aob633

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

5 Faktor Pendorong Mudik Tahun Ini Bakal Lebih Ramai******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membeberkan sejumlah faktor yang mempengaruhi proyeksi lonjakan pergerakan masyarakat pada musim lebaran 2023.

Dalam survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat pada lebaran 2023 mencapai 123,8 juta orang atau naik 14,2 persen dibandingkan pergerakan masyarakat pada periode sebelumnya.

Menurut Budi, setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik tahun ini.

Ketiga, perekonomian yang semakin membaik. Keempat,tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan. Terakhir,persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2022 lalu.

"Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang. Maka itu kami telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun," ujar Budi seperti dikutip dari keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Upaya antisipasi itu berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Tahun ini, puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini.

Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 (Selasa 25 April 2023) dan diprediksi pergerakan yang masih cukup tinggi hingga H+3 (Rabu 26 April 2023).

Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

Adapun lima daerah asal pemudik terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang). Kemudian, Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatera Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Sementara, lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi yaitu Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Kemudian, Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Terkait moda, Kemenhub memperkirakan akan didominasi oleh moda darat yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Biksu pembunuh surga

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Akademi Tertinggi

Daging Sapi Diburu H******

Sejumlah pembeli memadati kompleks penjualan daging sehari sebelum bulan Ramadan 1444 Hijriah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Salah satunya Legi (30), ibu rumah tangga asal Cipayung, Jakarta Timur, yang datang ke pasar itu karena daging sapinya terbilang murah dan banyak variasi potongan.

"Ada pasar di Cipayung juga, tapi di sini kan bisa beli iga, daging (untuk) semur, jeroan. Buat masak-masak di hari pertama (puasa)," ujar dia saat ditemui CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Legi menyebut harga daging sapi hari ini naik Rp5 ribu per kilo, menjadi Rp140 ribu, yang biasanya hanya Rp135 ribu per kilo.

Daging sapi jadi salah satu komoditas yang diburu jelang hari pertama Ramadan. Salah satu pedagang daging sapi Andi (69) mengaku sudah menjual daging sapi per hari ini sebanyak dua kuintal.

"Sekarang mah rada lumayan. Biasa jual cuman 80 kilogram. Ini biasa lah mau puasa, kira-kira dua kuintal hari ini. Alhamdulillah," ujar Andi saat ditemui CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Bukan hanya daging sapi yang jadi buruan warga, bahan-bahan kue pun jadi serbuan warga hari ini. Yadi (43) penjual bahan kue di Pasar Induk Kramat Jati mengaku mulai merasakan peningkatan penjualan di satu hari menjelang Ramadan.

"Sekarang mendingan, ada peningkatan (penjualan) dibanding kemarin-kemarin," ujar Tarling (55) saat ditemui CNNIndonesia.com.

Kendati demikian ia mengeluhkan stok bahan seperti terigu yang susah di pasaran. Ia harus mencari ke berbagai agen untuk mengamankan stok jelang Ramadan.

"Stok barang stok aman. Terigu sudah distok dari kemarin. Nyari barang susah tapi kita ambil sana sini biar aman," tururnya.

Ia menjelaskan harga bahan kue seperti terigu, mentega, gula, keju hingga perisa makanan terbilang normal dan tak ada lonjakan signifikan.

Harga keju misalnya, berkisar Rp12 ribu hingga Rp25 ribu tergantung merek. Sedangkan terigu berkisar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilonya.

Mentega dan minyak goreng pun sama, tak ada kenaikan harga. Tarling menjual mentega dengan beragam merek mulai dari Rp18 ribu hingga Rp24 ribu, sedangkan minyak goreng kemasan dibanderol mulai Rp14 ribu per liter.

Dewa Badai

UBS Akan Akuisisi Credit Suisse dengan Nilai US,25 Miliar******

UBS akan mengakuisisi saingannya yang sedang bermasalah dari Swiss, Credit Suisse, senilai US,25 miliar.

Rencana itu akan digolkan setelah pembicaraan krisis yang berlangsung pada Minggu (19/3) untuk menghentikan persoalan Credit Suisse tersebut memicu krisis perbankan internasional yang lebih luas.

Pemerintah Swiss mengatakan kesepakatan yang melibatkan bank terbesar di negaranya itu dengan yang terbesar kedua sangat penting guna mencegah gejolak ekonomi yang tidak dapat diperbaiki menyebar ke seluruh negeri dan negara lain.

Berset mengatakan pengambilalihan itu adalah, "solusi terbaik untuk memulihkan kepercayaan yang telah hilang di pasar keuangan baru-baru ini".

Ia mengatakan seandainya Credit Suisse jatuh bebas, maka konsekuensinya tak terhitung bagi negara itu, "Dan stabilitas keuangan internasional."

Sebelumnya, mengutip AFP, Credit Suisse mengumumkan pernyataan pertimbangan merger tiga miliar franc Swiss (US,25 miliar). Nantinya seorang pemegang saham Credit Suisse akan menerima satu saham UBS untuk 22,48 saham di Credit Suisse.

"Mengingat keadaan luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, merger yang diumumkan merupakan hasil terbaik yang tersedia," kata Lehmann.

Langkah tersebut disambut baik di Washington, Brussel dan London sebagai salah satu yang akan mendukung stabilitas keuangan.

Lihat Juga : Kronologi Bank Raksasa Credit Suisse di Ambang Kejatuhan

Wukong membaca obrolan pribadi

Kemenaker Ungkap Alasan Terbitkan Aturan Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan alasan terbitnya aturan pemotongan gaji karyawan diindustri padat karyaberorientasi ekspor sampai 25 persen, karena keluhan pengusaha.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan banyak pengusaha yang menyampaikan keluhan terkait tekanan yang dihadapi perusahaan.

Misalnya, perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, namun tidak bisa sembarangan PHK karena harus membayar pesangon besar. Akhirnya, meminta agar pemerintah membuat aturan fleksibilitas jam kerja.

Dari permintaan tersebut, Kemnaker lantas menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang mengatur jam kerja hingga pemotongan gaji buruh maksimal 25 persen.

Menurut Indah, asosiasi industri yang menyampaikan keluhan tersebut mewakili ratusan pabrik yang berada dalam industri padat karya berorientasi ekspor.

"Kalau ditanya berapa industrinya, itu ada lebih dari 100 pabrik," jelasnya.

Indah mengatakan tujuan diterbitkan aturan tersebut untuk meminimalisir gelombang PHK besar-besaran. Kendati, ia tak bisa menjamin tak terjadi PHK sama sekali.

"Kemenaker sebagai regulator membuat aturan sudah berusaha membuat regulasi yangInsyaAllahtujuannya mencegah PHK lebih masif lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]