slot rp 5000

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

situs slot asli

Pemimpin G7 kecam ekspor rudal balistik Korea Utara ke Rusia******

Washington (ANTARA) - Para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) mengecam keras transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia saat mereka memperingati dua tahun invasi Rusia ke Ukraina.

Pemimpin G7, yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Kanada, dan Jepang, mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan bahwa transaksi antara Pyongyang dan Moskow melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR).

“Kami mengecam keras ekspor oleh Korut dan pembelian rudal oleh Rusia yang merupakan pelanggaran langsung terhadap UNSCR terkait dan menyerukan agar kedua negara untuk segera menghentikan kegiatan tersebut,” kata para anggota G7 dalam pernyataan itu sebagaimana dilaporkan Yonhap, Minggu.

Pemerintah Amerika Serikat telah mengungkapkan bahwa Korea Utara memberi Rusia beberapa lusin rudal balistik, yang beberapa diantaranya ditembakkan ke sasaran di Ukraina pada 30 Desember, 2 Januari, dan 6 Januari.

Selain itu, Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 10.000 kontainer amunisi atau bahan-bahan terkait amunisi ke Rusia sejak September 2023.

Baca juga: Korsel dan AS kecam Korut kirim rudal ke Rusia untuk lawan Ukraina

Dalam pernyataan tersebut, para pemimpin G7 juga menyatakan keprihatinan mereka mengenai transfer bahan dan komponen penggunaan ganda senjata dan peralatan produksi militer dari bisnis di China ke Rusia.

Diluncurkan pada Januari tahun lalu, platform anggota G7 tersebut mengoordinasikan dukungan untuk kebutuhan pendanaan mendesak Ukraina serta kebutuhan pemulihan ekonomi dan rekonstruksi di masa depan.

Menyoroti dukungan teguh mereka terhadap Ukraina, para pemimpin G7 mengatakan pemerintah dan rakyat Ukraina dapat mengandalkan dukungan G7 selama diperlukan saat negara itu memasuki tahun ketiga perang tanpa henti.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Peringatan dua tahun agresi Rusia, Belanda terus dukung rakyat Ukraina

 

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

daftar slot kakek merah 4d

Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar******

alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.

"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun, maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Kamaruddin mengatakan untuk yang tergugat yaitu lima pelaku utama pembunuhan berencana, Negara Republik Indonesia Cq Kapolri, turut tergugat satu Presiden, dan turut tergugat dua Menteri Keuangan.

Menurut dia alasan keluarga melakukan gugatan karena sudah dirugikan atas meninggalnya Yosua Hutabarat yang dibunuh oleh para terpidana.

Ia menjelaskan alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan.

"Mengenai isi gugatan itu di antaranya, uang Yosua sebesar Rp200 juta dicuri. Kita sudah minta juga tidak ada jawaban sampai hari ini, ada juga pencurian pemberian dari Kapolri yaitu pin emas itu berharga bagi keluarganya. Tapi ketika diminta mereka saling tuding, oleh karena itu supaya tegas jawabannya diminta untuk datang pada persidangan," katanya.

Komarudin menambahkan kerugian yang dialami oleh kliennya setelah dihitung mencapai Rp7,5 miliar dan itu merupakan kerugian materiil.

"Ada juga kerugian in materiil yang akan kami ajukan pada sidang perdata di PN Jaksel," katanya.

Pada sidang perdata perdana yang digelar di PN Jaksel semua tergugat tidak menghadiri persidangan, mereka telah diberikan surat oleh PN Jaksel dan sudah diterima oleh orang yang berada satu rumah maupun satu kantor.

Hanya satu surat dari PN Jaksel yang tidak diterima oleh tergugat Richard Eliezer, karena alamat yang dituju tidak ada yang mengenal yang bersangkutan.
Baca juga: Bareskrim periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka
Baca juga: Keluarga Brigadir Yosua kecewa terhadap putusan MA
Baca juga: Keluarga minta nama baik Brigadir J dipulihkan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

situs gacor hari

Puasa intermiten aman dilakukan, tetapi tidak untuk semua orang******

Jakarta (ANTARA) - Pembatasan periode waktu makan atau puasa intermiten aman dilakukan, tetapi tidak untuk semua orang menurut dr. Martha Rosana, SpPD dari Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

"Intermittent fastingsebenarnya aman untuk banyak orang, tetapi tidak semua orang. Jadi ada beberapa kelompok yang kurang aman melakukan puasa atau intermittent fasting," kata Martha dalam seminar daring yang diikuti dari Jakarta, Sabtu.

