petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

boga88

jituslot 270Jutaan kata 813566Orang-orang telah membaca serialisasi

《boga88》

DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024******

DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI
Ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah memperkuat layanan kesehatan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk Pemilu 2024. 

"Ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Terintegrasi Dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pihaknya telah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS yakni dimulai sejak menyaring calon anggota dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta. 

Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), Satpol PP dan petugas KPPS Pemilu 2024 sebanyak 4.000 orang dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.

"Pelatihan ini juga menjadikan mereka sebagai 'first aid responder' (pemberi pertolongan pertama) bila terjadi kegawatdaruratan di TPS (tempat pemungutan suara) tempat mereka bertugas,” ujar Ani.

Baca juga: Pemilu lanjutan di 18 TPS Jakarta Utara digelar Sabtu

Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS di TPS.

"Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi juga dibuka, terdiri dari 44 Posko Statis di tingkat kecamatan dan 267 Posko Mobile di tingkat kelurahan," ungkap Ani.

Kegiatan itu berlangsung selama masa pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.

“Kami melalui petugas kesehatan lingkungan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” kata Ani.

Sosialisasi, kata Ani, dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menyantap makanan maksimal empat jam setelah disajikan dan memastikan makanan layak konsumsi.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

"Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat, seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan sampah dan jauh dari lalu lintas kendaraan," kata dia.

Data pasien
Ani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya.

"Intinya masyarakat yang terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO). Data tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui https://dfo.kemkes.go.id/," kata dia.

Ani mengatakan, hingga 15 Februari 2024, penyakit terbanyak yang dialami petugas adalah penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung dan sakit kepala.

Sebagai perbandingan, kata dia, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019, penyakit terbanyak didominasi oleh penyakit kronis, seperti hipertensi atau diabetes.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan tersebut, hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," ujar Ani.

Ani menyebut, berdasarkan data Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, terdapat 17 TPS terkena dampak banjir, sehingga pencoblosan direncanakan kembali pada Sabtu, 24 Februari 2024.

“Kita akan siagakan dan perkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS di 17 TPS ini,” katanya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap******

KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024). ANTARA/Walda Marison/am.
Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait kesalahan data antara C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apapun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty saat ditemui di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, pengunggahan data yang dilakukan petugas di setiap TPS membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet yang cepat.

Pasalnya, data C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Foto tersebut lalu dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition/OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition/ OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka.

Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Dia menjelaskan, permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik sehingga terjadi perbedaan data numerik.

"Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin," kata dia.

Dia melanjutkan sejauh ini ada sekitar 1,6 juta KPPS pemilik akun Sirekap yang bertugas di 800 ribu TPS. Dia memastikan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh demi perbaikan sistem di masa depan.

Di saat yang sama, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan sempat tertunda lantaran pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

"Kata dia kemarin rekapitulasi di Jakarta tetap berlangsung dan banyak tempat daerah berlangsung dan bahkan di hari kemarin ada 33 kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi," jelas dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:depo 50 bonus 100

Perbarui waktu:2024-07-10

Daftar bab terbaru
promo cicilan 0 kredivo
slot gacor situs luar
bri4d
moba4d
bonus new member 300 di awal
slot paling gacor bulan ini
cara pinjam uang lewat brimo
situs slot pakai dana
agen togel
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot terpercaya 2023
Bab 2 demo dewa slot
Bab 3 23 erek2
Bab 4 qqmadrid
Bab 5 tafsir mimpi 2d angka
Bab 6 trik main zeus slot
Bab 7 cara deposit airbet88
Bab 8 winlive88
Bab 9 nama situs gacor hari ini
Bab 10 bandar spin slot
Bab 11 slot terpercaya gacor
Bab 12 akun demo gacor77
Bab 13 rtp jam gacor slot
Bab 14 jitu189
Bab 15 beo4d
Bab 16 jon4d
Bab 17 akun vip
Bab 18 situs slot lagi gacor
Bab 19 sultan138
Bab 20 situs terbaru slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2143bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Perampok Ruang dan Waktu

