beton88

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Indonesia jadi Ketua Pokja Pariwisata ASEAN Korea Centre******

SEOUL —Indonesia terpilih sebagai ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre (AKC) pada sidang pertama 2024. Hal itu disampaikan Pimpinan Divisi Kerja sama Budaya dan Pariwisata Sekretariat ASEAN Korea Centre, Alex Macatuno di Seoul, Korea pada Rabu (17/1/2024).

“Dari 11 perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul, Indonesia terpilih untuk memimpin Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre pada sidang pertama 2024. KBRI di Seoul sebagai Ketua dan Kedubes Demokratik Lao di Seoul sebagai wakilnya,” kata Alex Macatuno dalam siaran pers KBRI Seoul di Jakarta.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital KBRI Seoul, Joannes Ekaprasetya Tandjung, dan perwakilan dari Kedutaan Besar Laos, Soudavanh, memimpin langsung sidang pertama yang membahas dua agenda utama, yaitu laporan kegiatan selama periode 2023 dan rencana kerja 2024.

Joannes menjelaskan kepemimpinan Indonesia di forum ASEAN 2023 yang mengedepankan tema utama ASEAN Matters Epicentrum of Growth.

“Kepemimpinan Indonesia pada Pokja Budaya dan Pariwisata ASEAN Korea Centre 2024 akan berfungsi sebagai corong yang tidak hanya menyuarakan kepentingan wisata dan budaya negara-negara ASEAN Committee in Seoul kepada AKC, namun juga mengupayakan celah kerja sama yang lebih luas berbasis budaya dan pariwisata untuk persahabatan yang lebih erat antar negara ASEAN dan Korsel,” katanya seperti dikabarkan Antara.

Kegiatan selama periode 2023 berisi penyelenggaraan ASEAN Week 2023, pembuatan video promosi pariwisata negara-negara ASEAN yang disponsori AKC, Perpustakaan Digital ASEAN dan Forum Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.

Kepemimpinan Indonesia di Pokja AKC menjadi esensial karena mengarahkan strategi kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel untuk satu tahun ke depan.

Rangkaian kegiatan tersebut di antaranya promosi pariwisata dan pertukaran budaya, termasuk program penyelenggaraan pameran ASEAN-Korea Culture and Tourism Integrated Experience dan program pengembangan kapasitas untuk ASEAN-Korea Quality Tourism Development Towards Sustainability.

Indonesia sebagai Pimpinan Pokja AKC berperan penting untuk memfasilitasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN Committee in Seoul dengan Sekretariat AKC terkait perencanaan dan realisasi program kegiatan promosi budaya serta pertukaran pariwisata.

Di samping itu, Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi antara perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul dengan organisasi terkait AKC seperti Badan Eksekutif. Ketua Pokja juga bertugas untuk memfasilitasi isu-isu strategis lainnya di sektor pariwisata dan budaya antara para wakil negara anggota ASEAN.

Kepemimpinan Indonesia pada Pokja AKC mencerminkan pengakuan tidak hanya dari perwakilan negara ASEAN di Seoul, namun juga dari Sekretariat AKC atas peran integral dalam mempererat penguatan kerja sama perwakilan negara ASEAN dan Korsel di sektor pariwisata dan budaya.

Ketua Pokja juga bertugas mengarahkan fokus penguatan kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel dan mendorong prioritas Indonesia terkait pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.

Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama budaya dan pariwisata difungsikan untuk mendekatkan persahabatan serta memperkuat kemitraan ASEAN dan Korsel.

Kerja sama sosial budaya merupakan salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimuat pada Cetak Biru Masyarakat Sosial Ekonomi ASEAN pada 2025 mendatang.

Tian Xing Zhan Ji

Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******

JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

tanda ukiran

Puan Soroti Adab******

JAKARTA —Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani. mengaku miris melihat kurangnya adab dan sopan santun anak muda kepada yang lebih tua dalam Debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Hal itu disampaikan Puan saat bertemu dengan kader dan anggota sayap partai PDIP Sumenep di Islamic Center Bindara Saod Sumenep, Jawa Timur, Senin (22/1/2024).

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Etika dan perilaku sopan santun anak muda kepada yang lebih tua itu penting sekali sebagai orang Indonesia. Jangan semena-mena, adab ketimuran di Indonesia harus tetap dijaga,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara.

Cucu Bung Karno ini mengatakan, memang saat di tempat kerja status dapat dibedakan dengan jabatan dan level tanpa memandang usia. Namun, bila berbicara struktural, semua harus dihormati tanpa memandang yang tua dan muda.

“Tapi hubungan antara yang tua dan muda secara pribadi atau personal, itu harus dihargai. Kalau enggak seperti itu, bukan Indonesia lagi,” ujarnya.

