kredit lewat lazada

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Prabowo Sering Sebut Makan Gratis di Debat Terakhir Capres 2024******

Prabowo lantas meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyebut internet gratis tidak bernilai penting. Prabowo menduga Ganjar tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan ucapannya di Pontianak itu. Prabowo menjelaskan pada saat itu ia sedang menekankan bahwa makan gratis lebih bernilai penting daripada internet gratis.

“Jangan internet gratis lebih dipentingkan dari makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita,” kata dia.

Pada debat terakhir capres 2024 itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemberian makan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bernilai strategis dalam mengatasi beragam masalah, seperti kesehatan.

Ia mengatakan pemberian makan gratis yang bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga masyarakat akan terhindar dari berbagai jenis penyakit.

Makan gratis menjadi salah satu program milik pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam rangka memastikan tercapainya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang baik.

Apabila memenangi Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran akan memberikan makan gratis yang berupa makan siang bagi anak sekolah dan pesantren. Mereka juga akan memberikan susu gratis, bahkan ada pula bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Prabowo-Gibran menargetkan program itu mampu menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan pencapaian target penerima sebesar 100% pada 2029.

Adapun anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan program tersebut mencapai Rp450 triliun, seperti yang disampaikan oleh anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara Konsolidasi Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team di Jakarta pada 20 Desember 2023.

pacar sekretarisku

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Solopos Hari Ini : Alarm Keras dari Akademisi******

”Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang meng­ingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak men­jelang pemilu,” kata dia.

Dari Sumatra Barat, Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas (Unand) mengeluarkan manifesto atau pernyataan terbuka untuk penyelamatan bangsa. Manifesto berisi lima pernyataan itu disampaikan lebih kurang 100 orang dari kalangan dosen dan mahasiswa universitas tertua di luar Pulau Jawa itu.

”Kami me­nolak segala bentuk praktik po­litik dinasti dan pele­mahan institusi demokrasi,” kata peng­gagas aliansi sivitas akade­mi­ka Unand, Hary Effendi Iskandar, saat membacakan manifesto itu, Jumat, di kampus Limau Manis Unand, Padang. ”Kami me­nuntut Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Budaya itu.

Manfaatkan Efek Minimal Debat

SOLO—Rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wa­kil presiden (cawapres) segera ditutup dengan debat terakhir pada Minggu (4/2/2024). Rea­litas publik Indonesia dan ha­sil survei menunjukkan efek per­forma para kandidat dalam de­bat tidak signifikan terhadap elektabilitas.

Dalam debat terakhir, ketiga capres akan beradu gagasan de­ngan tema Kesejahteraan So­sial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Ketiga paslon ini masing-masing punya target tersendiri dalam isu ini. Dalam dokumen janji politik, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mematok target minimal 15 juta lapangan kerja baru, termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada 2025-2029.

Prabowo Subianto-Gibran Ra­kabuming Raka tidak menarget­kan jumlah, tetapi menjanjikan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan pekerja dalam negeri. Sementara itu, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mematok target 17 juta la­pangan kerja baru.

Kala Frozen Food Kuasai Meja Makan

Produk makanan beku atau frozen foodsudah ada sejak lama. Dalam aktivitas sehari-hari, orang banyak menggunakan produk makanan beku. Es krim misalnya sebagai salah satu produk makanan beku yang terjaga dalam rantai dingin.

Pada 2010-an, penikmat siaran televisi tentu tak asing dengan iklan makanan beku dari PT Primafood International. Ialah Fiesta. Iklan itu sangat diingat masyarakat sebab kala itu Fiesta menjadi merek prestise. Tak banyak saingan dan kesan prestise itu masih melekat. Meski merek lain kini bermunculan.

Gelombang Korea (Korean wave) ke Indonesia berpengaruh terhadap sektor makanan. Misalnya makanan ala barbekyu Korea (Korean BBQ) sebuah tren memasak dan memanggang daging di atas pemanggang berbentuk bulat. Di Indonesia, metode memasak ala barbekyu Korea dikombinasi dengan beberapa produk beku lainnya.

Sri Mulyani Ingatkan Uang Bansos dari Pajak

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan alokasi belanja untuk perlindungan sosial (perlinsos)—termasuk bantuan sosial (bansos)—sebesar Rp496,8 triliun. Nilai itu membuat anggaran bansos menjadi sorotan menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.

Anggaran itu lebih tinggi daripada anggaran infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan, anggaran perlinsos yang digelontorkan tahun ini ditujukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan membangun sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.

Ada beberapa program prioritas yang ditetapkan dalam anggaran perlinsos 2024. Pertama, Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, program bansos sembako untuk 18,8 juta keluarga.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (3/2/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Hati Naga dan Ambisi

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Raja Iblis Abadi

Kena Sanksi Pelanggaran Etik Gegara Gibran, Begini Komentar Ketua KPU******

Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.

“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Reinkarnasi di semua alam

Lingkar Dalam Sebut Prabowo Tak akan Mundur dari Jabatan Menhan******

Dia mengatakan bukti yang sudah terlihat, Prabowo masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan sangat baik.

Begitupun dengan Gibran yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Andre menyatakan Gibran terlihat bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Solo.

Terkait langkah yang diambil Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Andre menyatakan menghormati atas keputusan yang diambil oleh Mahfud MD.

Andre berpandangan bahwa keputusan Mahfud MD tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat.

“Saya menghormati atas keputusan pak Mahfud MD itu,” kata Andre.

Hal senada disampaikan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menhan.

“Tidak perlu mundur, cukup Pak Mahfud saja,” ucapnya usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas, di Surabaya, Kamis (1/2/2024).

Selain itu, Hashim juga mengatakan Prabowo Subianto telah siap dalam debat capres yang terakhir pada 4 Februari 2024 dengan tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

“Persiapan sudah bagus, mantap,” kata adik kandung dari Prabowo Subianto tersebut.

Tak hanya itu, pria yang juga Ketua Dewan Pembina Gema Desa Indonesia tersebut mengingatkan para mantan kepala desa untuk terus mendukung Prabowo-Gibran.

“Semua program yang dibawa oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menyejahterakan rakyat, guru bahkan untuk ibu-ibu dan balita-balita agar gizinya terpenuhi dan tidak ada stunting,” ujarnya.

Prabowo pun juga membenarkan pertanyaan lingkar dalamnya itu. Dia menanggapi aksi Mahfud Md. yang mengumumkan keputusannya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.

“Itu hak politik,” kata Prabowo, dilansir Antara.Ia kemudian langsung bergegas meninggalkan lokasi acara setelah menjawab pertanyaan terkait mundurnya Mahfud itu.