bandarkiu
KPU Boyolali gelar serentak PSU Pemilu 2024 di empat TPS
Ketua KPU Kabupaten Boyolali Maya Yudayanti meninjau kegiatan Pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 07 Desa Mojolegi Kecamatan Teras Boyolali, Minggu (18/2/2024). ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.
Boyolali (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menggelar secara serentak pemungutan suara ulang (PSU) di empat tempat pemungutan suara (TPS), di empat kecamatan yang berbeda di wilayah ini, Minggu.

Ketua KPU Kabupaten Boyolali Maya Yudayanti yang meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 07 Dukuh/Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mengatakan KPU Boyolali menyelenggarakan PSU secara serentak di empat TPS yakni TPS 07 Mojolegi Teras ini, TPS 16 Desa Karanggeneng Boyolali Kota, TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo, dan TPS 13 Urutsewu Kecamatan Apel Boyolali. Totalnya yang PSU di Boyolali pemilu tahun ini, ada empat dan Pemilu sebelumnya ada dua TPS yang PSU.

Maya Yudayanti menjelaskan pelaksanaan PSU di Boyolali salah satunya di TPS 07 Dukuh/Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Karena, sebelumnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara, pada Rabu (14/2), ditemukan ada dua pemilih yang tidak berhak untuk memberikan suara tetapi memberikan suara di TPS itu.

"Sehingga, pada TPS 07 Desa Mojolegi Kecamatan Teras ini, harus dilakukan pemungutan suara ulang dan sekarang sudah terlaksana terlihat dengan proses lancar. Hal ini, kemudian DPT dan DPTb diundang kembali untuk memberikan suara di TPS 07 ini," kata Maya.

Dia mengatakan pelaksanaan PSU ditetapkan, pada Minggu (18/2) ini, karena diharapkan partisipasi pemilih tetap baik seperti sebelumnya dengan diikuti 227 pemilih di TPS 07 Mojolegi ini. Ternyata antusias masyarakat yang datang ke TPS 07 untuk memberikan suara ulang sangat luar biasa.

Pemilih di TPS 07 Desa Mojolegi pemilihan suara yang diulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR RI. DPT di TPS 07 Mojolegi ada 227 pemilih. Antusias masyarakat bagus dan tingkat partisipasi juga tinggi, sehingga memilih pencoblosan ulang yang digelar Minggu ini, dengan harapan masyarakat bersamaan hari libur.

Kabupaten Boyolali TPS yang diulang pemilihannya selain di TPS 07 Mojolegi Teras, juga di TPS 16 Desa Karanggeneng Boyolali Kota, TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo, dan TPS 13 Urutsewu Kecamatan Apel Boyolali. Totalnya yang PSU di Boyolali tahun ini, ada empat atau meningkat dibanding pemilu sebelumnya ada dua TPS yang PSU.

Dia menjelaskan sejumlah TPS yang PSU penyebabnya hampir sama yakni teman-teman KPPS melihat DPT khusus dan DPT tambahan masih belum paham sehingga salah dalam memberikan surat suara. Sehingga, KPU kemudian harus mengulang pelaksanaan pemilihannya. Secara konstitusional boleh atau sah dan justru lebih baik dari pada prosesnya tidak bisa dihitung dan menimbulkan hal-hal yang tidak pasti.

Pada kegiatan PSU tersebut petugas KPPS dari hasil penghitungan surat suara setelah selesai, kotak suara dibawa ke tingkat Kecamatan. Karena, kotak suara hasil pemilihan sudah sampai di tingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi bersama desa-desa lainnya, pada tanggal 19 Februari. Jadi seluruh kecamatan di Boyolali melakukan rekapitulasi pada Senin (19/2).

