agen judi terpercaya

Permainan berburu

trik bermain slot

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan Surgawi yang Agung

kupon dominos

IHSG Terjun Bebas ke 7.288 Sore Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.288 pada Kamis (28/3). Indeks saham melemah 21,2 poin atau minus 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,22 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 164 saham menguat, 445 terkoreksi, dan 172 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 1,46 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,94 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 0,34 persen.

Sementara itu bursa saham Eropa menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,01 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,25 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,50 persen.

Bursa Amerika juga menguat. Indeks S&P 500 naik 0,86 persen, indeks NYSE menguat 1,09 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,51 persen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Tuanku sangat galak

link slot chelsea

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Yogyakarta, CNN Indonesia--

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

bo tergacor hari ini

Paripurna DPR setujui RUU Desa jadi undang******

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI, disusul gemuruh tepukan tangan.

Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan hasil pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan.

Salah satu perubahan penting yang disetujui adalah ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan, yang semula 6 tahun dengan maksimal tiga periode.

Perubahan ketentuan dalam RUU Desa lainnya, lanjut dia, terdiri dari penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

Kemudian, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya sembilan fraksi di Baleg DPR RI telah menyetujui agar RUU Desa dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang setelah melakukan pembahasan 248 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 5 Februari 2024.

“Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar Rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap revisi UU Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” kata Tito saat menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

Selain Puan, tampak hadir mendampingi pula para Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Lodewijk F. Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, juga hadir perwakilan perangkat desa yang ikut menyaksikan persetujuan RUU Desa dari balkon Ruang Rapat Paripurna DPR RI.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 69 anggota dewan secara fisik dan 234 anggota dewan lainnya menyatakan izin.

“Sehingga anggota yang hadir adalah 303 anggota dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

Baca juga: Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024

Baca juga: Baleg DPR dan Kemendagri bahas revisi UU Desa

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Penyihir Serbaguna

bonus new member 50+50

Astra Dukung Polda Jabar Siapkan Rekayasa Lalin Jelang Lebaran******

Jakarta, CNN Indonesia--

Astra Infra mengatakan pihaknya melakukan berbagai peningkatan layanan dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2024, mulai dari Tol Cikopo-Palimanan, Tangerang-Merak, hingga Jombang-Mojokerto.

"Saat ini kami secara intensif terus melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan perjalanan yang lancar, aman, dan nyaman untuk masyarakat pada arus mudik lebaran tahun ini," kata Group COO Astra Infra, Billy Perkasa Kadar.

Lihat Juga : Arus Balik, Astra Tebar Diskon Tarif Tol Tangerang-Merak 20 Persen

Sementara itu di Tol Tangerang-Merak, Astra Infra melalukan persiapan berupa manajemen trefik, penyiapan lajur-lajur utama arus ke Gerbang Tol Merak, Cilegon Timur, serta delaying systemuntuk mengantisipasi kepadatan ke arah Pelabuhan Merak.

Mereka juga akan terlibat dalam pembatasan angkutan barang, penambahan toilet portabel di rest area dan jalur, penambahan kapasitas parkir di rest area KM 43 A, dan peningkatan penyebaran layanan informasi publik.

Lihat Juga : Edukasi dan FiturEnggak Perlu Khawatir, Struk Tol Hilang Bisa Dicetak

Di Tol Jombang-Mojokerto, Astra Infra ikut menyiapkan 12 mobile readerguna mengurai kepadatan di gerbang tol. Kemudian untuk pengguna kendaraan listrik, akan ada Stastiun Pengisian Kendaraan Listrik ultra fast chargingsecara gratis di Teras Melati KM 695A.

Koordinasi dengan Ditlantas Polda Jatim juga disebut telah dilakukan guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan.

Astra Infra juga mengimbau pengguna jalan yang berpuasa tetap dapat mengutamakan keselamatan berupa menjaga batas kecepatan seperti maksimal 70 km/jam saat hujan dan beristirahat bila lelah, mengantuk, atau berkendara selama 4 jam berturut-turut.

Selain itu, pengguna diminta menjaga fasilitas dan beristirahat secukupnya di rest area. Bila rest area penuh, pengguna jalan bisa memanfaatkan tempat istirahat di luar jalan tol dan bisa kembali tanpa tambahan biaya.

(Tim/end)

[Gambas:Video CNN]

Sebuah peternakan di dunia lain

agen slot paling gacor

Mengapa Indonesia Susah Sekali Lepas dari Jerat Impor Bawang Putih?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim kenaikan harga bawang putihrawan memicu inflasi. Tak menutup kemungkinan, alarm inflasi pun dapat berbunyi nyaring.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono menilai harga salah satu bahan bumbu dapur ini sedang tidak baik-baik saja. Ia mengatakan harga bawang putih tembus Rp43.700 per kilogram (kg) pada 22 Maret 2024.

