mpobig

produser superstar

kode alam kejatuhan cicak

Tito Minta Bapanas Perpanjang Relaksasi HET Beras Premium******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperpanjang relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beraspremium.

Tito menilai relaksasi HET beras premium ini efektif dalam menurunkan harga.

"Relaksasi HET untuk beras sebaiknya diperpanjang, tadinya berlaku dari 8 Maret-23 Maret 2024, ternyata cukup efektif untuk menekan harga. Oleh karena itu, saya sarankan, sama seperti saran KSP dan Satgas Pangan Polri agar kebijakan ini diperpanjang," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Tito mengatakan dengan perpanjangan relaksasi HET beras premium tersebut bisa menekan harga di pasar, terutama di ritel modern.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pagi tadi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara. Usai pertemuan dengan Kepala Negara, Arief menyebut kebijakan relaksasi HET menjadi upaya menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen juga menjaga pasokan menjelang lebaran.

"Harga kan sekarang masih dalam posisi relaksasi ya, dari angka sebelumnya HET Rp13.900 relaksasi sampai tanggal 23 [Maret] itu Rp14.900. Kenapa? ini memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya semua lebih baik," ucap Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Relaksasi ini membuat harga beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan naik menjadi Rp14.900 per kg. Sebelumnya, HET di zona ini dipatok Rp13.900 per kg.

Sedangkan untuk Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan HET beras premium naik dari Rp14.400 per kg menjadi Rp15.400 per kg.

Lalu, HET beras premium di Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan naik ke Rp15.400 per kg dari Rp14.400 per kg. Sementara itu, penyesuaian HET beras premium di Maluku dan Papua dari Rp14.800 per kg menjadi Rp15.800 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Makanan Tiandao

kios365

DPR Cecar Mentan Soal Pupuk Subsidi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi IV DPRRI mencecar Menteri PertanianAmran Sulaiman terkait pupuksubsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini. Jauh di bawah tahun sebelumnya sebanyak 9,55 juta ton.

Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.

"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu," kata Ono.

Ono curiga pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga belum terealisasi sampai saat ini. Karenanya, ia meminta semua kementerian terkait harus kompak dan koordinasi terkait kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengkritik penyaluran pupuk subsidi, terutama yang harus menggunakan KTP.

"Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.

Menurutnya, bila menggunakan KTP, maka saat petani yang bersangkutan sakit, keluarganya tidak bisa mengambil jatah pupuk bersubsidinya.

"Pakai KTP dan ada aplikasi juga, foto, bahkan istri tidak boleh mewakili suaminya. Boleh diwakili tapi pakai kuasa. Jangan kita mempersulit petani, perbaiki aturannya," ungkap Johan.

Amran mengungkapkan telah mengajukan penambahan pupuk bersubsidi yang tahun ini dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Lalu, penyalurannya pun dipermudah cukup hanya menggunakan KTP.

"Kami akan mengembalikan alokasi subsidi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh hanya menggunakan KTP," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

terlahir sebagai penjahat

mpo111

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kode Seni Bela Diri Samsara

slot88 anti rungkad

Presiden Jokowi upayakan bantuan beras dilanjutkan hingga akhir tahun******

Saya akan berusaha, tapi saya enggak janji

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan bantuan pangan 10 kilogram beras setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat, diupayakan dapat berlanjut hingga akhir tahun.

"Saya akan berusaha, tapi saya enggak janji," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dikutip dari keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Saat menyapa masyarakat yang hadir, Presiden Jokowi juga mengonfirmasi bahwa penerima manfaat sudah menerima bantuan beras untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta mengumumkan bahwa distribusi akan berlanjut untuk tiga bulan berikutnya.

Kepala Negara menyatakan komitmennya untuk melanjutkan bantuan pangan sesuai ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini untuk yang 10 kilo Januari sudah diterima? Februari sudah? Maret sudah, kan sudah diterima. Nanti akan dilanjutkan April, Mei, Juni. Setuju?" kata Presiden Jokowi.

Masyarakat yang hadir dalam penyerahan bantuan tersebut pun menjawab setuju.