"KPU soal penghitungan sementara hasil pemilihan umum, kata dia, masyarakat bisa akses real countKPU melalui portal info Pemilu yang sudah ada hitungan hasil di setiap TPS termasuk C hasil yang dapat dilihat dari itu," katanya.

Dia mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada masyarakat karena partisipasi cukup tinggi dalam memberikan hak suara dan harapan pemilu damai sudah terjadi dan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan pada pemilu 2024 di Boyolali. Mari sama-sama menunggu hasil pemilu 2024, yang proses resminya di rekapitulasi oleh KPU baik di daerah hingga secara nasional.

Sementara itu, pelaksanaan PSU Pemilu 2024 di empat TPS Boyolali tersebut antara lain di TPS 13 Desa Urutsewu Kecamatan Ampel sebanyak 250 pemilih, TPS 16 Karanggeneng Boyolali kota sebanyak 227 pemilih, TPS 07 Desa Mojolegi Kecamatan Teras dengan 227 pemilih, dan TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo dengan jumlah pemilu 238 pemilih.

Baca juga: 1.130 warga Larangan Tangerang ikuti pemungutan suara susulan
Baca juga: Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Cahaya Suci Wilayah Bintang

starxo88
Empat petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Sulsel meninggal dunia
Suasana rumah duka anggota KPPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Wiliam Tandi Paelongan di Kompleks Taman Makassar Indah Blok A3/19 Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2024) malam. ANTARA/Darwin Fatir.
Makassar (ANTARA) - Sebanyak empat orang petugas ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan meninggal dunia selama masa tahapan, pemungutan hingga selesainya penghitungan suara.

Dari data yang dihimpun di Makassar, Sabtu, empat orang petugas ad hoc tersebut masing-masing dua orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asal Kota Makassar bernama Wiliam Tandi Paelongan (24 tahun) yang bertugas di TPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, dan Daliyah Salsabila (24 tahun) yang bertugas di TPS 45 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.

Kedua petugas KPPS itu sempat dirawat di rumah sakit berbeda karena diduga kelelahan usai membagikan undangan pemberitahuan memilih kepada warga. Keduanya tidak sempat melanjutkan tugas di TPS masing-masing hingga akhirnya meninggal dunia pada Kamis, 15 Februari 2024.

Selang sehari kemudian (Jumat, 16/2), seorang petugas KPPS di TPS 001 Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, bernama Aziz Dzulfiansyah (23 tahun) dilaporkan meninggal dunia di rumahnya, diduga juga karena mengalami kelelahan.

Baca juga: KPU DKI catat empat petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal dunia

Kemudian pada Sabtu ini, 17 Februari 2024, seorang petugas panwaslu bernama Firman (56 tahun) yang bertugas di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dilaporkan meninggal dunia di RSUD Tenriwaru, Bone.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Alwi mengatakan petugas panawaslu desa yang meninggal dalam menjalankan tugasnya patut mendapat perhatian dari Bawaslu RI atau pemerintah.

"Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Firman. Bawaslu sebagai representasi negara harus hadir,” kata Alwin saat dikonfirmasi wartawan sedang berada di RSUD setempat.

Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal

Alwi menegaskan seluruh biaya perawatan petugas panwaslu ditanggung Bawaslu dan nantinya akan memberikan santunan kepada ahli waris keluarga almarhum.
 
Sejumlah keluarga Firman, petugas Panwaslu Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, bersiap membawa jenazah almarhum menggunakan ambulans dari RSUD Tenriwaru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Bawaslu Bone.


Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Luwu Abdullah Sappe Ampin Maja menceritakan kronologi kejadian sebelum meninggal Aziz Dzulfiansyah. Almarhum sempat membantu anggota KPPS lainnya mendirikan TPS pada 13 Februari 2024.

Baca juga: Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024

Aziz saat itu kondisinya masih sehat dan menjalankan tugasnya di TPS pada hari pemungutan suara 14 Februari sampai penghitungan suara berakhir larut malam. Ia hanya tidur sekitar dua jam dan selanjutnya pada Kamis (15/2), kembali melanjutkan tugasnya merampungkan penghitungan suara.

