voucher gosend maret 2022 859Jutaan kata 276693Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek 33》
Pemimpin G7 kecam ekspor rudal balistik Korea Utara ke Rusia******Washington (ANTARA) - Para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) mengecam keras transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia saat mereka memperingati dua tahun invasi Rusia ke Ukraina.
Pemimpin G7, yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Kanada, dan Jepang, mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan bahwa transaksi antara Pyongyang dan Moskow melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR).
“Kami mengecam keras ekspor oleh Korut dan pembelian rudal oleh Rusia yang merupakan pelanggaran langsung terhadap UNSCR terkait dan menyerukan agar kedua negara untuk segera menghentikan kegiatan tersebut,” kata para anggota G7 dalam pernyataan itu sebagaimana dilaporkan Yonhap, Minggu.
Pemerintah Amerika Serikat telah mengungkapkan bahwa Korea Utara memberi Rusia beberapa lusin rudal balistik, yang beberapa diantaranya ditembakkan ke sasaran di Ukraina pada 30 Desember, 2 Januari, dan 6 Januari.
Selain itu, Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 10.000 kontainer amunisi atau bahan-bahan terkait amunisi ke Rusia sejak September 2023.
Baca juga: Korsel dan AS kecam Korut kirim rudal ke Rusia untuk lawan Ukraina
Dalam pernyataan tersebut, para pemimpin G7 juga menyatakan keprihatinan mereka mengenai transfer bahan dan komponen penggunaan ganda senjata dan peralatan produksi militer dari bisnis di China ke Rusia.
Diluncurkan pada Januari tahun lalu, platform anggota G7 tersebut mengoordinasikan dukungan untuk kebutuhan pendanaan mendesak Ukraina serta kebutuhan pemulihan ekonomi dan rekonstruksi di masa depan.
Menyoroti dukungan teguh mereka terhadap Ukraina, para pemimpin G7 mengatakan pemerintah dan rakyat Ukraina dapat mengandalkan dukungan G7 selama diperlukan saat negara itu memasuki tahun ketiga perang tanpa henti.
Sumber : Yonhap-OANA
Baca juga: Peringatan dua tahun agresi Rusia, Belanda terus dukung rakyat Ukraina
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024
Pengamat soal jabat tangan AHY******
Tidak ada alasan apa pun, kami berbicara efektivitas pemerintah.Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa pertemuan dan jabat tangan antara Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara Jakarta, Senin, tidak terlepas dari peran besar Presiden RI Joko Widodo.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.
Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.
"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi
Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.
"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.
Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.
"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.
Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.
Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.
"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.
Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.
Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Label:jp slot hari ini、situs slot yang gacor、slot777 deposit pulsa tanpa potongan
Terkait:kumpulan situs judi slot terpercaya、info slot gacor malam ini、mainan gacor、play 4d slot、ambil hp tanpa dp、cara dapat uang di neo+、pinjaman online terdaftar di ojk 2022、main main slot、pastiwin777、erek erek 27 2d
bab terbaru:kencana88(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《erek 33》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot bonus 100 di depanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek 33》bab terbaru。