Menurutnya, angka itu jauh di atas rata-rata harga pada tahun lalu yang sebesar Rp38.200 per kg.

Lihat Juga : Mengintip Klaim Kekayaan Helena Lim yang Terjerat Kasus Korupsi Timah

Sementara lima provinsi dengan harga bawang putih terendah yakni Aceh Rp39.400 per kg, Sumatera Utara Rp39.550 per kg, Sumatera Barat Rp40.650 per kg, Riau Rp39.150 per kg, dan Kepulauan Riau Rp35.850 per kg.

Edy mengatakan tingginya harga bawang putih disebabkan kenaikan harga di China sebagai eksportir bawang putih. Rata-rata harga bawang putih China tembus US,5 per kg atau Rp23 ribu per kg pada Maret tahun ini, naik dari US per kg pada Maret 2023.

"Mau tidak mau akan berpengaruh ke harga bawang putih kita karena sebagian besar bawang putih kita merupakan impor khususnya dari China," katanya.

Maklum, bawang putih di Indonesia, disebut 90 persen berasal dari impor. Alih-alih produksi sendiri.

Mahalnya harga bawang putih pun mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia sampai menyoroti tingginya harga bawang putih yang tembus Rp60 ribu per kg di Sulawesi Tengah.

Lihat Juga : Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah

"Bawang merah Rp35 ribu, bawang putih memang yang agak mahal, bawang putih sampai Rp60 ribu (per kg)," kata Jokowi saat meninjau harga pangan di Pasar Salakan, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah dalam video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/3).

Sementara itu, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga bawang putih berada di level Rp43.700 per kg pada Rabu (27/3). Angka ini turun tipis 0,11 persen atau Rp50 dibanding hari sebelumnya.

Lantas, mengapa harga bawang putih mahal dan Indonesia ketergantungan pada impor?

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menilai ketergantungan RI terhadap impor bawang putih bukan 90 persen, melainkan 100 persen.

Menurutnya, ketergantungan itu terjadi karena disparitas harga impor dengan produksi petani di Indonesia terlampau jauh. Ia mencontohkan harga bawang putih impor di pelabuhan mencapai Rp18.400 per kg.

Lihat Juga : Penyewa Kapal Kargo Penabrak Jembatan Baltimore AS Buka Suara

Sementara, biaya produksi bawang putih oleh petani berada di level Rp30 ribu per kg.

"Perbedaan harga yang relatif tinggi antara produksi dalam negeri dengan yang kita impor," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Oleh karena itu, kata Andreas, jika pemerintah serius ingin swasembada bawang putih, maka harus bisa menyeimbangkan disparitas harga tersebut.

Selain itu, Andreas juga mengatakan Indonesia masih bergantung kepada impor karena konsep kebijakan yang diterapkan pemerintah tak tepat. Ia mengatakan syarat importir menanam sebanyak 5 persen dari total impor itu sudah pasti gagal.

Andreas menilai para importir ini tak punya pengalaman dalam budidaya bawang putih.

"Konsep awalnya importir disuruh wajib tanam. Kok importir disuruh tanam, itu bagaimana logikanya? Dari sisi situ saja sudah tidak benar," kata dia.

Karena hal tersebut, para importir ini bekerja sama dengan petani. Di sisi lain, bawang putih tidak bisa ditanam sembarang.

Lihat Juga : Berapa Potongan Pajak THR Lebaran?

Komoditas itu hanya bisa tumbuh di lahan yang berada di ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, para petani juga peminatnya minim karena lebih memilih menanam produk hortikultura lain. Apalagi, biaya produksi bawang putih mahal.

"Bisa bayangkan tanaman di atas ketinggian itu (800 meter di atas permukaan laut), itu persaingannya luar biasa dengan hortikultura yang nilainya sangat tinggi," tutur Andreas.

Di satu sisi, Andreas mengatakan untuk mengendalikan harga bawang putih sebenarnya cukup mudah. Apalagi, bawang putih RI impor.

Ia berpendapat, pemerintah tinggal menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan izin impor kepada importir secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau kita penuhi dari luar kan gampang. Kebutuhan harian, kebutuhan bulanan kan ada, tinggal penuhi saja dari impor," kata Andreas.

Memang, risiko dari impor ini adalah harga yang menyesuaikan kondisi internasional. Artinya, jika harga di negara asal eksportir sedang tinggi, maka harga di Tanah Air pun akan ikut melambung.

Kendati demikian, menurut Andreas lonjakan harga di level internasional tidak pernah berlangsung lama.

Lihat Juga : Menaker Kaji Aturan Perlindungan Kemitraan Ojol hingga Kurir Paket

Dimanfaatkan Oknum Buat Keruk Uang Haram

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2