voucher grabkios saldo driver 2022

lima elemen langit

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Deloitte Bakal PHK 1.200 Karyawan Tahun Ini******

Deloitte akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 orang atau 1,5 persen dari karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Dilansir Reutersyang mengutip Financial Times, Jumat (21/4), kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan audit keuangan raksasa tersebut.

Risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasehat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

Awal pekan lalu, saingan Deloitte, Ernst & Young, mengatakan pihaknya memangkas 5 persen tenaga kerjanya di AS.

Pada Februari lalu, firma akuntansi KPMG juga mengumumkan rencana PHK terhadap 700 orang karyawan.

Beberapa perusahaan keuangan telah memangkas pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir termasuk bank-bank besar Wall Street, manajer aset dan fintech. Keputusan diambil di tengah ketidakpastian makro ekonomi yang menekan konsumen dan menurunkan permintaan di sejumlah bisnis andalan.

Deloitte adalah bagian dari empat firma akuntansi terbesar (Big Four) yang juga mencakup EY, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Sumber Harta Orang Terkaya ke******

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono menjadi orang terkaya kelima di Indonesia versi Forbes.

Per Rabu (19/4), total kekayaan Lim mencapai US,4 miliar atau setara Rp95,11 triliun (asumsi kurs Rp14.861 per dolar).

Dengan usianya yang sudah 94 tahun, Lim menjadi konglomerat tertua di Tanah Air yang masuk 10 besar daftar orang terkaya Indonesia.

Harta dan kekayaan Lim Hariyanto utamanya berasal dari sektor pertambangan sampai kelapa sawit. Namun, berkat Harita Group yang dimiliki ia juga mendapatkan cuan dari berbagai bidang seperti ekspedisi, kayu, hingga properti.

Berikut beberapa rincian sumber kekayaan Lim Hariyanto:

Sawit

Lim Hariyanto menjadi pengusaha sawit melalui bendera Bumitama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Di perusahaan ini ia menjadi pemilik saham mayoritas.

Nikel

Pemilik Harita Group ini juga mendapatkan pundi-pundi melalui bisnis nikel melalui PT Trimegah Bangun Persada (TBP) alias Harita Nickel. Perusahaan ini baru saja melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dan menjadi perusahaan ke-31 yang tercatat di bursa pada 2023.

Dalam IPO ini, TBP menawarkan 7,99 miliar saham atau setara dengan 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Adapun harga penawaran umum yang ditetapkan Rp1.250 per saham. Melalui aksi korporasi ini, Harita memperoleh tambahan modal sebesar Rp9,99 triliun.

Bauksit

Lim Hariyanto juga diketahui pemilik mayoritas saham di perusahaan pertambangan bauksit yang terdaftar di Indonesia, yakni PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA).

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Astra Tol Cipali Sanksi Rumah Makan Getok Harga di Rest Area******

Astra Tol Cipalimenjatuhkan sanksi terhadap rumah makan di rest areaKM 86 yang memberikan harga tak wajar kepada pemudik.

Juru bicara PSI Sigit Widodo sebelumnya mengaku digetok harga Rp150 ribu untuk dua porsi ayam dan minuman saat makan di sebuah rumah makan di rest areatersebut.

Corporate Communication ASTRA Tol Cipali Asri Fajarwati Ridwan membenarkan peristiwa tersebut terjadi rest area Tol Cipali dan dilakukan oleh oknum penjaga kios.

Ia menjelaskan sanksi yang diberikan adalah penutupan sementara kios mulai hari ini hingga tujuh hari ke depan.

"Waktunya masih kami pertimbangkan, namun kemungkinan bisa sampai 7 hari ke depan," katanya.

Lebih lanjut, Asri juga mengatakan pembayaran di rest area Tol Cipali termasuk kM 86 sebenarnya sudah bisa dilakukan secara online. Mulai dari pengecekan menu, harga hingga pemesanan.

"Ke depannya kami berharap tidak terjadi lagu hal seperti ini karena dengan pembayaran iseller ini kami bisa mengecek transaksi setiap tenant," katanya.

Sebelumnya, pengalaman yang dialami Sigit itu ia bagikan lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya @sigitwid.

[Gambas:Twitter]

Dalam cuitan itu, ia bahkan menyarankan warga yang ingin berhemat untuk tak makan di rumah makan tersebut.

"Buat yang sedang istirahat di rest area KM 86A Cipali dan ingin ngirit, saya sarankan jangan makan di sini. Dua porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan harganya Rp155 ribu dan penjualnya ngotot dibayar setelah makan. Tapi kalau sedang mau beramal saat lebaran, ya boleh aja," cuit Sigit di akun Twitternya seperti dikutip, Minggu (23/4).

[Gambas:Video CNN]

langit keputusasaan

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Erick soal Letusan Senpi Dirut BUMN: Masa Ketemu Rakyat Bawa Pistol?******

Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara soal kabar dirut BUMN membawa pistol di Bandara Sultan Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia akan mempelajari temuan di lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan tindak lanjut. Tak menutup kemungkinan ada sanksi tegas jika dirut BUMN yang diduga berinisial HW itu membawa senjata api.

"Pasti dong (ada sanksi tegas), kalau sudah ada hitam di atas putihnya. Menterinya aja gak bawa pistol, masa mau ketemu rakyat bawa pistol? Ketemu rakyat harus melayani. Kalau pistol air boleh kali buat lucu-lucuan, biar segar," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/4).

Ia juga mengaku heran lantaran dirinya pun tidak pernah mengantongi senjata api.

"Mestinya (dirut BUMN) enggak boleh (bawa pistol). Kalau saya sebagai menteri enggak pernah bawa pistol," ujarnya.

Pistol milik seorang direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial HW sebelumnya meletus di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Senin (17/4).

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

"Memang benar (ada peristiwa itu)," kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

"Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan," tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

"Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]