Martha mengatakan, puasa intermiten atau yang biasa disebut sebagai diet puasa di antaranya dapat membantu mengurangi berat badan melalui pengurangan asupan kalori total dan membantu mengontrol rasa lapar maupun kenyang.

Menurut dia, puasa intermiten juga dapat membantu memperbaiki kondisi metabolik berupa tekanan darah, kadar gula darah, kadar lemak, dan kolesterol darah serta mendukung upaya perubahan gaya hidup yang berkelanjutan dan upaya untuk berhenti merokok.

Baca juga: Pasien diabetes dianjurkan konsultasi ke dokter jika hendak berpuasa

Namun demikian, Martha mengatakan, terdapat beberapa kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan apabila melakukan puasa intermiten.

Kelompok individu yang memerlukan perhatian khusus bila hendak mulai puasa intermiten yakni ibu hamil, ibu menyusui, pasien diabetes, pasien penyakit refluks gastroesofageal (GERD) atau gastritis yang belum terkendali, pasien penyakit ginjal atau livertahap lanjut, dan pasien dengan kondisi penyakit lainnya.

"Karena tentu saja kelompok ini harus memenuhi kebutuhan nutrisi. Kelompok ini tidak disarankan melakukan puasa sampai kondisinya benar-benar fit," kata Martha.

Martha menyampaikan, kelompok individu yang berisiko mengalami gangguan kesehatan disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter apabila hendak melakukan puasa intermiten.

Konsultasi dengan dokter diperlukan untuk memperoleh informasi terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi, penggunaan obat-obatan, serta kondisi kesehatan guna menghindari risiko yang mungkin muncul akibat berpuasa.

Baca juga: Cara menahan hasrat ingin ngemil saat puasa berselang
Baca juga: Beda puasa intermiten dan asupan rendah karbohidrat untuk diet

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Hanya seorang pendeta Tao

ayam slot login

AHY janji berantas mafia tanah sebagai komitmen bela rakyat kecil******

Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji untuk memberantas mafia tanah sebagai wujud komitmennya membela rakyat kecil.

“Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil,” kata AHY saat pertemuannya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

AHY mengatakan, agar mampu menghapuskan mafia tanah di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang serta mempelajari situasi saat ini mengingat praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang telah lama ada dan langgeng di Indonesia.

“Pemerintah akan hadir untuk membela rakyat kecil, tetapi kita juga ingin benar-benar memahami situasinya, karena situasi tanah dan sengketa tanah itu kompleks. Jadi sudah lama carut marut, jadi tidak boleh juga kita sembrono, kita juga ingin cepat tapi juga harus dengan diteliti dengan baik,” ujarnya.

Pertemuannya dengan Menko Airlangga membahas berbagai program agraria yang perlu dituntaskan seperti reforma agraria, pengadaan lahan untuk infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga kepastian hukum pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa permasalahan mafia tanah akan dibahas secara spesifik dalam beberapa pertemuan mendatang.

“Ya kalau itu nanti kita tangani secara spesifik,” kata Airlangga.

Sebelumnya, AHY mendapatkan mandat dari Wakil Presiden RI Mar’ruf Amin untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, salah satunya mafia tanah.

AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keenam menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR

Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY pimpin rakor berantas mafia tanah pada 1-4 Maret

Baca juga: Komisi III DPR RI dukung penuh AHY berantas mafia tanah

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

qq8821

Gibran belum ingin ungkap kementerian baru usai bertemu Prabowo******

Rahasia ...

Surakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka belum mengungkapkan akan membentuk kementerian baru khusus membidangi program makan siang gratis usai dirinya bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Rahasia," kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin.