Selain itu, Puan meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap semangat menghadapi Pemilu 2024 yang pelaksanaannya tinggal 22 hari lagi. Dia pun menyatakan PDIP akan tetap hebat meski ada isu mengenai loyalitas.

“Solid! Bukan solid partai lain ya. Boleh warna seragam sama-sama merah, tapi beda lah. Kita berjuang bertahun-tahun, mengalami menang-kalah,” ucap Puan.

Puan juga mengingatkan agar para kader tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika politik di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengeklaim keberhasilan pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka.

“Di jalan banyak baliho yang mengeklaim ‘Partai anu adalah Jokowi’, apa iya? 10 tahun bersama kita saja enggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar udah ngakupaling dekat,” tambahnya.

“Politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi ya ojo ngono,etika itu ada,” sambung dia.

Menurut Puan, politik adalah soal pengabdian. Ia menilai rakyat yang akan menilai bagaimana sosok tokoh pemimpin dari sikap dan keputusannya.

“Berpolitik itu pengabdian. Bapak ibu ada yang maksatidak masuk PDIP? Tidak kan. Masuk sendiri, keluar juga sendiri. Jadi jangan takut, kita itu banyak tidak sendirian. Partai kita partai besar,” tutur Puan disambut teriakan semangat dari para kader.

“Kita bukan lebih hebat, tapi kita lebih banyak. Se-Indonesia itu kita paling banyak. Keluarga besar PDIP. ‘Mereka’ khawatir sama kita,” lanjut Puan.

Senjata pamungkas sihir dan sains

5 Pejabat Ini Rela Mundur demi Dukung Ganjar******

SOLO —Dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, terus bermunculan dari berbagai kalangan menjelang pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.

Sejumlah pejabat bahkan rela mengundurkan diri demi berjuang bersama Ganjar-Mahfud untuk memenangi Pilpres 2024.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Terkini adalah mundurnya Abdi Negara Nurdin atau dikenal sebagai Abdee Slank dari posisi komisaris di PT Telkom Tbk. guna mendukung Ganjar-Mahfud.

“Per hari Jumat kemarin, pukul 17.00 WIB saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” kata Abdee di Markas Slank di Jl. Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Abdee menyatakan pilihannya mundur dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut adalah untuk menghormati aturan dan etika.

“Biar tidak ada dusta di antara kita. Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” tegas Abdee sebagaimana dilansir Antara.

Abdee menyatakan pula langkah tersebut merupakan bagian dari perjuangan Slank, yang sejak 2014 konsisten dan berkomitmen mendukung reformasi di Indonesia.

Dengan mendukung Ganjar-Mahfud, Abdee berharap segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hilang dari Indonesia, sebagaimana cita-cita reformasi.
???????
“Kita juga harus menjaga demokrasi dan menurut kami yang paling tepat untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ujar Abdee.
???????
Dalam deklarasi dukungan dan informasi pengunduran diri Abdee, yang dihadiri langsung oleh Ganjar-Mahfud, Slank dan Slanker disebut telah pula menyampaikan sejumlah ide dan gagasan kepada pasangan calon tersebut dan mereka sebut sebagai Revolusi Cinta.
???????
“Insyaallah, niscaya, kalau menang bisa dijalankan,” kata Bimbim Slank.

Pengunduran diri Abdee dari posisi komisaris BUMN itu menambah panjang daftar para pejabat yang melepas posisinya untuk bergabung ke barisan pendukung Ganjar-Mahfud.

Berikut adalah beberapa pejabat yang memilih mundur dari jabatan di BUMN untuk mendukung Ganjar-Mahfud:

1. Andi Widjajanto

Andi Widjadjanto sebelumnya adalah Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) sejak 2022. Andi mengundurkan diri dari posisinya begitu diminta membantu Ganjar di Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Andi mengumumkan pengunduran diri dari posisi gubernur Lemhanas pada 16 Oktober 2023.

“Pada saat TPN didaftarkan ke KPU, saya mengundurkan diri sebagai gubernur Lemhannas. Prosesnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno),” kata Andi saat itu.
???????
Andi mengatakan satu-satunya alasan dia mengundurkan diri adalah untuk menjaga netralitas Lemhannas dan memastikan lembaga tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, diharapkan Lemhanas terus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Andi Widjajanto bergabung dalam TPN Ganjar Presiden dengan posisi deputi 5.0 yang diumumkan Ketua TPN, Arsjad Rasjid, di Gedung High End, Jakarta Pusat, pada 11 Oktober 2023.

TPN Ganjar Presiden berubah nama menjadi TPN Ganjar-Mahfud setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud Md sebagai calon pendamping Ganjar pada 18 Oktober 2023.

2. Eko Sulistyo

Eko Sulistyo adalah mantan aktivis yang kemudian mendapat mandat menjadi komisaris PT PLN Tbk sejak 16 Oktober 2020. Eko mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Kementerian BUMN pada 26 Oktober 2023.

