situs baru rilis gacor

Kronik Aslan: Kesulitan

Tony Blair Institute Bakal Dorong Kampus Global Buka Cabang di IKN******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menandatangani kerja sama dengan Tony Blair Institute (TBI) di bidang riset dan pendidikan.

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adwijaya mengatakan melalui kerja sama itu, Tony Blair Institue akan membantu agar kampus-kampus global membuka 'cabang' di IKN.

"TBI nanti membantu kita mendorong lembaga-lembaga pendidikan besar terutama dari Inggris," katanya di sela-sela penandatanganan MoU OIKN dan TBI di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (18/10).

Jaka mengatakan sudah ada sejumlah perguruan tinggi ternama global yang akan membuka cabangnya di IKN. Namun, ia enggan menyebutkan kampus tersebut.

Tak hanya dengan kampus-kampus ternama, Tony Blair Institute juga akan membantu agar lembaga-lembaga internasional dan pemerintah negara lainnya yang punya hubungan baik dengan mereka untuk berinvestasi di IKN.

"Jadi inti pertemuan ini kolaborasi pihak yang mau bersama-sama membangun di Nusantara, tidak terbatas antara G2B (government to business), G2G (government to government), atau B2B (business to business)," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan akan ada groundbreaking di IKN pada 1 November mendatang. Namun ia enggan merinci nilai investasi dan siapa saja investor yang terlibat.

"Sabar dulu, soalnya menuju ke tanggal 1 masih ada MoU yang perlu dibereskan, teknis yang perlu dibereskan, dan sebagainya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Huashan Shenmen

Arief Setor Nama Plt Sekjen Kementan ke Jokowi usai Pimpin Rapat******

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi langsung bergegas ke Istana Negara selepas memimpin rapat pimpinan (rapim) di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia akan menyerahkan nama plt sekretaris jenderal Kementan.

Arief hadir di Kementan sekitar pukul 11.57 WIB, lalu memberikan pernyataan kepada wartawan dan beranjak masuk ke Gedung A Kementan untuk memimpin rapim. Kemudian, sekitar pukul 13.40 WIB Arief menyebut harus segera menemui Presiden Joko Widodo.

"Adaquick win(di rapim) dari seluruh direktorat jenderal, kecuali 2 badan, karena tadi waktunya gak cukup saya harus ke Istana... Saya akan menemui Pak Presiden (Jokowi), saya akan tunjuk plt untuk sekretaris jenderal," ujarnya usai rapim di Gedung A Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Syahrul bersama-sama dengan KSD (sekjen Kementan 2021 s/d sekarang) dan HTA (direktur pupuk pestisida 2020-2022/direktur alat mesin pertanian 2023) disebut sudah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (TPK). Penyelidikan terhadap Syahrul dkk disebut sudah dimulai sejak 16 Januari 2023.

"Belum (rencana pergantian direktur jenderal Kementan), tapi kita mau review semua. Saya rasa ini waktunya kita melakukan perubahan dan percepatan," tegas Arief.

Selain itu, Arief menegaskan bakal menindak tegas pejabat Kementan yang tidak berintegritas. Ini juga bagian dari kesepakatan rapim pertama yang dipimpinnya.

Arief juga menegaskan pejabat di lingkup Kementan akan menandatangani pakta integritas baru pada Rabu (11/10) atau Kamis (12/10) mendatang. Ia menyebut ini sengaja dilakukan demi mengembalikan marwah Kementan.

"Ini saya sama Pak Wamentan (Harvick Hasnul Qolbi) barusan mengumpulkan eselon 1 dan 2 yang ada di Kementan. Nomor satu saya sampaikan zero tolerant score integrity, jadi sudah gak ada main-main lagi. Per 6 Oktober siapapun yang melanggar, yang tidak punya integritas kita akan selesaikan," jelas Arief.