Presiden Jokowi menjelaskan pemberian bantuan beras dilakukan karena harga beras yang naik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lain.

Presiden menekankan bahwa stok beras di Indonesia masih dalam posisi yang relatif baik, yakni mencapai 1,2 juta ton yang dikelola di gudang Perum Bulog.

"Saya kalau ke daerah kalau datang ke gudang Bulog, pasti saya cek. Kalau terjadi masalah, saya akan segera perintahkan untuk segera stoknya mencukupi," kata Presiden.

Salah satu warga penerima manfaat, Yeyen, merasa senang mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Ini merupakan kali keempatnya mendapatkan beras 10 kilogram.

Warga penerima lainnya, Maryani, juga bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan berharap program bantuan beras bisa terus dilanjutkan.

"Sudah dapat tiga kali dengan ini. Alhamdulillah senang, merasa terbantu. Semoga bisa berlanjut bantuannya," ungkapnya.

Baca juga: 35.000 KPM di Demak peroleh bantuan pangan beras 10 kg hingga Juni
Baca juga: Jokowi: Lihat APBN dulu untuk lanjutkan bantuan pangan setelah Juni
Baca juga: Ombudsman RI mendukung keberlanjutan program bantuan pangan beras

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat penjelajah waktu

situs maxwin malam ini

Survei Jenius: 52 Persen Pakai THRBuat Belanja, Minat Berutang Naik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank digital Jeniusmilik PT Bank BTPN TBk (BTPN) merilis survei perilaku masyarakat dalam mengelola THR pada Lebaran 2024.

Hasilnya, terjadi pergeseran pengelolaan THR pada tahun ini dibanding tahun lalu. Pada 2024, mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.

Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febri Rusli menjelaskan pada tahun lalu mayoritas responden memilih menabung THR-nya atau 41 persen, belanja kebutuhan Ramadan 40 persen, serta investasi 19 persen.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari-18 Maret 2024. Jumlah respondennya 233 orang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek yakni Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Adapun rentang usia responden antara 17-40 tahun.

Menurut Febri, perubahan cara mengelola THR tersebut lantaran masyarakat lebih pede dalam membelanjakan yang dibanding masa pandemi.

Ia merinci alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan antara lain membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen).

Selain untuk keperluan Ramadan, masyarakat juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gadget/barang elektronik.

Riset Jenius ini juga mengungkap rencana pengajuan utang oleh masyarakat meningkat sebesar 13 persen. Sebanyak 35 persen responden berencana mengambil pinjaman selama Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan.

"Penggunaan pinjaman ini di antaranya untuk menyambut Lebaran 60 persen, modal usaha 46 persen, dan renovasi rumah 18 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

money kilat legal atau ilegal

Ridwan Kamil: Kendaraan Bensin Dilarang Masuk IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengatakan kendaraan berbahan bakar bensin akan dilarang di sana dan hanya boleh berbasis listrik.

"Kendaraan bensin dilarang. Risikonya kalau ke sana masih pakai mobil bensin tukeran dulu, pinjam mobil Bluebird atau merek apa yang sudah listrik," katanya di Rakornas IKN di Jakara, Kamis (14/3).

Dia mencontohkan pertukaran itu dapat dilakukan di perbatasan yang memiliki terminal mobil listrik.

Lihat Juga : Ridwan Kamil: Kerja di IKN Bisa di Atas Pohon

"Karena smart city, bapak nanti bisa bekerja di atas pohon, bisa bekerja di pinggir sungai. Bosan kan di dalam ruangan, mending ke pinggir sungai. Smart citybisa bekerja di mana saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan sejumlah bangunan bakal rampung Juni mendatang.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga mengatakan pembangunan Kawasan Istana Presiden saat ini telah mencapai 78,68 persen.

"Target pada Juni 2024 bangunan kantor presiden beserta struktur baja utama dan bilah burung garuda dapat digunakan dalam upacara kemerdekaan RI," katanya.

Selain istana kepresidenan, gedung Kementerian Sekretariat Negara bakal rampung Juni mendatang. Saat ini, proses pembangunannya sudah 48,77 persen.

(asa/asa)

[Gambas:Video CNN]