada HUT Ke-50 nanti, pengantongan perdana Urea di kawasan industri ini bisa terealisasi," imbuh Rahmad.

Dirinya menegaskan, Pupuk Kaltim memiliki dua modal utama dalam meningkatkan daya saing secara global. Pertama, kesiapan perusahaan sebagai organisasi untuk menangkap peluang melalui berbagai strategi pengembangan.

Di samping itu, perseroan juga memiliki dukungan sumberdaya profesional dan kompeten dalam mewujudkan setiap langkah strategis yang ditetapkan. Hal ini menjadi keyakinan Pupuk Kaltim untuk merealisasikan proyek kawasan industri di Papua Barat, sebagai etape pertama dalam 40 tahun kedua pertumbuhan perusahaan.

"Jika pembangunan pabrik di Papua Barat terealisasi, maka Pupuk Kaltim telah on the right trackmenuju perusahaan petrokimia berbasis gas alam terbesar di Asia Pasifik. Dua modal ini yang menjadi landasan utama Pupuk Kaltim untuk bisa mengarungi berbagai tantangan dan menangkap peluang yang ada," tambah Rahmad.

Mewakili Dewan Komisaris Pupuk Kaltim, Gustaaf AC Patty, menyebut ditetapkannya proyek kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat, sebagai PSN oleh Pemerintah Pusat, menjadi kebanggaan yang sangat didukung agar dapat segera terlaksana.

Dipercayainya Pupuk Kaltim memegang proyek pengembangan industri pupuk di timur Indonesia ini adalah buah dari perjuangan Pupuk Kaltim dalam menangkap peluang dan secara konsisten menunjukkan kinerja terbaik. Alhasil, seluruh insan perusahaan diharap terus meningkatkan semangat serta kekompakan untuk berpartisipasi secara optimal dalam menjalankan amanah negara.

"Ini akan menjadi bagian sejarah baru dalam perjalanan Pupuk Kaltim. Untuk itu, kita semua harus menjadi pejuang yang secara bersama mampu menorehkan sejarah tersebut dalam pertumbuhan Pupuk Kaltim ke depan dan untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya," pungkas Gustaaf.

Era Kitab Para Dewa

Menaker Bantah Perppu Ciptaker Hapus Cuti Melahirkan dan Haid******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tidak menghapuscuti melahirkandan haid bagi pekerja wanita.

Ida menerangkan kedua cuti tersebut masih diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan-ketentuan di UU Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak diatur di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker berarti tetap berlaku, misalnya tentang cuti melahirkan," ujar Ida di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi pasalnya.

Jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Jawaban Ida ke DPR

Hari ini, Ida menjelaskan substansi pembahasan saat dipanggil Komisi IX DPR RI untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Rapat kerja (raker) tersebut sejatinya dilakukan terbuka, tetapi Ida meminta rapat dilanjutkan secara tertutup untuk pendalaman dari para anggota DPR terkait isi Perppu Ciptaker tersebut.

"Mereka (DPR) sebenarnya berharap agar nanti pada proses penetapan peraturan pemerintah (PP) memperluas dialog dan diskusi. Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yakni PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing atau alih daya," ujarnya.

Ia mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup karena pemerintah sudah menyampaikan Perppu Ciptaker tersebut ke DPR. Selain itu, Ida menegaskan pemerintah sudah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan perppu ini.

Ida merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ia sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Perppu Ciptaker tersebut.

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

Harga Pangan Global Naik 14 Persen, Erick Dorong Operasi Pasar BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong perusahaan pelat merah untuk menggelaroperasi pasarsembilan bahan pokok (sembako) demi menjaga harga tetap stabil.

"Saya baru mendapatkan data bahwa harga pangan dunia naik 14 persen. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Artinya kita harus sama- sama mengintervensi dan mengatasi hal-hal seperti ini," ujar Erick dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Minggu (8/1).

Saat ini, BUMN gencar melakukan operasi pasar kebutuhan pokok di berbagai daerah sebagai bentuk antisipasi risiko pemburukan harga kebutuhan pokok.

Potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber yakni tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

Terlebih, kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu. Untuk itu, Indonesia harus mampu menjaga kondisi supply chain atau rantai pasok pangan nasional.

Kendati demikian, terkait penugasan sebagai off taker, Erick menilai perlu disertai penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi off takeritu.

Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana off takertidak khawatir akan risiko dugaan pelanggaran yang ditudingkan di masa mendatang.

[Gambas:Video CNN]