Program makan siang dan susu gratis diusung oleh pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memenangi Pilpres 2024.

Berdasarkan hitung cepat hasil pemungutan suara Pilpres 2024 oleh sejumlah lembaga survei, pasangan calon nomor urut 2 itu unggul sementara dari dua pasangan calon lain, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: KPK terima pengaduan soal dugaan suap pembelian jet Mirage

Pekan lalu, Gibran sempat menyampaikan kepada wartawan bahwa dia akan bertemu Prabowo Subianto untuk membahas tentang kementerian koordinator jika keduanya resmi dinyatakan memenangi Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Nanti saya update lagi, ya," Gibran saat itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, memastikan pasangan calon tersebut serius merealisasikan program makan siang dan susu gratis.

"Kami serius dan karena itu, program ini memerlukan perencanaan yang matang sejak jauh hari, dan kami sudah mulai bekerja untuk itu," kata Budiman.

Baca juga: AHY mengaku belum diajak bicara soal kabinet Prabowo-Gibran

Bahkan, lanjut Budiman, keseriusan itu ditunjukkan dengan melakukan proyek percontohan program tersebut di beberapa tempat, salah satunya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam proyek percontohan itu, TKN Prabowo-Gibran mengandalkan satu dapur di sebuah rumah makan untuk melayani 16 siswa di setiap sekolah.

Total siswa yang mendapatkan susu dan makan siang gratis dalam proyek percontohan tersebut sebanyak 3.500 orang.

Baca juga: TKN nilai ahli gizi harus sukseskan program susu dan makan gratis
Baca juga: Prabowo bertemu dengan Gibran selama 30 menit di Kertanegara

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Akademi Tertinggi

voucher jco

Bawaslu RI ungkap upaya mencari panwas hilang di Papua Tengah******

Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengungkapkan upaya pencarian seorang panitia pengawas pemilu distrik yang hilang di Papua Tengah oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

"Ketua Bawaslu Kabupaten dan Korordinator Divisi Sumber Daya Manusia (Kordiv SDM) itu telah berkoordinasi dengan Basarnas pada tanggal 15 Februari 2024. Ini lagi dikoordinasikan lagi. Kemudian dengan pemerintah daerah juga sudah koordinasi di tanggal 16 Februari 2024," kata Herwyn di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Herwyn menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mimika juga sudah memfasilitasi keluarga korban untuk ikut ke titik pencarian dari tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024. Namun demikian, lanjut dia, belum ditemukan hasilnya.

"Mungkin kami, Bawaslu RI, bisa saja akan berkoordinasi untuk hal ini. Apakah benar yang bersangkutan benar-benar hilang atau gimana? Kita akan pastikan seluruh jajaran kita supaya bisa bekerja, dipastikan keselamatannya, sambil berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apalagi kan kita ketahui bersama peristiwa itu terjadi di Papua," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu RI masih cari panwas distrik yang hilang di Papua Tengah
Baca juga: Panwas Papua selidiki dugaan surat suara yang dilarikan

Herwyn juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu setempat sudah mengadakan pertemuan untuk membahas dan memastikan panwas tersebut benar-benar hilang. Selain itu, lanjut dia, dibahas juga proses pencarian panwas yang hilang itu.

"Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Akan tetapi, mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa informasi terakhir yang diterima pihaknya adalah panwas tersebut masuk ke dalam hutan.

"Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan, panwas distrik kita. Sampai sekarang belum ditemukan, tetapi semua elemen baik aparat keamanan maupun juga pihak-pihak yang terkait itu sudah mencari yang bersangkutan ke hutan dan juga beberapa tempat yang diindikasikan yang bersangkutan terlihat terakhir," kata Bagja.

Adapun Bagja menyebut proses penyelenggaraan pemilu masih berjalan sampai saat ini di Kabupaten Mimika, yakni proses rekapitulasi.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu
Baca juga: Bawaslu Jember rekomendasikan PPK hitung ulang di 14 kecamatan

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024
Baca juga: Perludem: Bawaslu perlu koordinasi dengan KBRI usut jual beli suara

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024