"Berikutnya lagi, Rabu atau Kamis, kami akan buat dan tanda tangani pakta integritas. Saya mau buat baru, supaya Kementerian Pertanian ini kembali marwahnya, gak boleh terlalu lama terpuruk. Karena ini urusannya dengan 270 juta masyarakat Indonesia," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Buwas Ungkap 1 Biang Kerok Harga Beras Masih Melesat Sampai Kini******

Perum Bulogmengungkapkan penyebab kenaikan harga berasdalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan itu salah satunya terjadi karena beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berasal dari impor beberapa kali ditemukan dipalsukan.

Karung beras tersebut diganti dengan merek lainnya dan dijual dengan harga tinggi.

Ia mengatakan kondisi itu menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras melonjak.

"(Harga) enggak akan turun-turun karena jualnya begitu, untungnya sebesar-besarnya," kata Buwas.

Buwas mengatakan Satgas Pangan tengah berupaya untuk menindak pihak yang memalsukan beras SPHP. Satgas Pangan sudah mengambil sampel dari 11 jenis beras impor milik Bulog dan membeli beras merek lainnya dari ritel-ritel.

Beras-beras tersebut kemudian diperiksa di laboratorium.

"Begitu dicek di laboratorium, ada identik dari 11 macam yang kita datangkan tadi berarti penyalahgunaan. Itu pidana," katanya.

Buwas mengatakan pihak yang memalsukan beras Bulog selanjutnya akan ditindak oleh kepolisian.

"Kalau pidana tergantung polisi, pidana apa ini. Kalau penipuan bisa, nanti UU Konsumen kena juga dia. Artinya penegakan hukum adalah kewenangan polisi," katanya.

Harga beras telus melesat naik dalam beberapa bulan belakangan ini. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras nasional pada 1 Juni lalu masih Rp13.350 per kg.

Namun, per Rabu (4/10) ini, harga beras tersebut sudah naik jadi Rp14.450 per kg. Untuk meredam kenaikan harga itu, pemerintah menggelar operasi pasar.

Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiryaryo mengatakan operasi pasar dengan beras SPHP Bulog salah satunya dilakukan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

[Gambas:Video CNN]

Operasi pasar ia klaim telah menurunkan harga beras di tingkat distributor hingga 11 persen.

Ia menjelaskan operasi pasar dimulai pada 12-13 September 2023 dengan stok 25 ribu ton. Namun, harga beras masih menyentuh Rp12.600 per kg pada 14 September.

Beras SPHP kemudian ditambah saat ini menjadi 31 ribu ton dan perlahan membuat harga beras turun.

"Saat ini sudah di 31 ribu ton, seiring dengan penambahan stok itu harga beras menurun 11 persen, dari Rp12.600 menjadi Rp11.185 (per kg) di hari ini," katanya.

Bertani untuk menyelamatkan dunia

ID Food Butuh Rp16 T untuk Amankan Cadangan Pangan Pemerintah******

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Foodmendapatkan pinjaman Rp1,5 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menguruscadangan panganpemerintah (CPP).

Bos ID Food Frans Marganda Tambunan menyebut kebutuhan untuk CPP menyentuh Rp16 triliun per tahun. Dengan kata lain, holding BUMN pangan ini masih perlu Rp14,5 triliun lagi.

"Ini kami dapat pinjaman dari Himbara dengan skema penjaminan dan subsidi bunga, sehingga kami dapat bunga cukup kecil di bawah 3 persen. Pangan ini harga pembelian pemerintah (HPP) naik banyak, margin kecil, sehingga sangat membantu kami untuk penyimpanan serta distribusi sesuai harga acuan atau harga eceran pemerintah," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Ia mengatakan pihaknya saat ini akan berfokus kepada 3 dari 9 bahan pokok yang diminta Presiden Joko Widodo untuk dicadangkan, yakni gula, minyak goreng, dan daging sapi. Sedangkan 6 komoditas lainnya, seperti daging unggas, cabai, ikan, bawang putih, bawang merah, dan telur akan menyusul.