"Setelah itu, almarhum kembali ke rumah, dia sudah merasakan kelelahan dan merasa demam lalu muntah-muntah. Keluarga ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi almarhum menolak dengan alasan hanya ingin istirahat di rumah," tuturnya.

Pada hari yang sama, kata Abdullah, almarhum masih menyempatkan diri berkunjung ke rumah tetangganya, kemudian pulang dan sempat baring-baring bersama ibunya sekitar pukul 19.00 Wita. Namun, sekitar pukul 19.15 Wita, Aziz ditemukan ibunya sudah meninggal dunia.

"Pasti ada (santunan). Sudah laporkan itu ke BPJS Ketenagakerjaan, sementara kronologisnya dibuatkan teman PPK beserta lampiran administrasi sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan selesai hari ini langsung disampaikan semua dokumen pendukungnya di BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga sudah sampaikan ke pimpinan KPU provinsi dan KPU RI secara berjenjang," katanya menambahkan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas
Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

patriark legendaris

erek2 29
Manchester City terlambat panas ketika ditahan imbang Chelsea
Pep Guardiola memberikan instruksi pada pemain Manchester City. ANTARA/AFP/Oli Scarff/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Manchester City Pep Guardiola menjelaskan timnya terlambat panas ketika ditahan imbang Chelsea pada pekan ke-25 Liga Inggris di Stadion Etihad, Manchester, Minggu dini hari WIB. Dikutip dari laman resmi klub, Minggu, Pep akan menjadikan hasil mengecewakan ini sebagai pelajaran dalam menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya. "Ya, kami tidak tampil dalam level kami pada babak pertama. Saat Anda menghadapi tim yang memiliki ketenangan dan gengsi seperti Chelsea, anda harus siap untuk 94, 95 menit," ungkap Pep. "Kami mulai bermain setelah kebobolan gol. Kami tidak berada dalam permainan terbaik kami dan itu dapat terjadi ketika mengalami transisi," sambungnya. Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan, hasil dan kinerja juga menjadi pelajaran berharga mengenai standar tinggi dan ekspektasi yang menyelimuti tim setelah periode tersukses dalam sejarah Klub.

Baca juga: Sterling nilai Chelsea seharusnya bisa taklukkan Man City Pada musim lalu merupakan periode tersukses sepanjang sejarah klub karena The Citizen sukses meraih gelar Liga Premier Inggris, Piala FA dan juga Liga Champions. "Permintaannya sangat tinggi karena tidak ada yang mau memberi kami (apa pun). Kami harus melakukan segalanya. Selalu (itu) terjadi di musim-musim sebelumnya dan di musim ini hal itu akan terjadi. Kami adalah Man City jadi kami harus melakukannya sendiri," tegas Pep. "Sepanjang waktu, selalu. Sejak hari pertama saya mengatakan itu. Saya berharap kami harus meningkatkan babak pertama. Kami harus berkembang," pungkasnya. Karena hasil imbang ini, Manchester City harus rela turun ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 53 poin dari 24 pertandingan, terpaut empat poin dengan Liverpool di posisi pertama.

Baca juga: Rodri selamatkan Manchester City dari kekalahan atas Chelsea

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Legenda manusia ikan besar

akulaku uang muka
Bawaslu sebut petugas terus mengawasi proses rekapitulasi manual
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan seluruh pengawas pemilu di tingkat berjenjang terus melakukan pengawasan selama proses rekapitulasi suara manual yang saat ini sedang berlangsung
“Seluruh pengawas tingkat kecamatan, kelurahan, desa yang masih bertugas, mengawasi terus jalannya proses rekapitulasi manual,” kata Rahmat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, penghitungan suara yang akan dipakai adalah secara manual menggunakan C Plano dan bukan menggunakan data yang ada di Sirekap. Karena itu, ia mengimbau pengawas untuk mengawal ketat proses rekapitulasi tersebut.