Eko mengaku baru mendapat informasi soal penunjukannya menjadi wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud pada 25 Oktober 2023, meskipun Arsjad sudah mengumumkan kepengurusan TPN Ganjar-Mahfud pada 11 Oktober 2023.

Eko menjelaskan pengunduran dirinya itu sesuai aturan yang berlaku terkait komisaris di perusahaan pelat merah ketika menjadi tim sukses salah satu kandidat di kontes demokrasi.

3. Henry Yosodiningrat

Henry Yosodiningrat sebelumnya adalah komisaris Mitratel atau PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, sejak 22 April 2022. Henry mengumumkan pengunduran dirinya pada 1 Desember 2023.

Pengunduran dirinya itu diakui karena mendapat arahan langsung dari Mahfud MD untuk memperkuat struktur Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

4. Andi Gani

Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden komisaris PT PP Tbk pada 24 November 2023 setelah sembilan tahun menjabat.

“Ini adalah pilihan perjuangan pribadi saya, karena akan mendukung total Ganjar Pranowo-Mahfud Md,” ujar Andi Gani saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Buku alamat Wanjie

Debat Cawapres 2024, Mahfud Md: Banyak Mafia, Tambang Ilegal Sulit Diberantas******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut backing aparat membuat tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan sulit diberantas. Hal itu disampaikan pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Mahfud menyebut penyelesaian masalah korupsi pertambangan, perikanan ilegal, pembalakan liar, hingga pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekologis harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Masalahnya, lanjut dia, tidak ada keterbukaan informasi terkait masalah tersebut.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Pengalaman saya, informasinya tertutup. Ketika ditanyakan baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak menyeluruh. Atas nama keterbukaan informasi publik, ini semua disebut rahasia. Engga bisa dong hal seperti ini. Data menjadi basis penyelesaian,” katanya.

Senada dengan Mahfud Md, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut keberadaan 2.500 tambang ilegal pada data Kementerian ESDM sangat memprihatinkan. Dia menambahkan, dalam bisnis pertambangan, hilirisasi justru dilakukan secara ugal-ugalan.

“Tambang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Bisnis tambang kita saat ini, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, tenaga asing mendominasi. Perkembangan hilirasi tambang tidak sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hilirisasi apa yang mau dilakukan ketika yang ilegal terus berlanjut?” tanya Muhaimin.

Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyebut masalah di atas bisa diselesaikan dengan simpel, yaitu mencabut izin yang diberikan kepada pelaksana proyek.

“Simpel saja solusinya, izinnya dicabut. Sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 serta Pancasila, kita ingin SDA dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kita ingin perusahaan besar menggandeng UMKM dan pengusaha lokal. Tidak besar sendiri, tapi membesarkan mereka juga,” jelas Gibran.

Pernyataan Gibran lantas ditanggapi oleh Mahfud Md tentang sulitnya mencabut izin tambang ilegal karena banyak mafia yang berkepentingan.

“Yang menjadi persoalan, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya kirim tim ke lapangan sulit. KPK bahkan menyebut tambang itu di-backingaparat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Aku benar-benar tidak curang

Jokowi Ingatkan Masyarakat Wajib Hati******

SOLO —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar melakukan penghitungan cermat sebelum menggadaikan sertifikat tanah untuk meminjam uang dari bank.

Menurut Jokowi, praktik menggadaikan sertifikat tanah ke bank sangat umum di kalangan masyarakat, apalagi yang baru diterima dari pemerintah.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

“Mboten nopo-nopo disekolahke(tidak apa-apa digadaikan), ini dipakai untuk agunan mboten nopo-nopo, tetapi dihitung kalau mau pinjam bank saget nyicil mboten bulanane(bisa membayar cicilannya tidak setiap bulan)?” kata Presiden Jokowi ketika membagikan 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Presiden merasa perlu mengingatkan masyarakat agar betul-betul mengkalkulasi sebelum menggadaikan sertifikat guna mencegah tunggakan utang di bank.

Menurut dia, dana yang dipinjam masyarakat dari bank harus digunakan seluruhnya untuk modal usaha atau kerja, bukan malah dibelikan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor.

“Jadi kalau pinjam (dari bank), saya titip pesan agar dipakai semua untuk modal usaha. Jangan dipakai untuk barang konsumsi. Nanti kalau usahanyasampun mlaku(sudah berjalan), kalau dapat untung mau beli motor atau mobil monggo(silakan), dibeli dari keuntungan bukan dari pokok pinjaman,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan program pembagian sertifikat tanah, yang hingga tahun 2023 telah mencapai 110 juta sertifikat untuk masyarakat, merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

Dia juga menegaskan bahwa sertifikat sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.