"Ini (gula, minyak goreng, daging sapi) memang yang selalu bergejolak di akhir tahun. Ke depan mudah-mudahan dari 9 itu kita bisa fulllakukan program, baik komersil maupun penugasan, lewat skema pendanaan lebih besar lagi di tahap 2, di luar Rp1,5 triliun," jelasnya.

Di lain sisi, Frans berkisah soal progres kesehatan keuangan ID Food usai holdingisasi pada 2022 lalu. Menurutnya, perlahan BUMN pangan ini beranjak ke arah yang lebih baik.

Ia merinci pendapatan pada 2020 lalu hanya Rp14,4 triliun dan naik ke Rp15,3 triliun di 2021. Lalu, pendapatan perusahaan beranjak ke Rp15,8 triliun pada 2022 dan diperkirakan akan menyentuh Rp17,2 triliun di tahun ini.

"Bagaimana kita dengan segala keterbatasan mempunyai utang cukup banyak, tata kelola perusahaan yang tentu perlu banyak perbaikan, tapi kita lihat di pendapatan dengan segala keterbatasan kita masih bisa bertumbuh setiap tahun," jelasnya.

"Itu sejalan juga dengan laba bersih di mana tahun ini kami proyeksikan untuk pertama kali dalam lima tahun terakhir, BUMN holding pangan labanya bisa positif di sekitar Rp182 miliar," imbuh Frans.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Profil Dharmaji Suradika, Pengusaha yang Jadi Ketua TPM Ganjar******

Tim Pemenangan Muda (TPM) pasangan bakal capres dan bakal cawapres Ganjar Pranowodan Mahfud MD resmi dibentuk. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid mengumumkan TPM bakal dipimpin oleh seorang CEO muda bernama Dharmaji Suradika.

Arsjad mengungkapkan Dharmaji, atau yang biasa disapa Aji, memiliki latar belakang sebagai profesional muda, pengusaha, konsultan, dan juga aktivis.

Arsjad juga mengatakan TPM berkomitmen dalam membantu mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi muda dan generasi selanjutnya.

Lantas siapa sebenarnya Dharmaji Suradika sehingga ia bisa dipercaya jadi Ketua TPM Ganjar-Mahfud itu?

Dharmaji saat ini menjabat sebagai co-founder sekaligus CEO dari start-up nonprofit Pemimpin.id. Ia mendirikan start-up tersebut pada Juli 2019. Usaha tersebut bertujuan untuk memberdayakan para pemuda Indonesia.

Pada tahun yang sama, ia juga sempat bekerja sebagai Executive Director di DeepTech Foundation.

Sebelum mendirikan Pemimpin.id, Dharmaji bekerja di Siemens Indonesia sebagai Sales Manager. Ia bertanggung jawab pada penjualan turbin uap dengan target customer seperti Pertamina, PLN, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, hingga perkebunan.

Dharmaji sebelumnya menuntut ilmu S2 ke Jerman pada 2012. Di sana, ia meraih gelar Master of Engineering dari University of Applied Sciences Emden/Leer.

Sebelumnya ia meraih gelar sarjana teknik mesin dengan penjurusan konversi energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Saat kuliah, Dharmaji juga menyibukkan dirinya dengan berorganisasi. Pada 2008, ia menjadi ketua divisi organisasi mahasiswa Mesin ITS Autosport (MAUTS). Saat itu ia pernah bertindak sebagai ketua panitia event terbesar Teknik Mesin ITS bernama Indonesia Mechanical Innovation Challenge.

Saat kuliah S2 di Jerman, Dharmaji pun menjadi anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman. Di sana, ia bertanggung jawab sebagai ketua international conference PPI Jerman pertama yang bernama ICONIC.

[Gambas:Video CNN]

Peri dokter ajaib

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.