“Nanti perlu dikawal rekapitulasi yang berjenjang ini. Jangan ada suara yang terbang-terbang, melayang, gitu. Itu yang perlu kita jaga supaya tidak terjadi demikian,” kata dia menambahkan.

Ia pun mengajak para calon legislatif (caleg) untuk ikut serta dalam pengawasan proses rekapitulasi tersebut.

“Teman-teman caleg yang tidak punya saksi, katanya bisa melihat dari luar. Yang namanya tempat rekapitulasi itu harus terbuka. Jangan sampai tertutup. Tidak boleh tirainya itu ditutup. Kalau tertutup, hitung ulang,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi soal adanya intimidasi dalam proses pemilihan, ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika menemukan pelanggaran di lapangan.

“Jika kemudian ada kesalahan dari teman-teman penyelenggara, tolong diingatkan. Dan ada pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di situ yang kemudian akan mencatatkannya dalam berita acara khusus jika terjadi pelanggaran. Tidak usah tegang-tegangan, ngotot-ngototan, apalagi harus banting-bantingan. Itu tidak boleh,” kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu: 2.413 tps berpotensi pemungutan suara ulang
Baca juga: Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu
Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Paus Bola Basket

voucher klik indomaret
MKH berhentikan dengan hormat hakim PN Garut karena indisipliner
Ilustrasi - Konsep hukum dan keadilan, buku dengan palu hakim di atasnya. ANTARA/Shutterstock/pri.
Jakarta (ANTARA) - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hak pensiun kepada hakim Pengadilan Negeri Garut berinisial V karena melakukan pelanggaran indisipliner selama tiga bulan 20 hari kerja.

Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting menyampaikan hakim terlapor V telah terbukti melanggar huruf c pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting saat memimpin sidang MKH di Gedung MA, Jumat (16/2), seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pemberhentian dengan hormat tersebut dilakukan setelah KY dan MA kembali melaksanakan sidang MKH kedua. Sidang MKH pertama sempat ditunda karena hakim terlapor V tidak hadir.

Sidang tersebut merupakan usulan dari MA atas pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh V. Hakim terlapor V yang telah mengabdi selama 20 tahun tersebut merupakan Hakim PN Garut, yang seharusnya sudah dimutasi ke PN Kalianda.

Baca juga: Majelis Kehormatan Hakim pecat hakim pemakai narkoba Danu Arman

Putusan dijatuhkan berdasarkan laporan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Hakim terlapor V direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat karena sudah melakukan pembangkangan terhadap Surat Keputusan MA dan tidak masuk selama tiga  bulan 20 hari kerja.

Perkara berawal dari laporan Ketua PN Bandung ES. Berdasarkan Surat Ketua MA tahun 2020, terlapor telah dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Pemalang, tetapi terlapor mengajukan keberatan mutasi.

Kendati demikian, keberatan peninjauan kembali mutasi terlapor tidak dapat diterima. Meskipun ditolak, terlapor tidak mau melakukan tugas di PN Pemalang dengan alasan menunggu hasil rapat tim mutasi dan promosi berikutnya.

Karena tidak mau menjalankan tugas, terlapor dikenakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun di tahun 2021. Namun, terlapor tetap tidak mau menjalankan tugas di PN Pemalang.

Baca juga: KY dan MA menggelar sidang MKH berhentikan satu hakim

Oleh karena itu berdasarkan surat Ketua MA, terlapor kembali diberikan sanksi disiplin sedang berupa mutasi ke PN dengan kelas yang lebih rendah, yakni PN Kalianda, tetapi hakim V tetap tidak mau menjalankan tugas di PN tersebut.

Setahun kemudian, yakni pada 2022, tim dari Pengadilan Tinggi Bandung melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Dalam surat pemeriksaan, terlapor dianggap arogan, tidak sopan, melawan, dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh terhadap tim pemeriksa.

Terlapor tidak mau dimutasi ke PN Pemalang dan PN Kalianda karena tidak sesuai dengan harapan terlapor untuk dimutasi ke PN Bogor. Sejak 2022, terlapor sudah tidak melakukan tugas di PN Garut dan PN Kalianda.

Tim pemeriksa juga sudah mencoba mencari terlapor ke kos terlapor di Garut sebanyak dua kali, tetapi tidak bertemu dengan terlapor. Bawas MA pun sudah memanggil terlapor V sebanyak dua kali, tetapi tidak pernah hadir dan hanya mengirim surat pada September 2022 yang pada pokoknya berisikan MA telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap terlapor.

Kemudian, Bawas MA sudah mencoba mengirim surat pemanggilan ke alamat sesuai KTP dan kos terlapor di Garut, tetapi tidak direspons sehingga terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dan membela diri.

Baca juga: MKH berhentikan tidak hormat hakim PTUN Manado

Sidang MKH telah memanggil dua kali terlapor. Namun, lantaran terlapor tidak hadir karena suatu alasan yang patut, MKH menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terlapor.

Beberapa hal yang meringankan dalam putusan MKH, yakni masa kerja terlapor sudah mencapai kurang lebih 20 tahun dan sebelumnya belum pernah mendapat sanksi disiplin.

Sementara, hal-hal yang memberatkan terlapor, yaitu pernah dijatuhi sanksi sebelum ini. Terlapor tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni sejak pemeriksaan Juni 2022 sampai dengan keputusan diucapkan, serta tidak menghadiri panggilan yang telah dilakukan oleh Bawas MA dan PT Bandung.

Adapun susunan MKH terdiri atas Hakim Agung Yakub Ginting, Hakim Agung Maria Anna Samiyati , an Hakim Agung Yosran. Hadir pula mewakili KY, yaitu Anggota KY Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata.

Baca juga: MA berhentikan sementara hakim PN Balikpapan yang ditangkap KPK
Baca juga: MKH berhentikan dengan tidak hormat Hakim Pengadilan Agama Nabire

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

momok ilmu hitam

aliansi 4d slot
Mahfud enggan mengomentari pertemuan Jokowi dan Surya Paloh
Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
Tidak tahu, masa minta tanggapan kepada saya.
Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. enggan mengomentari pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2).

"Tidak tahu, masa minta tanggapan kepada saya," ujar Mahfud saat ditemui usai rapat terbatas Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Senin.

Untuk itu, dia meminta agar awak media bisa meminta tanggapan Surya Paloh terkait dengan pertemuan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani, mengaku belum mengetahui hasil pertemuan antara Presiden dan Surya Paloh. Kendati demikian, dia berharap kunjungan Surya Paloh ke Istana Negara hanya merupakan pertemuan biasa.

Benny menegaskan bahwa pihaknya tidak meragukan idealisme Paloh yang selama ini menyampaikan sikap untuk tidak berkompromi terhadap seluruh bentuk kejahatan demokrasi.

"Jadi, tidak perlu dicurigai pertemuan tersebut dan kami berprasangka baik, tidak pernah ragukan idealisme Pak Surya Paloh," ucap Benny saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud resmi bentuk tim hukum usut kecurangan Pemilu 2024
Baca juga: Mahfud klarifikasi isu empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar

Sebelumnya, Presiden RI Jokowi menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh untuk menjadi "jembatan" atau menjembatani sesuatu.

"Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, kami sampaikan. Akan tetapi, itu sebetulnya saya hanya menjadi 'jembatan', yang paling penting 'kan nanti partai-partailah," ujar Jokowi usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin (19/2).

Jokowi tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi "jembatan".

Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Jokowi hanya mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi "jembatan" bagi semua pihak.

"Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya karena urusan, urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai," kata Jokowi.

Presiden dalam kesempatan itu juga menyebut pertemuannya dengan Paloh adalah pertemuan politik biasa untuk membicarakan masalah politik.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024